<![CDATA[Kebijakan pengembangan wilayah dapat dilihat mulai awal perencanaan (ex-ante), eval_uasi pelaksanaan kebijakan (on-going), maupun eval_uasi atas pelaksanaan kegiatan kebijakan public (ex-post)) sehingga kebijakan dalam pengembangan wilayah dapat menghasilkan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan hasil kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kabijakan pengembangan wilayah juga tidak terlepas dari konsep good governance yang meliputi: konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, partisipatif, efektivitas, dan efisiensi. Penulisan dilakukan melalui hasil analisis melalui sumber-sumber atau referensi yang terkait dengan kebijakan publik. Pembahasan tentang kebijakan publik memiliki cakupan yang sangat luas sehingga memerlukan batasan dalam pembahasan sesuai dengan konteks pengembangan wilayah melalui kebijakan di level nasional maupun di level daerah. Dinamika kebijakan publik merupakan fenomena yang berkembang pada suatu wilayah atau daerah sesuai dengan situasi dan kondisi yang suatu wilayah. Berbagai faktor dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik dalam rangka pengembangan wilayah yang berkelanjutan yang dapat dilihat melalui dinamika kebijakan yang berkembang. Dalam pelaksanaannya kebijakan pengembangan wilayah yang dilakukan masih menunjukkan kurangnya penerapan keberlanjutan. Penilaian atas kurangnya keberlanjutan dapat dilihat berdasarkan pada pelaksanaan pembangunan yang belum melibatkan pihak-pihak yang harus dilibatkan dalam pelaksanaan keputusan kebijakan pengembangan wilayah. Dengan tidak terlibatnya pihak pemerintah, pihak swasta, dan pihak masyarakat maka dapat dipastikan tidak adanya kebersamaan, konsistensi, dan kesinambungan suatu program. Hasil dari pengembangan wilayah juga dapat dilihat berdasarkan wilayah tertentu yang memiliki otonomi dan kualitas pelaksanaan keputusan kebijakan yang berbeda.]]>
Copyrights © 2024
