cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M YAHYA WAHYUDIN
Contact Email
mochyahyawahyudin@gmail.com
Phone
+6281221759136
Journal Mail Official
htn@uinsgd.ac.id
Editorial Address
Jl AH Nasution No 105 Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
SIYASI: Jurnal Trias Politica
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
ISSN : 3025664X     EISSN : 29883865     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
SIYASI: Jurnal Trias Politica adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dalam dua periode pertahun. Jurnal ini membahas perkembangan hukum tatanegara yang dilihat dalam berbagai khazanah keilmuan dengan berbagai pendekatannya. Ruang lingkup Jurnal SIYASI:Trias Politica memfokuskan pada kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Negara Islam. SIYASI: Jurnal Trias Politica terbit dua kali dalam setahun (Mei dan November). Proses review journal double-blind peer-review, antara reviewer dan penulis tidak saling mengetahui.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 69 Documents
 1   2   3   4   5 
KEPENTINGAN POLITIK JANGKA PANJANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN FENOMENA JUDICIALIZATION OF POLITICS PADA BEBERAPA PUTUSANNYA Badruzzaman, Zaky
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol 1, No 2 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v1i2.30998

Abstract

This article aims to describe the phenomenon of judicialization of politics in Indonesia. This phenomenon became known at the beginning of the 21st century, which was marked by the resolution of matters relating to public policy, morality, education and political controversies through judicial institutions. The emergence of the judicialization of politics can be seen in the shift in the resolution of political conflicts which were previously resolved through political institutions, namely the MPR, to judicial-based resolution. To be able to see this phenomenon, this article will discuss the brief minutes of the formation of the Constitutional Court in Indonesia. From a socio-historical perspective, the establishment of the Constitutional Court is an institution that is not only intended to fulfill judicial interests, but also expands its presence into the political realm. Apart from that, this article will also explain the decision of the Constitutional Court regarding the institutional position of the Corruption Eradication Committee and the age limit for presidential and vice-presidential candidates to show that the phenomenon of judicialization of politics is clearly present in Indonesia through the Constitutional Court Decision.Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena judicialization of politics di Indonesia. Fenomena ini mulai dikenal pada awal abad ke-21 yang ditandai dengan adanya penyelesaian yang berkaitan dengan perkara kebijakan publik, moralitas, pendidikan dan kontroversi politik melalui lembaga peradilan. Kemunculan judicialization of politics dapat terlihat pada pergeseran penyelesaian konflik politik yang tadinya diselesaikan melalui lembaga politik, yakni MPR menjadi penyelesaian yang berbasis judicial. Untuk dapat melihat fenomena tersebut, artikel ini akan membahas terkait dengan risalah singkat pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Dalam perspektif sosio-hostoris, pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang bukan hanya dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan judicial, namun juga memperluas kehadirannya ke ranah politik. Selain itu, tulisan ini juga akan menguraikan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kedudukan kelembagaan KPK dan batas usia capres dan cawapres untuk menunjukan bahwa fenomena judicialization of politics jelas hadir di Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi.
Analisis Yuridis Prasyarat Mantan Narapidana Dalam Pemilu Legislatif Menurut Undang-Undang Pemilu Wahyudin, M Yahya
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol 1, No 1 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v1i1.26535

Abstract

Elections as one of the procedures in a democratic country have gone through a long journey, especially when talking about elections in Indonesia. Indonesia as a democratic country and also a rule of law state also regulates election matters in statutory regulations, namely Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, but Law Number 7 of 2017 concerning Elections does not always work in an ideal system, in the Law No. The law regulates ex-convicts to be able to run in legislative elections, ex-convicts are explicitly allowed to run in legislative elections with several conditions. If you look at one form of an ideal system, elections should be a forum for selecting candidates for leaders or representatives of the people who are clean and have integrity without any criminal records. However, Article 240 Paragraph 1 Letter g allows ex-convicts to run for election to the legislature, this article creates uproar and is often tested for constitutionality in the Constitutional Court through the Judicial Review review  Pemilu sebagai salah satu prosedur dalam negara demokrasi telah melalui perjalanan panjang terutama jika berbicara pemilu di Indonesia. Indonesia sebagai negara demokrasi dan juga negara hukum juga mengatur soal pemilu dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, namun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut tidak selalu berjalan pada sistem ideal, dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang mantan narapidana untuk bisa maju dalam pemilu legislatif, secara eksplisit mantan narapidana diperbolehkan untuk maju dalam pemilu legislatif dengan beberapa syarat. Jika melihat pada satu bentuk sistem ideal seharusnya pemilu menjadi wadah untuk memilih calon pemimpin atau waki rakyat yang bersih dan berintegritas tanpa ada catatan kriminal. Namun pada pasal 240 Ayat 1 Huruf g memperbolehkan mantan narapidana untuk bisa mencalonkan diri dalam pemilu legislatif, tenunya pasal tersebut melahirkan kegaduhan dan seringkali di uji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi melalui jalur Judicial Review.
Gejala Otoritarianisme dalam Iklim Demokrasi Indonesia Rachmawan, Muchamad Dicky
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol 2, No 1 (2024): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v2i1.37697

Abstract

Demokrasi berjalan bukan tanpa celah. Sekalipun merupakan satu konsep pemerintahan yang terbaik dari yang terburuk, demokrasi selalu memuat pretensi untuk mengarah pada rezim otoritarianisme. Masalah atas otoritarianisme adalah masalah psikologi sosial dari tipe rezim yang melakukan pemberangusan terhadap kedaulatan rakyat. Di berbagai negara yang turut merasakannya, otoritarianisme tidak muncul dengan sendirinya, terdapat prakondisi yang dapat dianalisis berdasarkan konteks sosial politik yang tengah terjadi, termasuk di Indonesia pasca reformasi. Untuk menunjukan bagaimana praktik otoritarianisme bekerja di Indonesia, penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur, karena fokusnya bersandar pada sumber-sumber yang berasal dari kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa gejala otoritarianisme seperti praktik abusive constitutionalisme, electoral cartelised system, Juristocracy, dan Autocratic legalisme telah terjadi di Indonesia yang dikuatkan dengan berbagai alasan seperti pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan prinsip konstitusionalisme, autokrasi elektoral, dan parsialnya kekuasaan kehakiman pada kehendak politik kekuasaan. Terdapat beberapa catatan untuk kembali membangun demokrasi Indonesia menjadi lebih baik seperti pembaruan hukum atas pembatasan kekuasaan Presiden menjelang pemilu, pengetatan pengawasan etik terhadap hakim, penguatan kewenangan lembaga negara yang telah dilemahkan dan mendorong parlemen melakukan transformative legislature agar dapat menjalankan demokrasi secara lebih substantif.
PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH PEMULA SEBAGAI BAGIAN INDIKATOR PEMILU BERKUALITAS Hasyim, Abdulloh
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol 1, No 2 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v1i2.31004

Abstract

Implementation of law number 2 of 2008 concerning political parties regarding political education for first-time voters in the 2024. General election the importance of political education for first-time voters in the 2024 general election is to become intelligent voters and understand the political dynamics that are occurring. This research aims to find out how political education is implemented for novice voters. How is the participation of novice voters in carrying out the 2024. General election. This research uses normative legal methods. Data collection techniques use literature study. Data was tested by source triangulation. Data analysis techniques go through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusionsImplementasi undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik terhadap pendidikan politik untuk pemilih pemula dalam pemilihan umum 2024. Pentingnya pendidikan politik pemilih pemula dalam pemilihan umum 2024 agar menjadi pemilih yang cerdas serta memahami situasi serta kondisi politik yang terjadi sekarang ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Bagaimana Impelemntasi pendidikan politik terhadap pemilih pemula. serta Bagaiaman partisipasi pemilih pemula dalam melaksanakan pemilihan umum 2024. Penelitian ini mengunakan metode hukum normatif Teknik pengumpulan data menggunakan Studi Kepustakaan. Teknik analisis data melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan
Retensi Data Pemilih Sebagai Upaya Perlindungan Hak Pilih Pemula Rizal, Lutfi Fahrul
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol 1, No 1 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v1i1.26446

Abstract

Accurate voter registration in general elections in Indonesia is a major concern prior to every election. First-time voters, especially young voters, have great potential in exercising their right to vote and influencing the legitimacy and quality of the elections. However, there are several challenges in facilitating the participation of first-time voters, including a lack of understanding of the registration process, difficulties in obtaining identification documents, residential mobility, limited access to Permanent Voter List (DPT) information, and low political awareness. To overcome these obstacles, solutions need to be implemented to maintain the integrity of first-time voters' data to prevent recurring issues in the future.Daftar pemilih yang akurat dalam pemilihan umum di Indonesia menjadi perhatian utama sebelum setiap pemilu. Pemilih pemula, terutama pemilih muda, memiliki potensi besar dalam menggunakan hak pilih mereka dan mempengaruhi keabsahan dan kualitas pemilu. Namun, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam memfasilitasi partisipasi pemilih pemula, termasuk kurangnya pemahaman tentang proses pendaftaran, kesulitan mendapatkan dokumen identitas, perpindahan tempat tinggal, akses terbatas ke informasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan kurangnya kesadaran politik. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan langkah-langkah penyelesaian yang mempertahankan integritas data pemilih pemula agar masalah ini tidak terus muncul di masa depan. 
Pengembangan Pengelolaan ZIS (Zakat Infak Sedekah) Perspektif Perundang-undangan Iskandar, Landi
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol 2, No 1 (2024): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v2i1.37654

Abstract

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Sedangkan, menurut terminologi infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperuntukkan ajaran islam dan infak tidak mengenal nisab. Sama halnya dengan infak, sadekah pun dikeluarkan tanpa nisab seperti zakat. Adapun pengertian sedekah ialah memberikan sebagian dari milik kita kepada seseorang dengan ikhlas. Sedekah dapat berupa perbuatan baik, baik berupa fisik ataupun non fisik. Perbedaan antara wakaf dengan infak dan sedekah adalah terletak pada objeknya, objek wakaf zatnya bersifat kekal serta peruntukannya adalah untuk kepentingan sosial, tidak boleh dijual kepada pihak lain, dan hak miliknya dikembalikan kepada Allah. Sementara, infaq dan shodaqoh objeknya tidak harus zat yang kekal, manfaat barang dinikmati pleh si penerima dan hak miliknya menjadi hak milik penerima.
DIFERENSIASI PENGATURAN JOIN VENTURE AGREEMENT TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING SEBAGAI BENTUK PERWUJUDUDAN EKONOMI BERKELANJUTAN Fadhil, Muhammad
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol 1, No 2 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v1i2.30999

Abstract

egal protection provided by a country as a host country for investors in the business world is essential. Along with the rapid pace of economic turnover, discourse on foreign investment is increasingly in the spotlight considering the importance of investment in encouraging economic development for a country. But unfortunately, the ideal conditions are inversely proportional to the reality of the investment mechanism through the Join Venture Agreement. The problem that will be examined by the author is to focus on the incompatibility of the articles of association with the laws and regulations that have been applied in Indonesia. Moreover, another problem in the Join Venture mechanism in Indonesia is that there is regulatory differentiation with the implementation of joint ventures between foreign companies and local companies that can hamper the pace of the Indonesian economy. The role is so large related to investment for national development, it is natural that capital determination receives special attention from the government, especially presenting juridical efforts that can overcome investment problems in a country.  Perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara sebagai host country bagi para investor dalam dunia bisnis merupakan hal yang esensial. Seiring dengan pesatnya laju perputaran ekonomi, diskursus perihal penanaman modal asing semakin mendapat sorotan mengingat pentingnya investasi dalam mendorong pembangunan ekonomi bagi suatu negara. Namun sayangnya kondisi yang bersifat ideal itu berbanding terbalik dengan realita mengenai mekanisme penanaman modal melalui Join Venture Agreement (Perjanjian Perusahaan Patungan). Persoalan yang akan diteliti oleh penulis yaitu menitikberatkan pada ketidaksesuaian anggaran dasar dengan aturan perundang-undangan yang selama ini telah diterapkan di Indonesia. Terlebih, permasalahan lainnya dalam mekanisme Join Venture di Indonesia yaitu terdapat diferensiasi regulasi dengan pelaksaan join venture antara perusahaan asing dengan perusahaan lokal yang dapat menghambat laju perekomonian negara Indonesia. Peranan yang begitu besar terkait penanaman modal bagi pembanunan nasional, maka sudah sewajarnya penenaman modal mendapat perhatian khusus dari pemerintah, terutama menghadirkan upaya yuridis yang dapat mengatasi persoalan investasi pada suatu negara. 
Dikotomi Pemilihan Kepala Daerah: Demokrasi dan Dinasti Perspektif Islam Jamaludin, Jujun
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol 1, No 1 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v1i1.26680

Abstract

Indonesia is a large country and is crowned as the largest archipelagic country inthe world. Indonesia consists of various ethnic groups, languages and religions.However, when the local elections take place, different perceptions from thecommunity often arise, issues that often occur include: legal issues, historicalissues, and "Syara" religious issues. Political dynasties are not the right system toapply to the State of Indonesia, because the State of Indonesia is not a countrywith a monarchical system of government that elects leaders based on lineage butdemocracy or elections. Muslims in Indonesia more easily accept democracy,because democracy is not related to and does not conflict with the rules of Fiqhand Sufism. The purpose of organizing elections is to achieve an orderly andpeaceful transition of government leadership, replacement of officials who willrepresent the interests of the people, implement the principle of people'ssovereignty, and implement the principle of citizens' human rights. The process ofchange in the Regional Head Election will certainly bring positive and negativeimpacts. The positive impact is that people will be more mature and independentin choosing their future leaders. While the negative impact requires a sizableelection fund, prone to commotion and disruption of the bureaucracy ingovernment. Indonesia merupakan negara besar dan dinobatkan sebagai negara kepulauanterbanyak di dunia. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, danagama. Namun Ketika pilkada berlangsung seringkali muncul persepsi yangberbeda dari masyarakat, isu-isu yang sering terjadi diantaranya: Isu hukum,Isu sejarah, dan Isu agama “Syara”. Dinasti politik bukanlah sistem yang tepatuntuk diterapkan di Negara Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlahnegara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpinberdasarkan garis keturunan melainkan demokrasi atau pemilihan. umat Islamdi Indonesia lebih mudah menerima demokrasi, karena demokrasi tidakberkaitan dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan Fiqih dan tasawuf.Tujuan penyelenggaraan pemilu Mewujudkan peralihan kepemimpinanpemerintahan secara tertib dan damai, Pergantian pejabat yang akan mewakilikepentingan rakyat, Mengimplementasikan prinsip kedaulatan rakyat, danMelaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. Proses perubahan dalamPemilihan Kepala Daerah ini, tentu akan membawa dampak positif dannegative. Dampak positifnya masyarakat akan lebih dewasa dan mandiri dalammemilih calon pemimpinnya. Sedangkan dampak negatif membutuhkan danapemilu yang cukup besar, rawan keributan dan terganggunya birokrasi dalampemerintahan. 
SANKSI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BAGI KORUPTOR BERDASARKAN ASAS LEX SPECIALIS SISTEMATIS Amalia, Wilda
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol 1, No 2 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v1i2.31005

Abstract

The issue of corruption in Indonesia has become a very tough problem to eradicate. A culture that has been rooted from generation to generation where state financial losses are dredged up. Various programs are created in the name of people's welfare but in fact create opportunities for personal enrichment. So far, sanctions for corruptors have not found a bright spot in creating clean institutions and countries. Starting from prison sanctions, to impoverishing corruptors still gives doubts whether the purpose of punishment to provide a deterrent effect has been realized. So that then raises another option whether the sanction of returning state financial losses can bring more benefits or still not. Departing from this, this article aims to examine more deeply the element of state financial losses in corruption cases by looking at the judges' considerations in deciding corruption cases. Then by examining and trying to construct the principle of lex specialist systematic as a legal reference in determining the verdict of returning state financial losses for perpetrators of corruption.Persoalan korupsi di Indonesia sudah menjadi persoalan yang begitu alot untuk di berantas. Budaya yang sudah mengakar dari generasi kegenerasi dimana kerugian keuangan negara dikeruk secara habis-habisan. Berbagai macam program diciptakan dengan atas nama kesejahteraan rakyat namun nyatanya malah menciptakan peluang memperkaya pribadi. Sejauh ini pemberian sanksi bagi koruptor tidak ditemui titik terang dalam menciptakan lembaga dan negara yang bersih. Mulai dari sanksi penjara, hingga memiskinkan koruptor masih memberikan keraguan apakah tujuan dari penghukuman untuk memberikan efek jera sudah terealisasikan. Sehingga kemudian memunculkan opsi lain apakah dengan pemberian sanksi pengembalian kerugian keuangan negara lebih dapat mendatangkan kemanfaatan atau tetap tidak. Berangkat dari hal tersebut untuk itu artikel ini bertujuan mengkaji lebih mendalam unsur kerugian keuangan negara pada kasus korupsi dengan melihat pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi. Kemudian dengan menelaah dan mencoba mengkonstruksikan asas lex specialis sistematis sebagai acuan hukum dalam penetapan vonis pengembalian kerugian keuangan negara bagi pelaku korupsi.
Etika dan Efek Komunikasi Politik Pada Pemilu Di Indonesia Anisa, Resi; Darmawan, Rio Surya; Rahmawati, Sarah Silpia; Nisa, Syifa Atqiyatun; Maulana, Wendi
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol 1, No 1 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v1i1.26814

Abstract

Abstract            Ethics and the Effects of Political Communication on Elections in Indonesia is a very comprehensive and very broad discussion and does not only discuss how to understand the basics but we will try to understand and implement it internally to gain power and political goals. In making this journal, library research became the research method chosen by the author, namely by utilizing existing sources in the library to obtain research data. Besides that, to make writing easier for this journal, the method of content analysis is the choice used by the author, who focuses on reading and examining the contents of the source to be studied, which is also used as a reference for making this journal. In communication, you really need something called ethics for the purposes and objectives to be conveyed in communicating. In the context of parliamentary elections, political communication plays a very important role. The role of political communication in elections, for example: First, Increase the number of people who are interested in and follow the message conveyed by the people's representatives. Second Increasing the followers of political communicators increases the vote in elections. Third Adding followers and the number of people that can be formed through the opinions formed by political communicators. Fourth Expanding sympathy for the performance in the vision and mission of the candidates participating in the election. And finally, fifth, as a medium for socializing candidacy as a people's representative. Communication is the main key to general elections, people's representatives who want to run for office must communicate well and be sure that this communication is called political communication. AbstrakEtika dan Efek Komunikasi Politik Pada Pemilu di Indonesia merupakan bahasan yang sangat komprehensif dan sangat luas dan tidak hanya membahas bagaimanapada pemahaman dasar akan tetapi kita akan mencoba untuk memahami dan mengimplementasikan secara internal untuk meraih kekuasaan serta tujuan politik. Dalam pembuatan jurnal ini studi kepustakaan (library research) yang menjadi Metode penelitian yang dipilih oleh penulis, yakni dengan memanfaatkan sumber yang ada diperpustakaan guna memperoleh data penelitian. Disamping itu untuk mempermudah penulisan jurnal ini metode analisis isi (content analysis) menjadi pilihan yang digunakan oleh penulis, yang berfokus pada membaca dan mencermati isi dari sumber yang akan diteliti juga dijadikan referensi pembuatan jurnal ini. Dalam komunikasi, sangat memerlukan yang namanya etika guna maksud dan tujuan yang ingin disampaikan dalam berkomunikasi tersampaikan. Dalam konteks pemilihan parlemen, komunikasi politik memegang peranan yang sangat penting. Peran komunikasi politik dalam pemilu misalnya: Pertama, Meningkatkan jumlah orang yang tertarik dan mengikuti pesan yang telah disampaikan oleh wakil rakyat. Kedua Meningkatkan pengikut dari komunikator politik meningkatkan suara dalam pemilihan umum. Ketiga Menambah pengikut dan jumlah orang yang dapat dibentuk melalui opini yang dibentuk oleh komunikator politik. Keempat Memperluas simpati akan kinerja dalam visi misi calon peserta pemilu. Dan terakhir yang kelima Sebagai media untuk sosialisasi pencalonan sebagai wakil rakyat. Komunikasi adalah kunci utama pemilihan umum, wakil rakyat yang ingin mencalonkan diri harus berkomunikasi dengan baik juga meyakinkan yang mana komunikasi ini disebut komunikasi politik.

Page 1 of 7 | Total Record : 69

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025): Siyasi : Jurnal Trias Politica Vol. 2 No. 2 (2024): Siyasi : Jurnal Trias Politica Vol. 2 No. 1 (2024): Siyasi: Jurnal Trias Politica Vol 2, No 1 (2024): Siyasi: Jurnal Trias Politica Vol 1, No 2 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica Vol. 1 No. 2 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica Vol. 1 No. 1 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica Vol 1, No 1 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica