cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rosyidi Hamzah
Contact Email
jkih.almatani@gmail.com
Phone
+628117522626
Journal Mail Official
jkih.almatani@gmail.com
Editorial Address
Kantor Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani Pekanbaru, Riau, Indonesia
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Published by Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani
ISSN : 29630630     EISSN : 28291980     DOI : 10.55583/jkih
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kajian Ilmu Hukum adalah jurnal hukum peer-review yang menyediakan forum untuk karya ilmiah tentang studi hukum. Jurnal ini menerbitkan makalah penelitian asli yang berkaitan dengan beberapa aspek dari penelitian hukum. Jurnal Kajian Ilmu Hukum terbit 2 kali setahun pada bulan Januari dan Agustus. Jurnal ini benar-benar membuka akses pintu bagi para pembaca dan akademisi untuk tetap berhubungan dengan temuan penelitian terbaru di bidang hukum. Jurnal Kajian Ilmu Hukum melingkupi kajian-kajian ilmiah dalam ranah ilmu hukum, hasil-hasil penelitian yang terbaru dan pemikiran-pemikiran progresif. E-ISSN : 2963-0630, P-ISSN : 2829-1980
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 53 Documents
 1   2   3   4   5 
Berdasarkan PENGATURAN INVESTASI UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TEMPATAN AKIBAT DAMPAK PENGEBORAN MINYAK BLOK ROKAN (RIAU, ROKAN HILIR): PENGATURAN INVESTASI UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TEMPATAN AKIBAT DAMPAK PENGEBORAN MINYAK BLOK ROKAN (RIAU, ROKAN HILIR) Adinda, Fadhel
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v1i1.172

Abstract

Based on the mandate of the preamble of the 1945 Constitution in the fourth paragraph, the state is obliged to seek to improve the welfare of the Indonesian people. Investment is one way to improve the welfare of the Indonesian people. Investment does not only benefit investors who have capital, but also has an impact on the community around the place where the investor's business field is carried out. However, all of this will be carried out properly if the regulation regarding investment already includes the wishes and needs of today's society, because in its development the law must be dynamic in order to obtain the initial goal of increasing the welfare of the people's lives. This research uses normative legal research methods, sourced from laws and regulations, books, journals and everything that supports this research.
Spesialitas Notaris-PPAT Sebagai Profesi dan Jabatan Dalam Sistem Hukum Indonesia: Specialties of Notary-PPAT as a Profession and Position In the Indonesian Legal System Abdillah, Satrio; Sahindra, Roni
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v1i1.189

Abstract

Abstrak Jurnal ini bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat tentang tugas dan wewenang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Pejabat Umum yang didelegasikan oleh Negara untuk melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan hukumnya. Penulisan ini menerapkan metode penelitian normatif atau studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pembahasan dalam penulisan ini didasarkan pada pendapat para ahli hukum yang berkompeten di bidangnya terutama dari unsur profesional yaitu dari kalangan Profesi Notaris dan PPAT maupun dari akademisi. Hasil pengamatan penulis menyimpulkan bahwa eksistensi keberadaan profesi dan jabatan yang diemban oleh Notaris dan PPAT adalah memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh profesi hukum lainnya dikarenakan Notaris dan PPAT merupakan suatu profesi dan juga sebagai Jabatan yang memiliki pengaruh besar demi terciptanya kepastian hukum bagi para pihak yang menggunakan produk hukum olehnya. Abstract The research objective was to provide the understanding and knowledge for the community about the duties and authorities of Notaries and Land Deed Officials (PPAT). They act as common officials that are delegated by the government to assist people who need legal assistance. The approach of this research was used qualitative approach while the research method was used normative method or library research that provided research about legal aspects by reviewing the literature and secondary data. The discussion in this paper has been generated based on the opinions of legal experts with their competency, especially from professional elements such as notaries, Land Deed Officials, and academicians. The results concluded that the existence of Notaries and Land Deed Officials (PPAT) have unique professions and functions compared to others. It occurred because they have a great influence in order to legal certainty for all involved parties who use their products.
IKTIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN RE-STRUKTURISASI KREDIT: Good Faith In Implementing Credit Restructuring Admiral, Admiral
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v1i1.201

Abstract

Abstrak Pada prinsipnya peneilitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami terwujudnya iktikad baik dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit pada masa pandemi Covid-19. Iktikad baik itu sendiri merupakan suatu tindakan serta niatan yang diwujudkan serta dituangkan melalui tindakan-tindakan yang responsive, positif, dan bertanggung jawab, sehingga seluruh tujuan awal dari kredit antara para pihak dapat tercapai dan terlaksana dengan baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normative yang memfokuskan terhadap hukum positif berdasarkan peraturan-peraturan, jurnal-jurnal, buku-buku yang secara langsung berkaitan dengan penelitian ini. Hasil kajian penelitian ini diharapkan berguna untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta berdampak langsung terhadap dunia perkreditan. Abstract In principle, this research aims to identify and understand the realization of good faith in the implementation of credit restructuring during the Covid-19 pandemic. Good faith itself is an action and intention that is realized and poured through responsive, positive, and responsible actions, so that all the initial goals of credit between the parties can be achieved and carried out properly. The method used in this research is normative juridical which focuses on positive law based on regulations, journals, books that are directly related to this research. The results of this research study are expected to be useful for the intellectual life of the nation and have a direct impact on the world of credit.
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLSEK TAMPAN: POLICE'S EFFORT IN COMMANDING THE CRIMINAL ACT OF THE THEFT BY CHILDREN IN THE POLICE JURISDICTION TERRITORY S, Zulkarnain
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v1i1.202

Abstract

Abstrak Masyarakat modern yang serba komplek, sebagai produk kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial . Maka  usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang sangat komplek itu tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi menyebabkan banyak kebimbangan, kebingungan, kecemasan dan konflik, baik konflik eksternal yang terbuka maupun internal dalam bathin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya. Sebagai dampaknya anak lalu mengembangkanpola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain, maka sengaja atau tidak sengaja menjadikan anak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya, hal ini juga terjadi wilayah hukum Polsek Tampan. Polsek Tampan  yang berada di wilayah kecamatan Tampan kota Pekanbaru mengalami perkembangan yang cukup pesat serta jumlah penduduk yang padat terdiri atas  berbagai macam suku, agama dan budaya yang berbeda, maka angka kejahatan yang di lakukan oleh anak juga sangat memprihatinkan,khususnya tahun 2021.terutama jenis tindak pidana yang sangat menonjol adalah pencurian, perampasan sePeda motor yang di lakukan oleh kaum remaja, kejahatan tersebut sangat meresahkan masyarakat maka perlu dicari penyelesaiannya secara konfrehensif. Abstract Modern society which is copletely complex, as a product of technological progress mechanization, industrialization , urbanization raises many social problems. So the effort to adapt or adjust to a very complex modern society is not easy . Difficulty adapting causes a lot of indecision, confusion, anxiety and conflict. As a result, children develop patterns of behavior and then deviate from general norms by doing whatever they want for ther own benefit and personal interests, then disturbing and harming other parties , then intentionally or unintentionally make children do actions that are detrimental to themselves and the community around them. Especially in the jurisdiction of the Tampan Police, number of crime committed by children is very concerning, especially in 2021 , the most prominent types of crime are theft , the seizur of motorbikes by teenagers, these crime are very disturbing to the community , so it is necessary to find a comprehensive solution comprehensive
Hukum Syuro’ dalam Sistem Pemerintahan Islam: Shuro Law 'in the Islamic Government System Zaini, Muhibuddin
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v1i1.203

Abstract

Abstrak Islam agama yang sangat banyak dianut umat manusia didunia, Pew Research Center (PRC) menurut hasil risetnya, diperkirakan tahun 2070 Islam akan dianut oleh kebanyakan penduduk dunia dan penentu masa depan peradaban dunia. yang mengakibatkan akan terjadi  transformasi sistem pemerintahan dunia melaksanakan roda pemerintahan menggunakan sistem pemerintahan islam dengan ketetapan Hukum Syuro’.Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah Hukum Syuro’ dalam Sistem Pemerintahan Islam. Metode yang digunakan tercakup dalam penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian menemukan bahwa dalam Sistem Pemerintahan Islam hukum Syuro’ tidak bisa lepas dari ajaran islam, sehingga Al-Qur’an dan hadis menjadi dasar hukum pemerintahan dan pemerintah. syuro’ memiliki karakter hukum bersifat wajib, bersifat pilihan, bersifat mengikat atau keterkaitan.Penulis menyarankan dalam konteks mengimplementasikan Hukum Syuro’ terhadap sistem pemerintahan Islam, diperlukan suatu ketaatan dan kesadaran dari umat Islam terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui hasil Syuro’, sehingga Hukum yang ditetapkan menjadi bersifat wajib dan mengikat tanpa ada bersifat pilihan. Abstract Islam is very much embraced the human race in the world, one of the institutes in the United States were named Pew Research Center (PRC) argues through his research, Islam was about to become the religion professed by the majority of the world's population, which is estimated established in 2070. interpret Islam determining the future of world civilization which resulted in the magnitude of the change in the world government system carrying out the wheels of government through an Islamic government system with the provisions of theLaw Syuro’. This study focuses on discussing how theLaw is Syuro’ in the Islamic Government System, which aims to find out how theLaw is Syuro' in the Islamic Government System. The method used in this research is covered in normative legal research. With special specifications on the study of documentation, collecting data and documents needed, namely citing, reviewing, and adapting material from books (literature) or literature searches that have to do with the problems discussed, both in the form of books, papers and articles. articles and other scientific writings that are considered representative. The type of research used is descriptive using a Conceptual Approach and a Historical Approach. The results of the study found that in the Islamic Government System, thelaw Syuro' cannot be separated from Islamic teachings, so that the Qur'an and hadith become the legal basis for Islamic government, for a government to exercise its authority. according to experts and scholars, '' law Syuro’ has a legal character based on its nature, some are mandatory, optional, binding or related.
Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Pernikahan Siri Di Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974: Legal Overview of the Conduct of Siri's Marriage In Pekan Heran Village, Rengat Barat District, Indragiri Hulu Regency According to the Marriage Law Number 1 of 1974 Ridhanti, Anissa; Fitra, Rahmat; Hamzah, Rosyidi
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v1i1.208

Abstract

Abstrak Pernikahan siri secara agama dikatakan sah, namun sangat bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Sehingga akibat dari pernikahan siri ini menimbulkan banyak masalah dan kerugian yang ditujukan kepada perempuan. Padahal, masyarakat sudah banyak melakukan pernikahan siri ini sejak zaman dahulu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan siri di Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu beserta akibat hukum yang ditimbulkan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan cara survey ke lapangan dan jenis penelitiannya deskriptif yakni menggambarkan penelitian yang jelas dan lengkap. Berdasarkan penelitian, penulis menyimpulkan pelaksanaan pernikahan di Desa Pekan Heran tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, guna untuk menjamin kepastian hukum dan memudahkan urusan administrasi di kemudian hari. Lalu, akibat hukum dari pernikahan siri ini adanya pihak dirugikan seperti istri dan anak. Bagi istri, ia tak dapat menuntut haknya berdasar hukum di Indonesia dan bagi anak yang lahir dari hasil pernikahan siri, tentunya membuat anak tak dapat mewarisi pihak ayahnya. Ia dianggap mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Abstract Unregistered marriage is said to be legal, but it is against positive law in Indonesia. So as a result of this unregistered marriage caused many problems and losses aimed at women. In fact, many people have done this series of marriages since ancient times. This research was conducted to determine the implementation of unregistered marriages in Pekan Heran Village, West Rengat District, Indragiri Hulu Regency and the legal consequences caused according to Marriage Law Number 1 of 1974. The research method used is empirical legal research by means of field surveys and the type of research is descriptive. which describes the research clearly and completely. Based on the research, the authors conclude that the implementation of marriages in Pekan Heran Village is not registered at the Civil Registry Office, in order to ensure legal certainty and facilitate administrative affairs in the future. Then, the legal consequence of this unregistered marriage is that there are disadvantaged parties such as wives and children. For a wife, she cannot claim her rights under Indonesian law and for a child born from an unregistered marriage, of course, the child cannot inherit his father's side. He is considered to have a civil relationship with his mother and only his mother's  Abstract Unregistered marriage is said to be legal, but it is against positive law in Indonesia. So as a result of this unregistered marriage caused many problems and losses aimed at women. In fact, many people have done this series of marriages since ancient times. This research was conducted to determine the implementation of unregistered marriages in Pekan Heran Village, West Rengat District, Indragiri Hulu Regency and the legal consequences caused according to Marriage Law Number 1 of 1974. The research method used is empirical legal research by means of field surveys and the type of research is descriptive. which describes the research clearly and completely. Based on the research, the authors conclude that the implementation of marriages in Pekan Heran Village is not registered at the Civil Registry Office, in order to ensure legal certainty and facilitate administrative affairs in the future. Then, the legal consequence of this unregistered marriage is that there are disadvantaged parties such as wives and children. For a wife, she cannot claim her rights under Indonesian law and for a child born from an unregistered marriage, of course, the child cannot inherit his father's side. He is considered to have a civil relationship with his mother and only his mother's family.
E-Money Dalam Perpektif Hukum Syariah Islam Zaini, Muhibuddin
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v1i2.236

Abstract

E-money atau biasa disebut uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Kemudian uang tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media uang elektronik yang digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang dan penerbit. Metode yang digunakan dalam penilitian ini yaitu metode kualitatif yang dimaksud sebagai metode penilitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistika atau dalam bentuk hitungan lainnya. Pendekatan penilitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yaitu dengan cara yang digunakan dalam penilitian hukum yang dilakukan dengan cara meniliti bahan pustaka yang ada. Dalam penilitian ini diketahui bahwa penggunaan E-money berpengaruh positif terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat. Hasil tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Dias (2001) ditinjau dari makroekonomi, adanya penggunaan E-money akan mendorong konsumsi dan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang pada gilirannya berpotensi mendorong aktivitas di sektor riil.
AKIBAT HUKUM DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN YANG TIDAK DISERTAI DENGAN PERJANJIAN FIDUSIA Erlina, Erlina; Idris, Zulherman; Zaharnika, R. Febrina Andarina
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v1i2.239

Abstract

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, menyatakan bahwa setiap pembebanan objek jaminan dengan fidusia dilakukan dengan sebuah Akta Notaris, setelah itu akta tersebut didaftarkan kebagian pendaftaran fidusia di kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan sertifikat Fidusia. Terbitnya sertifikat fidusia akan mendapat hak-hak kebendaan bagi penerima fidusia dalam hal ini perusahaan pembiayaan, sehingga penerima fidusia akan diuntungkan dengan mendapatkan hak-hak kebendaan, seperti kemutlakan dalam kepemilikan objek jaminan, hak untuk mengikuti kemanapun benda berada serta didahulukan pemenuhan piutangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dalam pembiayaan konsumen yang tidak disertai dengan perjanjian fidusia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pembiayaan Konsumen yang tidak disertai dengan perjanjian fidusia dalam bentuk Akta Notaris serta tidak mendaftarkan kebagian pendaftaran fidusia. Dengan demikian berakibat tidak mendapatkan perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya bagi pihak perusahaan pembiayaan dalam bentuk penguasaan objek jaminan.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG WANPRESTASI PERJANJIAN ANTARA PEKERJA KONTRAK (PKWT) TERHADAP PERUSAHAAN DI PT. TENAGO TRIMINDO (BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN) Ervaneli, Ervaneli; Febrianti, Lidia; S, Thamrin
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v1i2.292

Abstract

At a company called pt. Tenago trimindo engaged in the farmers' forest industry, they made an agreement with the people who became workers/ laborers. The employment contract is made as an anticipation that each party will have the opportunity to default in the future. Both from the pt. Tenago trimindo or it could be from the employees. After some time has passed, a work agreement has been agreed between the company and the workers, the facts on the ground explain that the people who work have deviated from the agreed work contract. The fact that the author got from various information there are several contract workers/labor contract treason, both work contracts and collective labor contracts, the violation committed by contract workers/laborers is to run away from the company before the work contract expires, while in the agreement made by pt. Tenago trimindo which has been agreed upon by contract workers/laborers must complete the term of their work contract properly. As for in this study, there are main problems that will be discussed, namely, the factors occurring default agreements between contract workers against pt. Tenago trimindo and the second is legal remedies that can be carried out by the company if the contract workers do not fulfill the contents of the contract work agreement. And the purpose of this study is the same as the formulation of the main problem, namely to find out the results of the formulation of the problem made by the researcher. This legal research belongs to the type of survey research (observational research). This type of research method is intended to solve problems that exist at the present time by collecting data and compiling or clarifying it, then analyzing and seeing a legal reality in society to then obtain a result The results of the research that the authors obtained are factors that influence the occurrence of defaults carried out by contract workers against the company pt. Tenago trimindo are: irregular working hours factors, late payment of basic salary factors, work pressure factors, non-fulfillment of workers' rights, inappropriate job descriptions. The legal remedies that can be taken by the company if the contract workers do not fulfill the contents of the contract work agreement are settlements by the disputing parties so that results that benefit both parties can be obtained. Such a bipartite settlement can be carried out through deliberation and consensus by the parties without being interfered with by any party. However, if the settlement of the non-litigation path cannot be reached, then the litigation route is taken, namely the industrial relations court, hereinafter referred to as PHI.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PEKERJA KONTRAK PADA PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG PEKANBARU MELALUI MEDIASI OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU Puspita, Rahmania; S, Thamrin; Febrianti, Lidia
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v1i2.293

Abstract

Mediation is a dispute resolution outside the court that present a third party referred to as a mediator. The settlement of industrial relations disputes between contract workers and PT. Surveyor Indonesia Pekanbaru branch refers to law No. 2 of 2004 and the role of the mediator in the settlement of this dispute is considered quite good. Keywords :Work Termination, Industrial relations dispute, Mediation, The role of mediator

Page 1 of 6 | Total Record : 53

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Kajian Ilmu Hukum