<![CDATA[Penulisan artikel ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana hubungan hukum antara pengguna face recognition technology dengan perlindungan data pribadi dan bagaimana penerapan jika diterapkan sistem interoperabilitas antara face recognition KAI dengan database Dukcapil terhadap data biometrik pengguna yang pada pokoknya dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap data pribadi pengguna jasa KAI. Penulisan ini menggunakan metode normatif yuridis. Penulisan ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder dan studi kepustakaan yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundangan, dan website. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan hukum antara face recognition yang digunakan oleh KAI dengan perlindungan data pribadi pengguna dalam bentuk data biometrik yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Selain adanya regulasi khusus, diperlukan juga sebuah sistem yang dapat membantu meminimalisir terjadinya penyalahgunaan data pribadi pengguna, yaitu kerja sama antara KAI dengan Dukcapil yang dikeenal dengan istilah sistem interoperabilitas. Adapun sistem ini telah diterapkan oleh beberapa bidang instansi, seperti bidang perbankan, militer, kesehatan, dan pendidikan. Maka dari itu, KAI disarankan untuk menggunakan sistem interoperabilitas dalam penggunaan face recognition technology demi keefektifan dan keamanan data pribadi pengguna.Kata kunci: Face Recognition Technology; KAI; Perlindungan Data Pribadi; Sistem Interoperabilitas.]]>
Copyrights © 2024
