cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
erwin.mailer@uinjkt.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
info@ejournalhub.org
Editorial Address
Jl. Hikmah No.71, RT.3/RW.1 , Pisangan Number D3
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Mavisha: Law And Society Journal
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : -     EISSN : 30644437     DOI : https://doi.org/10.15408/cfd5cp29
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Mavisha: Law and Society Journal focuses on issues related to law and society from various perspectives, covering both theoretical and practical studies. Its aim is to communicate original research and current issues within the subject. The journal warmly welcomes contributions from scholars and researchers in related disciplines: Constitutional Law, Business Law, International Law, Criminal Law, and Family Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 16 Documents
 1   2 
Problematika Pembuktian Pada Kasus Pelecehan Seksual Dalam Perspektif KUHP dan Fiqh Jinayah Dalil, Alliza Khovshov Zanuba; Asmawi; Fathudin
Mavisha: Law and Society Journal Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Legal Community Associations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/tcpw8772

Abstract

There is an alleged case of sexual harassment that occurred in one of the educational institutions committed by a supervisor to his female collage student in a closed room. This case received public attention because it was committed by academic practitioners with high position and the lack of evidence because it was done in a closed room without any witnesses other than the victim herself. This thesis analyzes the problem of evidence in sexual harassment cases and how the judge's consideration in the Pekanbaru District Court Decision Number 46/Pid.B/2022/PN.Pbr which acquitted the defendant due to lack of evidence as well as its alignment with the values of KUHP and fiqh jinayah. This research uses a normative juridical type of research, with primary legal materials such as a copy of the Pekanbaru District Court Decision Number 46/Pid.B/2022/PN.Pbr, KUHP, and fiqh jinayah. This thesis is also accompanied by a case approach regarding the case of alleged sexual harassment in educational institutions and a comparative approach between the KUHP and fiqh jinayah. The results of this study show that the judge's decision to acquit the defendant of all charges due to the lack of evidence that could be presented by the public prosecutor is considered in line with fiqh jinayah where the aspect of proof in cases such as adultery and sexual harassment is difficult without concrete evidence. Both KUHP and fiqh jinayah might have the same intention that judges must be careful in making decisions especially in sexual harassment cases because the burden of both physical and social sanctions is certainly great.   Permasalahan dalam artikel ini mengenai dugaan kasus pelecehan seksual yang terjadi di salah satu lembaga pendidikan yang dilakukan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswi bimbingannya di ruangan tertutup. Kasus ini mendapat perhatian masyarakat karena dilakukan oleh praktisi akademik dan minimnya bukti karena dilakukan di ruangan yang tertutup tanpa saksi selain korban itu sendiri. Skripsi ini menganalisis problematika pembuktian pada kasus pelecehan seksual dan bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan PN Pekanbaru Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr yang memutus bebas terdakwa karena kurangnya alat bukti juga keselarasannya dengan nilai KUHP dan fiqh jinayah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, dengan bahan hukum primer salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan fiqh jinayah. Skripsi ini juga disertai dengan pendekatan kasus (case approach) perihal perkara dugaan pelecehan seksual dalam lembaga pendidikan dan pendekatan perbandingan (comparative approach) antara KUHP dan fiqh jinayah. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa putusan hakim yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan karena kurangnya bukti yang dapat dihadirkan oleh penuntut umum ini dinilai selaras dengan fiqh jinayah dimana aspek pembuktian dalam kasus seperti zina dan pelecehan seksual itu sulit tanpa bukti-bukti yang konkrit. Baik KUHP dan fiqh jinayah sama-sama memiliki pesan yaitu hakim haruslah berhati-hati dalam menjatuhkan putusan dalam kasus pelecehan seksual karena beban sanksi baik fisik maupun sosial yang akan diterima tentulah besar adanya.
Problematika Izin Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Upaya Penyadapan Tersangka Korupsi Andi Nur Rachman; Mujar Ibnu Syarif
Mavisha: Law and Society Journal Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Legal Community Associations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/10mvcr48

Abstract

The process of revising the KPK law gave rise to a new structure within the corruption erradiction commision. With the existence of the KPK Supervisory Board, the KPK's performance must be adapted to the results of the revision of the law. This article aims to explain cases of licensing issues experienced by KPK employees or investigators in an effort to wiretap corruption suspects to the KPK Supervisory Board. This arose due to the revision of the latest KPK law, namely Law number. 19 of 2019 so that there are many bureaucracies that hinder the performance of investigators in carry out efforts to eradicate corruption. The performance of investigators who are required to be fast and immediately confronted with layers of bureaucracy related to wiretapping. The research method used is a normative juridical approach  using the statutory approach. The results of the research obtained are that the latest revision of the KPK law makes the wiretapping mechanism for corruption suspects must take permits and layers of bureaucracy. After a judicial review related to Law Number 19 of 2019, the Constitutional Court granted a material claim related to the article governing wiretapping. Now the KPK only notifies the Supervisory Board no later than 14 (fourteen) work days after the wiretapping is carried out. This is a good thing because the investigator's actions are impermeable and immediately can run well.
Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Terkait Wanprestasi Debitor Dalam Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tasya Gita Irwanda; Muhammad Ali Hanafiah Seliam
Mavisha: Law and Society Journal Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Legal Community Associations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/zv6xh388

Abstract

This research uses normative research methods with qualitative research types because it focuses on legislation. This research uses a statutory approach (statue approach) and case approach. The results of this study indicate that legal protection for concurrent creditors has been achieved, which is indicated by the consideration of the judge's decision in granting the application for cancellation of concurrent creditor peace so that Decision Number 25/Pdt.Sus-Cancellation of Peace/2022/PN Niaga.Jkt.Pst is officially canceled and the debtor is bankrupt. The panel of judges in deciding the case certainly considers the rights of concurrent creditors contained in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU so that by achieving legal certainty, it simultaneously guarantees that Law Number 37 of 2004 also provides legal protection to concurrent creditors   Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan jenis penelitian kualitatif karena berfokus pada peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi kreditor konkuren telah tercapai yang ditandai dengan pertimbangan putusan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian kreditor konkuren sehingga Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst resmi dibatalkan dan debitor pailit. Majelis hakim dalam memutuskan perkara tentunya mempertimbangkan hak-hak kreditor konkuren yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sehingga dengan tercapainya kepastian hukum tersebut maka sekaligus menjamin bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren.
Pembaharuan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Silvia Novitasari; Yayan Sopyan; Mara Sutan Rambe
Mavisha: Law and Society Journal Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Legal Community Associations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/7h9p1y62

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan, untuk mengetahui bentuk-bentuk pencegahan kekerasan seksual, serta untuk mengetahui dan menganalisis pembaruan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual yang terdapat dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan keberagaman bentuk kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan, bentuk pencegahan kekerasan seksual, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menjadi hukum positif baru yang menghadirkan reformasi yang jelas dan spesifik terhadap hak-hak korban kekerasan seksual, serta perlindungan bagi korban kejahatan. kekerasan seksual kriminal dalam penegakan hukum.
Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemblokiran  Situs Streaming Film Ilegal Fachri Muhammad; Raditya Permana; Diana Mutia Habibaty
Mavisha: Law and Society Journal Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Legal Community Associations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/tazksw66

Abstract

This research uses normative research methods and library research through a statute approach. The statute approach refers to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Film is a creative work that is protected, therefore violating this by pirating films and distributing them over the internet is an illegal act. This can harm the creators or copyright holders, both in terms of moral rights and economic rights. Law enforcement against perpetrators of piracy who distribute films through illegal streaming sites can result in penalties such as imprisonment or fines if the creators or copyright holders file a lawsuit or report. On the other hand, if there are no prosecutions or reports regarding this violation, the government, based on Article 56, has the right to take preventive measures in the form of blocking. The reason the government implements blocking as a form of legal protection for copyright is outlined in Article 1, which states that copyright is the exclusive right of the creator that arises automatically based on the declarative principle once a creation is manifested in a tangible form. The research results indicate that Law Number 28 of 2014 concerning Copyright has regulated violations committed by illegal movie streaming sites in the form of prevention through closure or access blocking. The government's role in preventing the circulation of pirated films through the blocking of illegal streaming sites is not enough, considering that these illegal streaming sites are still accessible to users.   Penelitian ini meggunakan metode penelitian normatif dan kepustakaan (library research) melalui pendekatan Perundang-undangan (statute approach), Pendekatan perundang-undangan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Film merupakan karya cipta yang dilindungi oleh sebab itu pelanggaran dengan membajak film dan menyebarkannya melalui internet merupakan perbuatan yang dilarang, hal ini dapat merugikan pencipta atau pemengang hak cipta baik itu hak secara moral maupun hak ekonomi. Penegakan hukum bagi para pelaku pembajakan yang menyebarkan film melalui situs-situs streaming film ilegal dapat dikenakan sanksi berupa pidana atau denda apabila pihak dari pencipta atau pemengang hak cipta melakukan penuntun atau pelaporan. Sebaliknya jika tidak ada penuntutan atau pelaporan mengenai pelanggaran ini maka pemerintah bardasarkan pasal 56 berhak melakukan pencegahan berupa pemblokiran. Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan oleh situs-situs streaming film ilegal dalam bentuk pencegahan berupa penutupan atau pemblokiran akses. Peran pemerintah dalam mencegah peredaran film bajakan melalui pemblokiran situs-situs streaming film ilegal ini belum cukup, melihat situs-situs streaming film ilegal masih dapat diakses oleh penggunanya.
Akibat Hukum Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bagi Para Pihak Berdasarkan Perjanjian Nominee Mawar Faebriyanti; Asep Syarifuddin Hidayat
Mavisha: Law and Society Journal Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Legal Community Associations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/h2ckcf29

Abstract

The main problem in this study is the many nominee agreement practices in Indonesia, especially in Bali, as in the case of Decision Number 137/Pdt.G/2021/PN. Gin. The purpose of this study is to examine the legal consequences of ownership of land title certificates for parties based on nominee agreements and then the researcher explains the Responsibility of Beneficial Owners who own land and buildings in Indonesia based on nominee agreements against taxes due to the transfer of land and building rights. This research uses a type of qualitative research that is descriptive analysis using a normative-juridical approach. This research was conducted using library research, by examining the approach of theories, concepts, reviewing the statute approach related to this law research and the case approach, namely the implementation of law in handling nominee agreement cases. The results showed that there were differences of opinion between judges in deciding cases related to nominee agreements, this was because there was no legal certainty regarding the rules governing nominee agreements. Furthermore, the legal consequences of ownership of title certificates over land do not only result in the parties, namely the land falls to the state and the agreement made is null and void. However, it also has repercussions for notaries and state losses, which are mainly related to taxes.   Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah banyaknya praktik perjanjian nominee di Indonesia terutama di Bali seperti dalam kasus pada Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PN.Gin. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji akibat hukum kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah bagi para pihak berdasarkan perjanjian nominee dan selanjutnya peneliti menjelaskan Tanggung Jawab Beneficial Owner yang mempunyai tanah dan bangunan di Indonesia berdasarkan perjanjian nominee terhadap pajak akibat adanya pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendeketan normatif-yuridis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library research), dengan menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan (statute approach) yang bersangkutan dengan penelitian ini hukum ini dan pendekatan kasus (case approach), yakni implementasi hukum dalam menangani kasus perjanjian nominee. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara hakim dalam memutuskan perkara terkait perjanjian nominee, hal ini disebabkan belum ada kepastian hukum mengenai aturan yang mengatur mengenai perjanjian nominee. Selanjutnya, akibat hukum dari kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah tidak hanya berakibat bagi para pihak saja yakni tanahnya jatuh kepada negara dan perjanjian yang dibuat batal demi hukum. Tetapi, juga berakibat bagi Notaris dan kerugian negara terutama terkait dengan pajak.  
Kedudukan Lembaga Bantu Dalam Sistem Kenegaraan Indonesia Indithohiroh, Rosa; Yunus, Nur Rohim
Mavisha: Law and Society Journal Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Legal Community Associations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/q65xyb62

Abstract

Changes to the authority of the Financial Services Authority, namely Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority by Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector resulted in the existence of a single authority which directly resulted in impunity for the authority of the main organ in investigating crimes in the financial services sector. The purpose of this research is to identify the essence of the position of auxiliary state institutions in Indonesian statehood. This research uses the statute approach and conceptual approach. The results of this study show that the implementation of auxiliary state institutions in Indonesia is still not by the essence of its formation as a supporting institution.   Perubahan atas kewenangan Otoritas Jasa Keungan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengakibatkan terdapatnya penunggalan kewenangan yang secara langsung berakibat pada impunitas kewenangan main organ dalam penyidikan terhadap kejahatan di sektor jasa keuangan. Tujuan penelitian ini tentu untuk mengidentifikasikan esensi kedudukan lembaga negara bantu pada kenegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengimplementasian mengenai lembaga negara bantu di Indonesia masih belum sesuia dengan esensi pembentukannya sebagai lembaga penunjang.
Kepatuhan Partai Politik Tentang Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Haikal, Muhamad; Rahmawati, Nurlalili
Mavisha: Law and Society Journal Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Legal Community Associations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/rb3d6b13

Abstract

The principle of democracy or popular sovereignty can ensure the participation of the community in the decision-making process.  In the concept of democracy, the position of the people is placed in a very strategic position in the constitutional system. The means of realizing democracy is in the process of general elections (PEMILU), through elections the realization of people's sovereignty is produced by representatives and state governments. This thesis aims to find out the mechanism of registration and verification of political parties and the legal application of the verification of political parties carried out by the General Election Commission based on PKPU number 4 of 2022. This research uses a qualitative research approach by seeking meaning, understanding, understanding, verstehen about a phenomenon, event, or human life by being directly or indirectly involved in the setting under study, contextual, and comprehensive. The results of this study indicate that there are several stages based on PKPU Number 4 of 2022, namely registration, administrative verification, factual verification and determination of political party participants in the 2024 elections. There are several findings in the field that become obstacles in the verification process such as the incompatibility of data provided by political party participants to the General Election Commission. Political party participants objected to the verification stage process.  The process of stages applied by the KPU to general election participants in the form of registration, verification, and determination is in line with PKPU Number 4 of 2022 concerning Registration, Verification and Determination of Political Parties Participating in the Election of the House of Representatives and the Regional House of Representatives.   Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peranan serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.  Dalam konsep demokrasi posisi rakyat ditempatkan dalam posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan. Bentuk sarana perwujudan demokrasi ialah dalam proses pemilihan umum (PEMILU), melalui pemilu perwujudan kedaulatan rakyat dihasilkan wakil dan pemerintah negara. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pendaftaran dan verifikasi partai politik dan penerapan hukum dari adanya verifikasi terhadap partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum oleh komisi pemilihan umum berdasarkan PKPU nomor 4 tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Pendekatan Penelitian kualitatif yakni dengan cara mencari makna, pemahaman, pengertian, verstehen tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak langsung dalam setting yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa tahapan berdasarkan PKPU Nomor 4 tahun 2022 yakni pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan penetapan peserta partai politik pada pemilu tahun 2024. Terdapat beberapa penemuan di lapangan yang menjadi kendala dalam proses verifikasi seperti tidak sesuainya data-data yang diberikan oleh peserta partai politik kepada Komisi Pemilihan Umum. Peserta partai politik merasa keberatan akan adanya proses tahapan verifikasi.  Proses tahapan yang diberlakukan oleh KPU kepada peserta pemilihan umum yang berupa pendaftaran, verfikasi, dan penetapan sudah selaras dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu DPR dan DPRD.
Konsepsi Keadilan Sistem Noken dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia Hikmatiar, Erwin
Mavisha: Law and Society Journal Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Legal Community Associations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/xne50y41

Abstract

This article discusses the concept of justice in the implementation of the Noken system in the Regional Head Election (Pilkada) in Indonesia. The Noken System, which is primarily used in the Papua region, creates a voting method based on traditional customs, where the community's votes are collected through a container called a noken. Although it has high cultural value, this system is often questioned in terms of fairness, both in the context of equal voting rights and the transparency of the election process. This research aims to explore the impact of the Noken system on electoral justice principles, referencing applicable justice theories such as distributive and procedural justice theories. Through normative analysis and case studies, this article identifies potential injustices arising from the implementation of the Noken system, and offers recommendations for improvements to make the system more inclusive and aligned with more universal democratic principles. These findings are expected to contribute to the formulation of fairer and more transparent electoral policies in Indonesia, particularly in regions that implement the Noken system.   Artikel ini membahas konsepsi keadilan dalam implementasi sistem Noken pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Sistem Noken, yang digunakan terutama di wilayah Papua, menciptakan sebuah metode pemungutan suara berbasis tradisi adat, di mana suara masyarakat dikumpulkan melalui sebuah wadah yang disebut noken. Meskipun memiliki nilai kultural yang tinggi, sistem ini sering kali dipertanyakan dari sisi keadilan, baik dalam konteks kesetaraan hak suara maupun transparansi proses pemilihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak sistem Noken terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam Pemilu, dengan merujuk pada teori-teori keadilan yang berlaku, seperti teori keadilan distributif dan prosedural. Melalui analisis normatif dan studi kasus, artikel ini mengidentifikasi potensi ketidakadilan yang timbul dari pelaksanaan sistem Noken, serta menawarkan rekomendasi untuk perbaikan agar sistem ini lebih inklusif dan sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang lebih universal. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan pemilu yang lebih adil dan transparan di Indonesia, khususnya di wilayah yang menerapkan sistem Noken.
Relevansi Syarat Kesehatan Reproduksi Calon Pemimpin Negara Menurut Ulama Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif Indonesia Rabbani, Muhammad Ayatullah; Masyrofah
Mavisha: Law and Society Journal Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Legal Community Associations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ngs7fw83

Abstract

This article explores the reproductive health requirements for prospective state leaders according to Ibnu Khaldun and Al-Mawardi, and compares their views with Indonesian legislation. This issue is not explicitly regulated in Indonesian law, and it remains debatable whether reproductive health could impact a leader's ability to perform their duties. The research employs normative legal research with a qualitative approach, analyzing legal theory, history, philosophy, and comparisons. The findings reveal two key points: Ibnu Khaldun believes reproductive health is a necessary condition for state leaders, while Al-Mawardi disagrees, stating it does not hinder a leader’s duties. Furthermore, Al-Mawardi’s opinion aligns with Indonesian Election Law, which does not require reproductive health as a condition for candidates. The article concludes that voters should focus on a candidate’s leadership ability rather than reproductive health when electing a leader.   Artikel ini membahas persyaratan kesehatan reproduksi bagi calon pemimpin negara menurut Ibnu Khaldun dan Al-Mawardi, serta menganalisis perbandingan pendapat mereka dengan peraturan perundang-undangan Indonesia terkait hal ini. Masalah ini belum diatur secara spesifik dalam undang-undang Indonesia dan masih dianggap diperdebatkan terkait apakah aspek kesehatan reproduksi dapat menghalangi pemenuhan tugas pemimpin negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek seperti teori, sejarah, filosofi, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Ibnu Khaldun, persyaratan kesehatan reproduksi penting untuk calon pemimpin negara, sementara menurut Al-Mawardi, hal ini tidak dianggap sebagai syarat yang harus dipenuhi. Di sisi lain, pendapat Al-Mawardi lebih relevan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, karena undang-undang Pemilu tidak mengatur syarat kesehatan reproduksi bagi calon pemimpin negara. Oleh karena itu, pemilih diharapkan untuk memilih pemimpin berdasarkan kemampuan kepemimpinan, bukan berdasarkan kesehatan reproduksi.

Page 1 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2025) Vol. 1 No. 2 (2024) Vol. 1 No. 1 (2024)