<![CDATA[The main problem in this study is the many nominee agreement practices in Indonesia, especially in Bali, as in the case of Decision Number 137/Pdt.G/2021/PN. Gin. The purpose of this study is to examine the legal consequences of ownership of land title certificates for parties based on nominee agreements and then the researcher explains the Responsibility of Beneficial Owners who own land and buildings in Indonesia based on nominee agreements against taxes due to the transfer of land and building rights. This research uses a type of qualitative research that is descriptive analysis using a normative-juridical approach. This research was conducted using library research, by examining the approach of theories, concepts, reviewing the statute approach related to this law research and the case approach, namely the implementation of law in handling nominee agreement cases. The results showed that there were differences of opinion between judges in deciding cases related to nominee agreements, this was because there was no legal certainty regarding the rules governing nominee agreements. Furthermore, the legal consequences of ownership of title certificates over land do not only result in the parties, namely the land falls to the state and the agreement made is null and void. However, it also has repercussions for notaries and state losses, which are mainly related to taxes. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah banyaknya praktik perjanjian nominee di Indonesia terutama di Bali seperti dalam kasus pada Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PN.Gin. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji akibat hukum kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah bagi para pihak berdasarkan perjanjian nominee dan selanjutnya peneliti menjelaskan Tanggung Jawab Beneficial Owner yang mempunyai tanah dan bangunan di Indonesia berdasarkan perjanjian nominee terhadap pajak akibat adanya pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendeketan normatif-yuridis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library research), dengan menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan (statute approach) yang bersangkutan dengan penelitian ini hukum ini dan pendekatan kasus (case approach), yakni implementasi hukum dalam menangani kasus perjanjian nominee. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara hakim dalam memutuskan perkara terkait perjanjian nominee, hal ini disebabkan belum ada kepastian hukum mengenai aturan yang mengatur mengenai perjanjian nominee. Selanjutnya, akibat hukum dari kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah tidak hanya berakibat bagi para pihak saja yakni tanahnya jatuh kepada negara dan perjanjian yang dibuat batal demi hukum. Tetapi, juga berakibat bagi Notaris dan kerugian negara terutama terkait dengan pajak. ]]>
Copyrights © 2024
