cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Analisis Kebijakan Pertanian
Published by Kementerian Pertanian
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
Arjuna Subject : -
Articles 269 Documents
 1   2   3   4   5 
Pengembangan Bioenergi di Sektor Pertanian: Potensi dan Kendala Pengembangan Bioenergi Berbahan Baku Ubi Kayu Adang Agustian
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 1 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v13n1.2015.19-38

Abstract

EnglishAlong with the limited availability of fossil energy, it is necessary to look for other alternative energy sources. Cassava is one of the crops that can be processed into energy sources. This study uses data from the study in 2014. The an alysis results show that cassava farming is generally conducted in dry land. Cassava farming both in Lampung and Central Java is worth the effort. Technical constraints encountered consist ofdeclining soil fertility, land competition with other food crops, cropping patterns and low productivity. Socio - economic constraints include limited capital, fluctuating cassava price, high cost of farming, and lack of marketing. Development of bioethanol made from cassava is carried out by private companies in Central Java and Lampung is still limited. To produce ethanol from cassava, some obstacles encountered are technology for bioethanol production, continuity of raw materials, competition between food/tapioca and bioethanol processing, and cassava price is less comp etitive for bioethanol production. Policies for developing cassava raw materials to support bioethanol production are: (a) increased productivity, (b) planted area expansion, (c) sufficient production volume, and (d) institutional development and financing . Cassava production expansion may utilize those agricultural land of PT Perhutani/I nhutani (state - own forestry company), fallow land, and partnerships with the private sector.  IndonesiaEnergi merupakan salah satu kebutuhan dasar untuk menopang keberlangsungan hidup manusia. Seiring dengan makin terbatasnya ketersediaan energi dari fosil, maka perlu dicarikan sumber energi alternatif lain. Ubi kayu merupakan salah satu tanaman yang dapat diolah menjadi sumber energi. Kajian ini menggunakan data hasil kajian tahun 2014, data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa usaha tani ubi kayu umumnya dilakukan di lahan kering tegalan. Usaha tani ubi kayu baik di Provinsi Lampung maupun Jawa Tengah cukup layak diusahakan. Kendala teknis yang dihadapi dapat berupa menurunnya kesuburan lahan, kompetisi lahan dengan tanaman pangan lain, pola tanam belum optimal, dan rendahnya produktivitas. Kendala sosial ekonomi dapat mencakup permodalan yang terbatas, harga ubi kayu yang sering fluktuasi, biaya usaha tani yang tinggi, dan pemasaran yang belum berjalan secara baik termasuk dengan sistem kemitraan. Pengembangan bioetanol berbahan baku ubi kayu masih terbatas dilakukan oleh perusahaan swasta baik di Jawa Tengah maupun Lampung. Untuk memproduksi bioetanol dari ubi kayu, terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain: kontinuitas bahan baku, persaingan bahan baku antara penggunaan untuk pangan/tapioka dan sebagai bahan baku bioetanol, dan harga ubi kayu yang terus meningkat yang dirasakan menjadi kurang kompetitif untuk produksi bioetanol. Kebijakan dalam rangka pengembangan bahan baku ubi kayu untuk mendukung produksi bioetanol dapat ditempuh melalui peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, pengamanan produksi, dan pengembangan kelembagaan dan pembiayaan. Untuk penyediaan bahan baku bioetanol, usaha tani ubi kayu membutuhkan lahan yang luas. Perluasan pertanaman dapat diarahkan pada areal baru (perluasan), dan dengan memanfaatkan areal PT Perhutani/Inhutani, lahan tidur/terlantar, dan kemitraan dengan swasta. Hal penting lainnya dalam pengembangan bioenergi adalah komitmen pemerintah dan sinergi antarinstansi dalam kebijakan atau program bioenergi.
Kebijakan Kelembagaan Usaha Unggas Tradisional sebagai SUmber Ekonomi Rumah Tangga Perdesaan: Kasus Peternakan Burung Puyuh Yogyakarta Iwan Setiajie Anugrah; Ikin Sadikin; Wahyuning K. Sejati
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 3 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v7n3.2009.249-267

Abstract

Usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan melalui usaha peternakan skala rumah tangga yang dilakukan oleh komunitas peternak puyuh di DI Yogyakarta, merupakan salah satu contoh bagi aktivitas masyarakat yang dapat menggerakkan perekonomian perdesaan. Pengetahuan masyarakat dan pemerintah terhadap kegiatan usaha ternak ini masih terbatas, sehingga dianggap masih belum merupakan potensi usaha bagi percepatan pertumbuhan ekonomi maupun sumber pendapatan daerah. Padahal usaha ini telah memberikan peluang usaha rumah tangga yang potensial disamping sebagai salah satu sumber perekonomian masyarakat. Pola usaha ternak dilakukan baik secara mandiri maupun kemitraan dengan segala kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pola tersebut. Partisipasi kelembagaan dari seluruh aspek, telah menjadikan usaha ternak puyuh berkembang menjadi sebuah alternatif kegiatan yang memberikan penghasilan sesuai dengan skala usaha yang  dilakukan. Dukungan pihak terkait juga sangat berperan dalam perkembangan usaha skala rumah tangga ini menjadi basis perekonomian masyarakat di perdesaan baik sebelum maupun sesudah terjadinya serangan wabah Avian Influensa (AI). Adanya serangan virus Avian Influensa (AI) tersebut kemudian menjadi salah satu penyebab utama yang mengakibatkan kerugian materi yang cukup besar dalam usaha ternak puyuh serta ternak unggas. Para peternak rakyat akhirnya banyak yang mengalami kegagalan usaha bahkan berhenti menjadi peternak puyuh. Peran serta semua pihak dalam usaha mendorong kembali usaha peternakan puyuh pasca serangan AI harus menjadi agenda utama agar kegiatan usaha peternakan rakyat kembali berproduksi sebagaimana kondisi sebelum terjadinya serangan virus Avian Influenza. Aspek dan bahasan tentang kelembagaaan yang terkait dengan usaha ternak puyuh diharapkan dapat menjadi dasar bagi penumbuhan kembali usaha peternakan rakyat sebagai basis perekonomian di perdesaan.
Strategi Pengembangan Diversifikasi Pangan Lokal Gatoet S. Hardono
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 1 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v12n1.2014.1-17

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis capaian diversifikasi konsumsi pangan dan menyusun strategi pengembangan diversifikasi pangan berbasis pangan lokal. Data yang digunakan adalah data Susenas tahun 1996-2012 dari Badan Pusat statistik (BPS), Direktori Pengembangan Konsumsi dari Badan Ketahanan Pangan (BKP), dan diperkaya dengan beberapa literatur lain. Data dan informasi yang terkait dengan capaian konsumsi pangan lokal dianalisis secara deskriptif kualitatif, sedangkan analisis penyusunan strategi pengembangan diversifikasi pangan lokal menggunakan metode SWOT. Hasil analisis menunjukkan, telah terjadi penurunan konsumsi pangan lokal, termasuk di wilayah yang sebelumnya mempunyai pola pangan pokok berbasis pangan lokal seperti Maluku dan Papua. Sebaliknya, telah terjadi peningkatan konsumsi terigu dan turunannya. Pengembangan diversifikasi pangan sebagai bagian untuk mewujudkan kedaulatan pangan hendaknya dilakukan oleh semua kalangan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menyusun dan implementasi strategi kebijakan terkait optimalisasi pemanfaatan potensi lahan dan kebiasaan mengkonsumsi pangan lokal, serta pengembangan produksi, industri, dan konsumsi pangan lokal. Selain itu, juga dilakukan dengan pengembangan teknologi pengolahan pangan, menyelaraskan kebijakan produksi dan industri pangan dengan kebijakan konsumsi pangan; promosi pangan lokal yang sehat, komprehensif, dan terus menerus; penciptaan pasar pangan lokal di tingkat nasional dan wilayah; serta diikuti penyediaan produk pangan lokal yang mampu bersaing dengan produk asing.
Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu pada Partisipasi Masyarakat Muhammad Iqbal; Sumaryanto Sumaryanto
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 2 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v5n2.2007.167-182

Abstract

Di satu sisi, alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan, dan bahkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian sosial. Di sisi lainnya, efektifitas implementasi instrumen pengendalian alih fungsi selama ini belum berjalan optimal sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu diwujudkan suatu strategi pengendalian alternatif yang bertumpu pada partisipasi masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk : (1) mengidentifikasi keragaan alih fungsi lahan pertanian dan kinerja pengendaliannya; dan (2) merekomendasikan strategi alternatif pengendalian alih fungsi lahan, baik strategi peraturan kebijakan maupun strategi partisipasi masyarakat. Strategi peraturan kebijakan mencakup komponen instrumen hukum dan ekonomi, zonasi, dan inisiatif masyarakat. Sementara itu, strategi partisipasi masyarakat ditempuh melalui pemahaman terhadap eksistensi pemangku kepentingan (stakeholder analysis). Dengan kata lain, strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang bertumpu pada partisipasi masyarakat adalah dengan melibatkan peran serta aktif segenap pemangku kepentingan (stakeholders) sebagai entry point perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian (fokus analisis) perundang-undangan dan peraturan yang ada melalui pendekatan sosialisasi dan advokasi. 
Memperkuat Ketahanan Pangan Melalui Pengurangan Pemborosan Pangan Ketut Kariyasa; Achmad Suryana
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 3 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v10n3.2012.269-288

Abstract

Upaya meningkatkan ketersediaan pangan dalam membangun ketahanan pangan berkelanjutan semakin sulit dilakukan. Hal ini terkait dengan adanya masalah konversi lahan pertanian dan perubahan iklim, sehingga memperburuk kinerja produksi pertanian serta volatilitas harga pangan. Kecenderungan yang kurang kondusif ini tidak memberikan insentif bagi petani untuk berinvestasi pada pengembangan teknologi pertanian. Terkait dengan kendala tersebut, maka upaya mengurangi pemborosan pangan menjadi sangat relevan, sebagai langkah alternatif dalam meningkatkan ketersediaan pangan, sehingga pada akhirnya memperkuat ketahanan pangan. Pengurangan pemborosan pangan sebesar 25 persen, ketersediaan pangan beras di Indonesia meningkat 4,1 kg per kapita dan 2,5 kg per kapita bagi penduduk dunia. Jumlah ini tentunya akan semakin meningkat sejalan dengan menurunnya pemborosan pangan. Pemborosan pangan terjadi karena adanya persoalan pola pikir, budaya, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kehilangan nilai ekonomi pangan. Oleh karena itu, upaya pengurangan pemborosan pangan dapat dilakukan melalui sosialiasi dan kampanye informasi dan pengetahuan dengan memanfaatkan ajaran agama dan kearifan lokal dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya arti kehilangan nilai ekonomi pangan dalam membangun ketahanan pangan berkelanjutan.
Harga Pembelian Pemerintah (Hpp) Gabah-Beras Tahun 2010: Efektivitas dan Implikasinya Terhadap Kualitas dan Pengadaan oleh Dolog Muhammad Maulana; Benny Rachman
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 4 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v9n4.2011.331-347

Abstract

Terkait dengan stabilisasi harga dan peningkatan kualitas gabah-beras, pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) dan penggunaan tabel rafaksi sebagai acuan dalam transaksi gabah-beras. Kajian ini bertujuan untuk melihat efektivitas HPP, dan bagaimana faktor produksi dan kualitas gabah-beras mempengaruhi efektivitas kebijakan HPP. Kebijakan HPP GKP efektif dalam menjaga stabilitas harga GKP ditingkat petani. Tingkat harga pada transaksi jual beli gabah beras dipengaruhi kuantitas dan kualitas gabah beras. Kuantitas berhubungan dengan produksi antar musim. Namun, dalam menentukan harga transaksi, tidak ada pedoman baku yang digunakan untuk menentukan kualitas. Tabel Rafaksi tidak digunakan oleh petani dan pedagang. Petani dan pedagang telah mempunyai persepsi masing-masing tentang penentuan kualitas gabah-beras. Oleh sebab itu, sosialisasi tabel rafaksi pada petani sangat perlu digiatkan.
Dampak Impor Kedelai Berkelanjutan terhadap Ketahanan Pangan Supadi Supadi
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 1 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v7n1.2009.87-102

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk memberi gambaran dampak ketergantungan impor kedelai terhadap ketahanan pangan nasional. Kedelai merupakan salah satu komoditas pangan penting dan strategis, selain bernilai ekonomi tinggi. Produksi kedelai dalam negeri belum mencukupi kebutuhan masyarakat yang merupakan alasan dilakukannya impor komoditas ini. Impor kedelai terus berlanjut seiring penambahan volume yang makin besar. Ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai merupakan ancaman serius bagi ketahanan pangan kita, seperti yang dirasakan pada saat melonjaknya harga kedelai yang mencapai dua kali lipat pada tahun 2008 akibat berkurangnya pasokan kedelai di pasar internasional. Dari pengalaman tersebut Indonesia harus mulai memacu produksi kedelai dalam negeri ke arah swasembada. Tahun 1992, memang Indonesia pernah mengalami peningkatan produksi kedelai yang mencapai 1,87 juta ton walaupun pada periode berikutnya menurun kembali dengan tajam. Untuk meningkatkan produksi kedelai diperlukan kebijakan yang memberikan insentif, terutama harga bagi petani sekaligus sebagai upaya membangun ketahanan pangan.
Review Dampak Wabah dan Kebijakan Pengendalian Avian Influenza di Indonesia Edi Basuno
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 4 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v6n4.2008.314-334

Abstract

Kekhawatiran global tentang terjadinya pandemi Avian Influenza (AI) telah menempatkan Asia, termasuk Asia Tenggara sebagai wilayah yang harus dicermati. Berbagai upaya pengendaliannya telah banyak dilakukan oleh pemerintah Indonesia, melalui koordinasi Komite Nasional Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (Komnas FBPI). Berbagai dampak muncul dari upaya pengendalian virus AI, seperti menurunnya jumlah peternak, menurunnya skala usaha dan menurunnya pendapatan dari memelihara unggas. Minimnya kesadaran masyarakat dan terbatasnya lahan realokasi merupakan kendala program pengandangan ayam buras. Dampak wabah AI juga mempengaruhi penurunan suplai, impor dan ekspor DOC baik untuk broiler maupun layer, serta harga input otput usaha perunggasan. Sebaliknya wabah AI justru meningkatkan penjualan obat-obatan dan feed supplements yang meningkat sampai 80 persen pada tahun 2004. Usaha ayam petelur ternyata paling menderita dan lebih rentan terhadap wabah AI dibanding ayam broiler. Pemulihan usaha peternakan skala kecil pasca wabah AI merupakan keharusan karena mampu menyediakan lapangan kerja dan menekan urbanisasi. Komnas FBPI, memperkirakan besarnya kerugian di Indonesia akibat wabah AI dari 2004 – 2008 sebesar Rp. 4,3 triliun, di luar kerugian dari hilangnya kesempatan kerja dan berkurangnya konsumsi protein masyarakat. FAO memperkirakan adanya mutasi virus AI di Indonesia yang kemungkinan menyebabkan pandemi. Saat ini telah ditemukan strain baru H5N1 yang kebal terhadap vaksin yang tersedia. Berbagai peraturan yang telah dikeluarkan, baik di tingkat pusat maupun daerah tidak menjadi jaminan dalam mengendalikan virus AI. Indonesia memerlukan SDM yang andal, alokasi dana cukup dan komitmen politik yang kuat, di samping adanya koordinasi yang prima.
Kinerja dan Prospek Pengembangan Agroindustri dalam Perspektif Pembangunan Pertanian Nasional Maesti Mardiharini; Erizal Jamal
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 1 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v10n1.2012.75-86

Abstract

Selama tiga dekade terakhir pengembangan agroindustri di perdesaan relatif tidak banyak mengalami kemajuan. Banyak hal yang menyebabkan kondisi ini, diantaranya karena produk pertanian yang tersebar dan multi kualitas. Selain itu sumberdaya manusia yang ada belum sepenuhnya secara kreatif terbiasa dalam pengembangan kegiatan yang memacu upaya peningkatan nilai tambah, ditambah lagi berbagai upaya yang dilakukan pemerintah masih bersifat parsial dan tidak tuntas. Tulisan ini diarahkan untuk menelaah pembangunan agroindustri di Kalimantan Selatan. Dari kasus Kalimantan Selatan terlihat bahwa penyebab lambatnya perkembangan agroindustri diantaranya karena terbatasnya ketersediaan infrastruktur, serta tidak fokusnya pengembangan yang dilakukan. Pemerintah daerah mengidentifikasi 17 jenis agroindustri unggulan, yang semuanya dikembangkan secara parsial dan dalam skala kecil. Peluang pengembangan ke depan sangat terbuka, terlebih dengan makin terbukanya pasar bagi produk olahan di dalam negeri dan berbagai upaya untuk mengutamakan konsumsi produk lokal. Keadaan ini diperkuat dengan berbagai target yang dikembangkan pemerintah bagi percepatan pengembangan agroindustri serta pengembangan wilayah yang semakin terintegrasi. Diperlukan adanya reorientasi pendekatan dalam pelaksanaan pembangunan desa, sebagai basis pengembangan agroindustri, yang membuka peluang setiap individu mengembangkan kapasitasnya yang sejalan dengan semangat industrialisasi pertanian, serta lingkungan yang mendukung pengembangan agroindustri secara tuntas dan sistematis.
Kebijakan Swasembada Gula: Apanya yang Kurang? M. Husein Sawit
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 4 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v8n4.2010.285-302

Abstract

Swasembada  gula dan peningkatan pendapatan petani tebu  adalah  salah satu tujuan pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Banyak lembaga/kementerian terlibat untuk mewujudkannya, baik swasembada gula putih maupun gula rafinasi. Berbagai kebijakanpun dirancang untuk mempengaruhi keputusan petani tebu, industri pengolahan tebu, industri gula rafinasi, industri makanan dan minuman (mamin), industri farmasi, konsumen dan pelaku perdagangan untuk mencapai tujuan nasional tersebut. Karena kebijakan masing-masing instansi dan kementerian belum terkoordinasi dengan kuat, maka potensi konflik dalam mencapai tujuan diperkirakan tinggi. Tujuan tulisan ini adalah untuk: (i) menganalisis konflik antara tujuan swasembada gula putih dengan tujuan lainnya, (ii) menganalisis konflik antara pengembangan agroindustri  gula rafinasi yang terpisah dengan pembangunan sektor pertanian, sehingga industri ini sepenuhnya bergantung pada bahan baku impor, dan (iii) mempelajari struktur pasar gula dalam negeri. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan gula tersebut belum terintegrasi dengan baik, belum mengarah ke tujuan yang sama. Pada umumnya, masing-masing kementerian/ lembaga lebih berorientasi pada kepentingan jangka pendek daripada jangka panjang, dan dirancang secara ad hoc, dan  parsial. Demikian juga, kebijakan distribusi/perdagangan yang dirancang pemerintah belum mampu mengoreksi konsentrasi perdagangan gula, sehingga pasar gula semakin menjauhi struktur pasar persaingan dan pasar yang adil, dan yang muncul adalah  pasar oligopoli/oligopsoni.

Page 1 of 27 | Total Record : 269

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2003 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 2 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Desember 2021 Vol 19, No 1 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Juni 2021 Vol 18, No 2 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 18, No 1 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 2 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 1 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 2 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 1 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 1 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 1 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 2 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 1 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 1 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 1 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 4 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 3 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 1 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 4 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 3 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 2 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 1 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 4 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 2 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 1 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 4 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 3 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 2 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 1 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 4 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 3 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 2 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 1 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 4 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 3 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 2 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 1 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 4 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 3 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 2 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 1 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 4 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 3 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 2 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 1 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 4 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 3 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 2 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 1 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 4 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 3 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 2 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 1 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian More Issue