<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa aturan dan kebijakan mengenai Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, yakni sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi sistem pemerintahan atau otonomi daerah, Untuk menjawab isu hukum yang dikaji digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan per Undang-Undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data skunder yang diperoleh melalui penelusuran literatur. Analisa menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menegaskan bahwa kewenangan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dilimpahkan kepada para gubernur dari provinsi penerima dan disinyalir menimbulkan persoalan tersendiri di bidang hukum administrasi negara. AbstractThis study aims to analyze the rules and policies regarding the Tobacco Excise Revenue Sharing Fund, which is part of the implementation of the decentralization policy of the government system or regional autonomy, to answer the legal issues studied, a normative legal research method is used with a statutory approach and a conceptual approach. The data used is secondary data obtained through literature searches. Analysis using qualitative methods. The results of the study confirm that the authority to manage the Tobacco Excise Revenue Sharing Fund is delegated to the governors of the recipient provinces and allegedly raises its own problems in the field of state administrative law.]]>
Copyrights © 2024
