<![CDATA[Kekosongan regulasi tentang periodisasi jabatan legislatif menjadi masalah krusial dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kekuasaan yang bisa berdampak pada lahirnya abuse of power di Indonesia. Alih-alih mewujudkan cita-cita masyarakat untuk menghapus intimidasi eksekutif, gerakan reformasi justru membuka peluang kekuasaan tak terbatas pada legislatif. Melalui pendekatan filosofis artikel ini membahas tentang urgensitas pembatasan masa jabatan legislatif ditinjau berdasarkan nilai filosofis, sosiologis dan yuridis menurut Radbruck. Merumuskan regulasi yang lebih implementatif sebagai aturan pelaksana dari UUD NRI 1945 merupakan langkah strategis untuk menangani kekosongan hukum pembatasan kekuasaan legislatif seperti dengan melakukan pembaharuan conten formal gezets pada Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang MPR,DPR, DPRD dan DPD serta memperbaharui persyaratan pencalonan dalam peraturan KPU dapat dilakukan. Kehadiran regulasi tersebut tentu harus diselaraskan dengan nilai filosofis, sosiologis dan yuridis berlakunya peraturan.]]>
Copyrights © 2024
