<![CDATA[Artikel ini membahas tentang pencegahan perkawinan pada penetapan Pengadilan Agama Situbondo yang diajukan oleh orang tua kandung dengan alasan calon suami dari anak dinilai bukan pasangan yang baik (menurut akhlak dan agamanya) untuk anaknya, memiliki sikap dan perilaku yang dianggap sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan etika maupun adat istiadat di tempat tinggal mereka. Keluarga besar calon suami dari anak dinilai bertentangan dengan pemahaman ajaran agama mereka, kedua keluarga besar calon mempelai merasa tidak memiliki kecocokan satu dengan lainnya. Tujuan penelitian ini untuk memahami dan mengetahui mengenai penetapan pencegahan perkawinan oleh majelis hakim berdasarkan pada asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dan maqashid syari’ah. Artikel ini menggunakan pendekatan studi normatif, yang objeknya berupa aturan dan ketentuan yang terkait, sebagaimana pada permohonan pencegahan perkawinan yang diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pertimbangan dan penetapan pencegahan perkawinan dengan memperhatikan syarat-syarat perkawinan, Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB III Pencegahan Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam BAB X Pencegahan Perkawinan. Selain itu pertimbangan dan penetapan pencegahan perkawinan sudah didasarkan dan sesuai pada aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dan perspektif maqashid syari’ah.]]>
Copyrights © 2024
