Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Urgensi Perlindungan Whistleblower terhadap Fenomena Pelapor Menjadi Tersangka dalam Tindak Pidana Korupsi Fadhilla, Suci Rizka
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Edisi Agustus
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v3i1.604

Abstract

Perlindungan hukum merupakan hak konstitusional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tepatnya amanat Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) yang pada pokoknya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi warga negara tanpa adanya diskriminasi termasuk whistleblower sebagai seorang yang ikut serta dalam memberantas tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Permasalahan yang dianalisis pada tulisan ini terkait dengan regulasi terkait whistleblower di Indonesia pada masa sekarang dan masa akan datang jika merujuk pada regulasi khusus tentang whistleblower di Amerika Serikat serta mengemukakan bentuk penyelesaian hukum terkait fenomena pelapor menjadi tersangka yang merajalela di Indonesia terkhusus mengenai tindak pidana korupsi. Hasil pembahasan didapatkan bahwa diharuskan hadirnya sebuah regulasi khusus yang mengatur bentuk perlindungan whistleblower dengan mengacu pada Whistleblower Act 1989 oleh Amerika Serikat menimbang maraknya fenomena pelapor menjadi tersangka di Indonesia serta bentuk penyelesaian hukum terhadap fenomena pelapor menjadi tersangka yang belum jelas sehingga menjadi faktor utama pentingnya keberadaan regulasi khusus yang membahas hal tersebut. Maka dari itu, pemerintah diharapkan bersifat solutif terkait perlindungan whistleblower.
Kompleksitas Penggunaan Face Recognition Technology oleh PT Kereta Api Indonesia Ditinjau dari Aspek Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Interoperabilitas Fadhilla, Suci Rizka; Putra, Muhammad Shiddiq
Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 5, No 3 (2024): Oktober 2024
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jaiss.v5i3.3031

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana hubungan hukum antara pengguna face recognition technology dengan perlindungan data pribadi dan bagaimana penerapan jika diterapkan sistem interoperabilitas antara face recognition KAI dengan database Dukcapil terhadap data biometrik pengguna yang pada pokoknya dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap data pribadi pengguna jasa KAI. Penulisan ini menggunakan metode normatif yuridis. Penulisan ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder dan studi kepustakaan yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundangan, dan website. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan hukum antara face recognition yang digunakan oleh KAI dengan perlindungan data pribadi pengguna dalam bentuk data biometrik yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Selain adanya regulasi khusus, diperlukan juga sebuah sistem yang dapat membantu meminimalisir terjadinya penyalahgunaan data pribadi pengguna, yaitu kerja sama antara KAI dengan Dukcapil yang dikeenal dengan istilah sistem interoperabilitas. Adapun sistem ini telah diterapkan oleh beberapa bidang instansi, seperti bidang perbankan, militer, kesehatan, dan pendidikan. Maka dari itu, KAI disarankan untuk menggunakan sistem interoperabilitas dalam penggunaan face recognition technology demi keefektifan dan keamanan data pribadi pengguna.Kata kunci: Face Recognition Technology; KAI; Perlindungan Data Pribadi; Sistem Interoperabilitas.
Analysis Of The Influence Of Fake Discount Price Labels For A Product In The Marketplace On The Concept Of Business Competition And Responsibility Fadhilla, Suci Rizka; Dini, Nia Rahma; Wolontery, Sylvira Agshelya
Ipso Jure Vol. 1 No. 5 (2024): Ipso Jure- June
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/bzb02c69

Abstract

The influence of fake discount price labels on products in the marketplace on the concept of business competition and liability for losses experienced by consumers is an interesting topic to discuss in the ins and outs of marketplace problems in Indonesia. One of the famous marketplaces in Indonesia, namely Shopee, harbors many fraudulent practices in product sales by sellers, such as the use of fake discount price labels. Due to this, consumer trust is damaged and unhealthy business competition occurs. This research uses normative juridical legal research methods and collects secondary data from scientific sources, regulations and websites. Including fake discount price labels that do not match the actual price can harm consumers immaterially. This action violates various regulations, such as the Consumer Protection Law. The parties responsible for the losses experienced by consumers are sellers who promote fake discount prices in the marketplace. Therefore, it is necessary to discuss the influence of fake discount price labels on the concept of business competition and how to be held accountable for losses experienced by consumers