<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dan urgensi beban pembuktian terbalik dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: Pertama, penerapan sistem beban pembuktian terbalik dalam menanggulangi tindak pidana korupsi seringkali dihadapkan pada berbagai kendala yang dapat menghambat proses penegakan hukum, meliputi: asas pembuktian terbalik bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi, beban pembuktian terbalik tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia, dan beban pembuktian terbalik dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. Kedua, sistem beban pembuktian terbalik masih terdapat kemungkinan bisa diterapkan pada kasus tindak pidana korupsi karena beban pembuktian terbalik telah diterapkan sebelumnya pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sistem beban pembuktian terbalik perlu diterapkan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat dalam upaya meminta pertanggungjawaban para penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.  Kata kunci: Urgensi, Beban Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Korupsi  ]]>
Copyrights © 2014
