Implementasi Peran Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Syam, Dewi Fatimah
Khalid, Hasbuddin
Arief, Anggreany

Journal of Lex Philosophy (JLP)
Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)

Tujuan penelitian menganalisis implementasi peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator para pihak dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian bahwa (1) Peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan yaitu mengidentifikasi penyebab timbulnya sengketa, melakukan analisis terhadap sengketa, memberikan informasi tentang penyelesaian sengketa; (2) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pertanahan pada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta meningkatnya permintaan tanah. Sedangkan faktor eksternal yaitu kurangnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah, ketimpangan struktur penguasaan tanah, tanah terlantar dan tuntutan reformasi. The research objective is to analyze the implementation of the role of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency as a mediator for the parties in resolving land disputes in the Maros Regency. This research uses empirical research methods. The research results show that (1) The role of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency of Maros Regency as a mediator in resolving land disputes is identifying the causes of disputes, carrying out analysis of disputes, providing information about dispute resolution; (2) two factors cause land disputes at the Office of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency of Maros Regency, namely internal factors and external factors. Internal factors include low public legal awareness and increasing demand for land. Meanwhile, external factors include the lack of guaranteed legal certainty of land rights, inequality in land tenure structures, abandoned land and demands for reform.