<![CDATA[egal protection provided by a country as a host country for investors in the business world is essential. Along with the rapid pace of economic turnover, discourse on foreign investment is increasingly in the spotlight considering the importance of investment in encouraging economic development for a country. But unfortunately, the ideal conditions are inversely proportional to the reality of the investment mechanism through the Join Venture Agreement. The problem that will be examined by the author is to focus on the incompatibility of the articles of association with the laws and regulations that have been applied in Indonesia. Moreover, another problem in the Join Venture mechanism in Indonesia is that there is regulatory differentiation with the implementation of joint ventures between foreign companies and local companies that can hamper the pace of the Indonesian economy. The role is so large related to investment for national development, it is natural that capital determination receives special attention from the government, especially presenting juridical efforts that can overcome investment problems in a country. Perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara sebagai host country bagi para investor dalam dunia bisnis merupakan hal yang esensial. Seiring dengan pesatnya laju perputaran ekonomi, diskursus perihal penanaman modal asing semakin mendapat sorotan mengingat pentingnya investasi dalam mendorong pembangunan ekonomi bagi suatu negara. Namun sayangnya kondisi yang bersifat ideal itu berbanding terbalik dengan realita mengenai mekanisme penanaman modal melalui Join Venture Agreement (Perjanjian Perusahaan Patungan). Persoalan yang akan diteliti oleh penulis yaitu menitikberatkan pada ketidaksesuaian anggaran dasar dengan aturan perundang-undangan yang selama ini telah diterapkan di Indonesia. Terlebih, permasalahan lainnya dalam mekanisme Join Venture di Indonesia yaitu terdapat diferensiasi regulasi dengan pelaksaan join venture antara perusahaan asing dengan perusahaan lokal yang dapat menghambat laju perekomonian negara Indonesia. Peranan yang begitu besar terkait penanaman modal bagi pembanunan nasional, maka sudah sewajarnya penenaman modal mendapat perhatian khusus dari pemerintah, terutama menghadirkan upaya yuridis yang dapat mengatasi persoalan investasi pada suatu negara. ]]>
Copyrights © 2023
