<![CDATA[Article 33 of the constitution of the Republic of Indonesia 1945 as the juridical foundation of natural resources management by the state mandates that the management of natural resources is intended for the greatest prosperity of the people. The customary law community which is part of the people has been recognized in the constitution. However, such recognition becomes a dilemma when speaking of the management of natural resources especially in areas of customary territory (ulayat). Various conficts in the field of natural resources beetwen indigenous peoples and government (state) and companies (investor) interesting to be observed. This study attempts to explore and explain the discourse of state control and the fulfillment of indigenous peoples’ right related to the management of natural resources in the prevailing laws and regulations. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan yuridis pengelolaan sumber daya alam oleh negara mengamanatkan agar pengelolaan sumber daya alam tersebut diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Masyarakat hukum adat yang merupakan bagian dari rakyat selama ini memang masih diakui eksistensinya di dalam konstitusi. Namun, pengakuan tersebut menjadi dilematis ketika berbicara pengelolaan sumber daya alam, terlebih yang dilakukan dalam cakupan wilayah adat (ulayat). Berbagai konflik di bidang sumber daya alam antara masyarakat adat dan pemerintah (negara) ditambah keterlibatan perusahaan (investor) selalu menarik untuk dicermati. Penelitian ini mencoba menggali dan menjelaskan diskursus penguasaan negara dan pemenuhan hak masyarakat adat terkait pengelolaan sumber daya alam tersebut dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.]]>
Copyrights © 2017
