<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum Indonesia dalam mengatur dan menjerat pelaku judi online, terutama mereka yang menggunakan platform atau layanan penyelenggara dari luar negeri, serta mengidentifikasi tantangan hukum dalam penerapan sanksi terhadap aktivitas tersebut. Masalah yang diangkat meliputi bagaimana hukum Indonesia, melalui asas teritorial dan asas nasionalitas, dapat mengatasi hambatan yurisdiksi dan pembuktian digital, serta kendala yang muncul dari minimnya kerja sama internasional dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ilegalitas judi online lintas batas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menitikberatkan pada pengkajian bahan hukum primer seperti KUHP, UU ITE, dan undang-undang terkait lainnya, serta bahan hukum sekunder seperti literatur akademik, jurnal hukum, dan studi perbandingan dengan hukum internasional. Pendekatan ini digunakan untuk memetakan regulasi yang ada dan mengidentifikasi langkah-langkah strategis dalam penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi domestik telah melarang segala bentuk perjudian, implementasi hukum terhadap pelaku judi online lintas batas masih menghadapi berbagai kendala, seperti hambatan yurisdiksi, kurangnya regulasi yang terintegrasi terkait pembuktian digital, dan keterbatasan kerja sama internasional. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi integratif berupa penguatan kerangka hukum nasional, kerja sama internasional, pengembangan infrastruktur teknologi, serta edukasi masyarakat.]]>
Copyrights © 2024
