<![CDATA[Penelitian ini merupakan tinjauan hukum terhadap pengelolaan sampah, khususnya sampah galon sekali pakai, berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji konsep pengelolaan sampah di Indonesia menurut undang-undang tersebut serta penerapan peta jalan pengurangan sampah sesuai dengan regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. No. P.75/2019. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pengelolaan sampah dalam undang-undang meliputi pencegahan, pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pembuangan akhir, pengawasan, penegakan hukum, serta kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Undang-undang juga mewajibkan produsen untuk mengelola kemasan atau barang produksinya yang sulit terurai, termasuk galon sekali pakai. Sebagai peraturan pelaksana, Permen LHK No. P.75/2019 menetapkan target pengurangan sampah sebesar 30% oleh produsen pada tahun 2029. Meski demikian, Indonesia belum memiliki peraturan khusus yang mengatur pengelolaan sampah plastik secara spesifik. Penegakan hukum lingkungan terkait pengelolaan sampah melibatkan siklus perundang-undangan, penentuan standar, perizinan, implementasi, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran.]]>
Copyrights © 2024
