Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Supremasi Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara The Republic: Journal of Constitutional Law
Mufti Rayhan, Alendra Nauval
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Urgensitas Pembatasan Masa Jabatan Legislatif Perspektif Redbruck Theory Mufti Reyhan, Alendra Nauval; Mufti Rayhan, Alendra Nauval; Aqila, Salsabil; Leony Putri, Ni Komang Dewinda; Tarmizi
Siyasah Vol. 4 No. 2 (2024): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : UIN Jurai Siwo Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/m8tqsh54

Abstract

Kekosongan regulasi tentang periodisasi jabatan legislatif menjadi masalah krusial dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kekuasaan yang bisa berdampak pada lahirnya abuse of power  di Indonesia. Alih-alih mewujudkan cita-cita masyarakat untuk menghapus intimidasi eksekutif, gerakan reformasi justru membuka peluang kekuasaan tak terbatas pada legislatif. Melalui pendekatan filosofis artikel ini membahas tentang urgensitas pembatasan masa jabatan legislatif ditinjau berdasarkan nilai filosofis, sosiologis dan yuridis menurut Radbruck. Merumuskan regulasi yang lebih implementatif sebagai aturan pelaksana dari UUD NRI 1945 merupakan langkah strategis untuk menangani kekosongan hukum pembatasan kekuasaan legislatif seperti dengan melakukan pembaharuan conten formal gezets pada Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang MPR,DPR, DPRD dan DPD serta memperbaharui persyaratan pencalonan dalam peraturan KPU dapat dilakukan. Kehadiran regulasi tersebut tentu harus diselaraskan dengan nilai filosofis, sosiologis dan yuridis berlakunya peraturan.
REFORMASI HUKUM PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DARI KUHP KE KEADILAN KORBAN Elfa, Elfa Murdiana; Murdiana, Elfa; Mufti Rayhan, Alendra Nauval
Jurnal Supremasi Vol 15 No 2 (2025): Volume 15 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/tb836w21

Abstract

This article examines the transformation of Indonesia’s criminal justice approach to sexual violence, shifting from retributive justice in the Criminal Code (KUHP) toward substantive justice that prioritizes victim protection through Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS). The core issue lies in fragmented regulations, narrow legal definitions, and limited support mechanisms for victims. Employing a normative legal method with statutory, conceptual, and theoretical approaches, this study explores the paradigm shift in criminal law. Findings indicate that UU TPKS reflects principles of responsive law, progressive legal thought, and victim-oriented legal politics through holistic mechanisms for protection and recovery. However, gaps in implementation persist due to institutional limitations and entrenched legal formalism. Recommendations include regulatory harmonization, trauma-informed training for law enforcement, and strengthened recovery infrastructure to ensure that substantive justice for victims is meaningfully realized.
KONSEP KEADILAN JOHN RAWLS DALAM PRAKTIK PENGUJIAN OPEN LEGAL POLICY OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI Rayhan, Alendra; Mufti Rayhan, Alendra Nauval
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 1 (2026): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v4i1.2842

Abstract

Abstrak: Penelitian ini membahas penafsiran konstitusional terhadap doktrin Kebijakan Hukum Terbuka dalam praktik pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia serta kaitannya dengan prinsip keadilan dalam konsep John Rawls. Kebijakan hukum terbuka merupakan konsep yang menegaskan adanya kebebasan bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan materi muatan hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam UUD NRI 1945. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena harus tunduk pada batasan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus (case approach), serta mengkaji berbagai putusan penting Mahkamah Konstitusi seperti Putusan Nomor 10/PUU-III/2005, 51-52-59/PUU-VI/2008, 22/PUU-XV/2017, 90/PUU-XXI/2023, dan 62/PUU-XXII/2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap kebijakan hukum terbuka mengalami perkembangan dinamis. Pada periode awal, Mahkamah Konstitusi menerapkan prinsip judicial restraint dengan menahan diri untuk tidak memasuki ranah pembentuk undang-undang. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi bertransformasi ke arah judicial activism dengan menilai substansi keadilan dari suatu kebijakan. Dalam berbagai putusannya, Mahkamah Konstitusi menjadikan keadilan sebagai ukuran utama dalam menentukan konstitusionalitas suatu norma yang bernilai kebijakan hukum terbuka, selaras dengan konsep keadilan dari John Rawls yang menekankan pure procedural justice. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa doktrin kebijakan hukum terbuka bukanlah wilayah kekuasaan mutlak pembentuk undang-undang, melainkan bagian integral dari mekanisme pengawasan konstitusional untuk mewujudkan keadilan substantif dalam negara hukum demokratis (rechtsstaat).  
Co-Authors Aqila, Salsabil Elfa Murdiana Elfa, Elfa Murdiana Leony Putri, Ni Komang Dewinda Mufti Reyhan, Alendra Nauval Rayhan, Alendra Tarmizi