<![CDATA[Desa yang pada mulanya merupakan organisasi komunitas lokal yang memiliki batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan memiliki adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri (self-governing community). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan dana desa pada masyarakat adat Suku Baduy dan Ciptagelar. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dan empiris, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa Kanekes, yang juga menjabat sebagai pemimpin masyarakat adat Baduy, bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan keuangan dana desa untuk masyarakat adat Baduy. Hal ini dikarenakan pengelolaan dana desa Kanekes, yang bertindak sebagai perwakilan masyarakat adat Baduy, mengambil keputusan terkait penerimaan dan penolakan dana desa. Para pemuka adat suku Baduy mengambil keputusan tersebut dengan mempertimbangkan kemungkinan bahwa dana desa yang diberikan oleh pemerintah dapat membahayakan tatanan budaya dan cara hidup masyarakat adat Baduy yang sudah berlangsung lama. Berbeda dengan Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar yang tidak berhak menerima dana desa dari APBN karena tidak berbadan hukum.]]>
Copyrights © 2024
