<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan notaris dan untuk mengetahui apakah ada tumpang tindih kewenangan Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Notaris. Permasalahan hukum yang akan dikaji adalah bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan notaris dan apakah terjadi tumpang tindih kewenangan Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam pembinaan dan pengawasan Notaris. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dengan didukung oleh fakta-fakta yang berada dilapangan. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan juga menggunakan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah memiliki peran penting dalam melakukan pemeriksaan, pembinaan, dan pengawasan tugas jabatan notaris serta perilaku diri Notaris guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa layanan Notaris. Adanya tumpang tindih kewenangan antara Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah yaitu masih banyak masyarakat yang belum paham apabila terjadi pelanggaran kode etik maka akan dilaporkan langsung ke Majelis Penagwas Daerah, padahal seharusnya apabila ada pelanggaran kode etik sebaiknya dilaporkan Ke Dewan Kehormatan Daerah.]]>
Copyrights © 2024
