<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar, dan 2). Untuk mengetahui serta mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penanggulangan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar kurang berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh belum adanya aturan yang jelas terkait penerapan sistem tersebut dalam hukum Indonesia. 2). Faktor yang mempengaruhi efektivitas penanggulangan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana korrupsi gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar, dipengaruhi oleh tiga faktor: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.. The research objective is to analyze the effectiveness of applying reverse evidence in enforcing the law on gratification crimes at the Makassar District Court, and 2). To identify factors that influence the effectiveness of applying reverse evidence in law enforcement for criminal acts of gratification at the Makassar District Court. This type of research is empirical juridical. The author's research results found that: 1). The effectiveness of countering reverse evidence in law enforcement regarding criminal acts of corruption in gratification at the Makassar District Court is less effective. The absence of clear regulations regarding the implementation of this system in Indonesian law causes this. 2). Factors that influence the effectiveness of overcoming reverse evidence in law enforcement for criminal acts of corruption and gratification at the Makassar District Court are influenced by three factors: legal substance, legal structure and legal culture.]]>
Copyrights © 2024
