<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terhadap demokrasi dan kebijakan publik di Indonesia. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat, khususnya yang memberikan dampak rendah, terhadap perumahan yang layak. Namun dalam proses pengurusannya, minimnya keterlibatan publik dan kurangnya transparansi menjadi isu penting yang mempengaruhi kualitas demokrasi partisipatif. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun kebijakan ini berpotensi memberikan solusi jangka panjang untuk masalah perumahan, implementasinya harus disertai dengan peningkatan mekanisme akuntabilitas dan keterbukaan agar sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan bersifat inklusif dan berkeadilan This research aims to analyse the implications of Government Regulation (PP) No. 21 Year 2024 on Public Housing Savings (Tapera) on democracy and public policy in Indonesia. This policy was issued as part of the government's efforts to improve access to decent housing for people, especially those with low-income. However, in the process, the lack of public involvement and lack of transparency are important issues that affect the quality of participatory democracy. This research also found that although this policy has the potential to provide a long-term solution to the housing problem, its implementation must be accompanied by improved accountability and openness mechanisms to be in line with democratic values. Community participation in the public policy decision-making process needs to be increased to ensure that the resulting policies are inclusive and equitable]]>
Copyrights © 2024
