Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Urgensitas Pembatasan Masa Jabatan Legislatif Perspektif Redbruck Theory Mufti Reyhan, Alendra Nauval; Mufti Rayhan, Alendra Nauval; Aqila, Salsabil; Leony Putri, Ni Komang Dewinda; Tarmizi
Siyasah Vol. 4 No. 2 (2024): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/m8tqsh54

Abstract

Kekosongan regulasi tentang periodisasi jabatan legislatif menjadi masalah krusial dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kekuasaan yang bisa berdampak pada lahirnya abuse of power  di Indonesia. Alih-alih mewujudkan cita-cita masyarakat untuk menghapus intimidasi eksekutif, gerakan reformasi justru membuka peluang kekuasaan tak terbatas pada legislatif. Melalui pendekatan filosofis artikel ini membahas tentang urgensitas pembatasan masa jabatan legislatif ditinjau berdasarkan nilai filosofis, sosiologis dan yuridis menurut Radbruck. Merumuskan regulasi yang lebih implementatif sebagai aturan pelaksana dari UUD NRI 1945 merupakan langkah strategis untuk menangani kekosongan hukum pembatasan kekuasaan legislatif seperti dengan melakukan pembaharuan conten formal gezets pada Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang MPR,DPR, DPRD dan DPD serta memperbaharui persyaratan pencalonan dalam peraturan KPU dapat dilakukan. Kehadiran regulasi tersebut tentu harus diselaraskan dengan nilai filosofis, sosiologis dan yuridis berlakunya peraturan.
REFORMASI HUKUM PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DARI KUHP KE KEADILAN KORBAN Elfa, Elfa Murdiana; Murdiana, Elfa; Mufti Rayhan, Alendra Nauval
Jurnal Supremasi Vol 15 No 2 (2025): Volume 15 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/tb836w21

Abstract

This article examines the transformation of Indonesia’s criminal justice approach to sexual violence, shifting from retributive justice in the Criminal Code (KUHP) toward substantive justice that prioritizes victim protection through Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS). The core issue lies in fragmented regulations, narrow legal definitions, and limited support mechanisms for victims. Employing a normative legal method with statutory, conceptual, and theoretical approaches, this study explores the paradigm shift in criminal law. Findings indicate that UU TPKS reflects principles of responsive law, progressive legal thought, and victim-oriented legal politics through holistic mechanisms for protection and recovery. However, gaps in implementation persist due to institutional limitations and entrenched legal formalism. Recommendations include regulatory harmonization, trauma-informed training for law enforcement, and strengthened recovery infrastructure to ensure that substantive justice for victims is meaningfully realized.