Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.696
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Petitum Indonesian Journal of Legality of Law International Journal of Multidisciplinary Research and Literature (IJOMRAL) Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Qawanin Jurnal Ilmu Hukum ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS
Arief, Anggreany
Unknown Affiliation
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
FENOMENA KEKERASAN BERBASIS GENDER & UPAYA PENANGGULANGANNYA Arief, Anggreany
PETITUM Vol 6 No 2 Oktober (2018): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.917 KB) | DOI: 10.1234/jh.v6i2 Oktober.637

Abstract

Penelitian ini bertujuan, pertama untuk mengetahui dan menganalisis dampak kekerasan berbasis gender dalam perspektif eksistensialisme di kota makassar, kedua Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya hukum dalam mengatasi perilaku tindak kekerasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini, pertama, memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah dalam hal yang berkaitan dengan dampak kekerasan berbasis gender yang disebabakan oleh ketidaksetaraan /kekuatan antara laki-laki dengan perempuan yang ada di dalam masyarakat Kedua, upaya yang dilakukan dalam mengatasi perilaku tinda kekerasan  adalah dengan sosialisasi ke tempat ? tempat rawan konflik di Kota Makassar juga dibuka konseling pencerahan, pengawasan dari pemerintah dan adanya tempat penganduan tindak kekerasan di setiap wilayah hukum Kota Makassar This study aims, first to find out and analyze the impact of gender-based violence in the perspective of existentialism in the city of Makassar, secondly to find out and analyze legal efforts in overcoming violent behavior. This research uses a juridical-empirical approach. This research was conducted in Makassar City. The results achieved in this study, firstly, contributed thought to the government in matters relating to the impact of gender-based violence caused by inequality / strength between men and women in society Second, the efforts made in overcoming violent behavior is through socialization to conflict-prone places in Makassar City also opened enlightenment counseling, oversight from the government and the existence of a place to guide violence in every legal area of ??Makassar City
Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Menjadi Objek Sengketa Nurhikmah, Nurhikmah; Arief, Anggreany; Mustahar, Mustahar
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v5i1.1647

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis peraturan hukum yang mengatur hak atas tanah dan memeriksa putusan pengadilan sebagai acuan dalam menilai perlindungan hukum bagi pemilik sertifikat hak atas tanah yang menjadi objek sengketa di BPN Kota Palopo; 2) Untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme perlindungan hukum yang ada dan mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi oleh pemilik sertifikat hak atas tanah dalam sengketa tanah di BPN Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Empiris (non-doctrinal). Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh pihak BPN Kota Palopo masih didasarkan pada PP Nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian sengketa kasus pertanahan disisi lain putusan Pengadilan baik di Pengadilan Negeri Palopo dan PTUN Makassar masih melihat standar yang ketat dari pembuktian dari para pihat Ketika mengajukan gugatan di Pengadilan; 2) mekanisme perlindungan hukum yang diterapkan oleh BPN Kota Palopo hanya menggunakan mekanisme mediasi dan negosiasi yang diatur di dalam pasal 43 dan 44 PP 21/2020. The research objective is to analyze the legal regulations governing land rights and examine court decisions as a reference in assessing legal protection for owners of land rights certificates which are the object of dispute at BPN Palopo City; 2) To evaluate the effectiveness of existing legal protection mechanisms and identify the challenges and obstacles faced by land title certificate holders in land disputes at BPN Palopo City. This research uses empirical research methods (non-doctrinal). The results of the research show: 1) The resolution of problems carried out by the Palopo City BPN is still based on PP Number 21 of 2020 concerning the handling and resolution of land case disputes. On the other hand, court decisions at both the Palopo District Court and Makassar PTUN still look at strict standards of evidence parties when filing a lawsuit in court; 2) the legal protection mechanism implemented by the Palopo City BPN only uses the mediation and negotiation mechanisms regulated in articles 43 and 44 of PP 21/2020.
Peran TNI Angkatan Laut Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perikanan Penggunakan Bom Ikan Dan Bahan Kimia Thamsi, Muhammad Ichlas; Thalib, Hambali; Arief, Anggreany
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis peran yang dimiliki oleh penyidik Pangkalan Utama TNI AL VI (Lantamal VI) dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan perikanan penggunaan bom ikan dan bahan kimia, di perairan Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian: 14 penyidik Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VI, 10 nelayan dan sampel penelitian pembanding 4 orang Penyidik Pangkalan PSDKP Makassar serta 2 orang Penyidik dari Polairud Polda Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran TNI AL dalam penegakan hukum terkait kejahatan perikanan adalah kewenangan Atribusi berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2024 tentang TNI dan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, namun dalam pelaksanaan penegakan hukum pengguna bom ikan dan bahan kimia masih kurang efektif. The research objective is to analyze the role of investigators at the TNI AL VI Main Base (Lantamal VI) in law enforcement against fisheries crimes using fish bombs and chemicals in Makassar waters. This research uses empirical legal research methods, interviews and documentation to collect data. Samples in the research: 14 investigators from the VI Navy Main Base, 10 fishermen and a comparison research sample of 4 Makassar PSDKP Base Investigators and 2 Investigators from the South Sulawesi Police Polairud. The research results show that the role of the Indonesian Navy in enforcing laws related to fisheries crimes is attribution authority based on Law no. 34 of 2024 concerning TNI and Law no. 45 of 2009 concerning Amendments to Law no. 31 of 2004 concerning Fisheries, however, in implementing law enforcement the use of fish bombs and chemicals is still less effective.
Alternatif Penyelesaian Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Erwin, Erwin; Rahman, Abd; Arief, Anggreany
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan Notaris di Kabupaten Maros dalam menentukan besaran honorarium pada setiap akta yang dibuatnya. Jenis Penelitian adalah penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Dasar pertimbangan Notaris dalam menentukan besaran honorarium dalam pembuatan akta adalah Undang-Undang Jabatan Notaris, namun hanya memberikan batas maksimal dari honorarium sehingga Notaris berhak menentukan nilai ekonomis dan nilai sosiologis berdasarkan pertimbangannya sendiri asalkan tidak melebihi batas maksimal Undang-Undang Jabatan Notaris; (2) Majelis Pengawas Notaris memiliki peran penting dalam menjaga dan mengawasi praktik Notaris agar sesuai standar hukum dan etika profesi. Beberapa peranan utama Majelis Pengawas Notaris antara lain mengawasi profesionalisme, penyelesaian sengketa, pengembangan profesi dan pemantauan kualitas layanan.. The research objective is to analyze the considerations of Notaries in Maros Regency in determining the amount of honorarium for each deed they make. This type of research is empirical research. The results of the study show that: (1) The Notary's basis for consideration in determining the amount of honorarium in making a deed is the Law on Notary Positions, but only provides a maximum limit of honorarium so that the Notary has the right to determine the economic value and sociological value based on his considerations as long as it does not exceed the maximum limit of the Law. -Notary Public Position Law; (2) The Notary Supervisory Council is important in maintaining and supervising Notary practices to comply with legal standards and professional ethics. Some of the main roles of the Notary Supervisory Board include supervising professionalism, dispute resolution, professional development and monitoring service quality.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah Sumarja, Hendro; Kamal, Muhammad; Arief, Anggreany
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis upaya penyelesaian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kota ParePare. Tipe penelitian ini adalah empiris, Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Upaya penegakan hukum terhadap penyerobotan tanah di kota ParePare Kurang efektif, adapun upaya yang dapat dilakukan para penegak hukum di kota ParePare melalui Upaya Pre-Emtif (pencegahan dengan pemahaman hukum), Upaya Preventif (Pencegahan dengan sosialisasi dan penyuluhan) dan Upaya Represif (upaya pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran yang memiliki tujuan untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat adanya konflik atau penyimpangan). Sama halnya dengan sengketa di bidang lain, sengketa tanah dapat diselesaikan dengan berbagai cara, antara lain melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, serta melalui badan peradilan. Adapun faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah yaitu; Kondisi ekonomi, Kurangnya Kesadaran Hukum pada masyarakat, Kebiasaan Masyarakat, dan Faktor historis. The research objective is to analyze the efforts to resolve the crime of land grabbing in ParePare City. This type of research is empirical, the results of the author's study found that: 1) Law enforcement efforts against land grabbing in the city of ParePare are less effective, as for efforts that can be made by law enforcers in the city of ParePare through Pre-Emtive Efforts (prevention with understanding the law), Efforts Preventive (Prevention through socialization and counselling) and Repressive Efforts (social control efforts carried out after a violation occurs to restore harmony that was disturbed due to conflict or deviation). As with disputes in other fields, land disputes can be resolved in various ways, including through arbitration, alternative dispute resolution, and judicial bodies. The inhibiting factors in law enforcement against criminal acts of land grabbing are; Economic conditions, lack of legal awareness in society, community habits, and historical factors.
Implementasi Peran Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Syam, Dewi Fatimah; Khalid, Hasbuddin; Arief, Anggreany
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis implementasi peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator para pihak dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian bahwa (1) Peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan yaitu mengidentifikasi penyebab timbulnya sengketa, melakukan analisis terhadap sengketa, memberikan informasi tentang penyelesaian sengketa; (2) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pertanahan pada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta meningkatnya permintaan tanah. Sedangkan faktor eksternal yaitu kurangnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah, ketimpangan struktur penguasaan tanah, tanah terlantar dan tuntutan reformasi. The research objective is to analyze the implementation of the role of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency as a mediator for the parties in resolving land disputes in the Maros Regency. This research uses empirical research methods. The research results show that (1) The role of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency of Maros Regency as a mediator in resolving land disputes is identifying the causes of disputes, carrying out analysis of disputes, providing information about dispute resolution; (2) two factors cause land disputes at the Office of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency of Maros Regency, namely internal factors and external factors. Internal factors include low public legal awareness and increasing demand for land. Meanwhile, external factors include the lack of guaranteed legal certainty of land rights, inequality in land tenure structures, abandoned land and demands for reform.
Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (Sporadik) Dalam Pembuktian Hukum Perdata Mahban, Muhammad Ali; Nawi, Syahruddin; Arief, Anggreany
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kedudukan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik) dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum apabila Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) dipakai sebagai dasar pendaftaran tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) jika merujuk pada undang-undang pokok agraria (UUPA), Sporadik merupakan sebuah proses awal atau alas hak untuk mendapatkan pengakuan atau sertifikat hak atas suatu bidang tanah. Surat sporadik termasuk dalam kategori belum terdaftar, hanya sebagai syarat untuk melakukan pendaftaran tanah dan Akibat hukum Surat pernyataan fisik bidang tanah atau sporadik dalam melakukan pendaftaran tanah akan membawa akibat diberikannya surat tanda bukti hak atas tanah yang umum disebut dengan Sertipikat tanah kepada pihak yang bersangkutan dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap Hak Atas Tanah yang dipegangnya itu. The research objective is to analyze the position of the Statement of Physical Land Control (Sporadic) and determine and analyze the legal consequences if the Statement of Physical Land Control (Sporadic) is used as the basis for land registration. This research uses a normative juridical approach. The results of the study show that the position of the Statement of Physical Control of Land Plots (Sporadik) when referring to the basic agrarian law (UUPA), Sporadik is an initial process or basis of rights to obtain recognition or certificate of rights to a plot of land. Sporadic documents are included in the unregistered category, only as a condition for registering land and the legal consequences of a physical statement of land parcels or sporadic letters in carrying out land registration will result in the granting of a certificate of proof of land rights which is generally called a land certificate to the party concerned and acts as a strong means of proof of the land rights he holds.
Implementasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Ammatoa Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Aman, Amriani; Khalid, Hasbuddin; Arief, Anggreany
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis implementasi hukum waris dalam pembagian warisan di masyarakat adat Ammatoa menurut perspektif kompilasi hukum Islam dan faktor yang memengaruhi implementasi hukum waris Islam dalam pembagian warisan adat Ammatoa. Penelitian ini menggunakan metode hukum penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan di Masyarakat Adat Ammatoa tidak berlandaskan petunjuk pembagian warisan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam, namun pembagian warisan di Masyarakat adat Ammatoa masih mempertahankan kebiasaan pembagian warisan yang sudah ada secara turun temurun yang dipedomani oleh Masyarakat adat Ammatoa, sistem ini disebut Pasang Ri Kajang (Pesan atau Aturan Adat). The research objective is to analyze the implementation of inheritance law in the distribution of inheritance in the Ammatoa traditional community according to the perspective of a compilation of Islamic law and the factors that influence the implementation of Islamic inheritance law in the distribution of Ammatoa traditional inheritance. This research uses empirical legal research methods. The results of the research show that the distribution of inheritance in the Ammatoa Indigenous Community is not based on the instructions for the distribution of inheritance as in the Compilation of Islamic Law, however, the distribution of inheritance in the Ammatoa Indigenous Community still maintains the inheritance distribution habits that have existed for generations which the Ammatoa Indigenous Community guides, this system is called Pasang—Ri Kajang (Traditional Messages or Rules).
Pembatalan Perkawinan Akibat Ketidak Sesuaian Kesepakatan Pada Masyarakat Mandar Syalsyabila, Andi Aisya; Zainuddin, Zainuddin; Arief, Anggreany
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pembatalan perkawinan akibat ketidaksesuaian kesepakatan pada masyarakat adat Mandar, dengan fokus studi di Kecamatan Wonomulyo. Dalam tradisi Mandar, perkawinan bukan hanya merupakan ikatan antara dua individu, tetapi juga simbol persatuan antar keluarga yang didasarkan pada kesepakatan bersama. Namun, dalam beberapa kasus, ketidaksesuaian terhadap bentuk, substansi, atau pelaksanaan kesepakatan dapat memicu pembatalan perkawinan, baik secara adat maupun melalui mekanisme hukum formal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, melalui wawancara mendalam terhadap tokoh adat, pasangan yang terlibat, dan pihak pemerintah setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan sering kali berdampak pada hubungan sosial antarkeluarga, pengembalian harta benda, dan status sosial individu. Selain itu, tanggung jawab atas pembatalan perkawinan dibebankan kepada pihak yang dianggap melanggar atau tidak memenuhi unsur kesepakatan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi lokal yang mengakomodasi hukum adat Mandar dalam koridor hukum nasional, serta perlunya edukasi masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari pembatalan perkawinan yang tidak sesuai prosedur. The research objective is to analyse the annulment of marriage due to disagreement or incompatibility of agreements within the Mandar indigenous community, with a case study in Wonomulyo District. In Mandar tradition, marriage is not merely a union between two individuals but a symbol of alliance between families founded on mutual agreement. However, in practice, disagreement regarding the form, content, or implementation of the marriage agreement may lead to annulment, either through customary law or formal legal mechanisms. This study uses a qualitative method with a socio-legal approach, employing in-depth interviews with customary leaders, involved couples, and local government officials. The findings reveal that annulment of marriage often results in social tension between families, return of assets, and disruption to individual social status. Furthermore, responsibility for the annulment typically falls on the party deemed to have breached the agreement. The study recommends the development of local regulations that accommodate Mandar customary law within the framework of national law, as well as community education regarding the legal consequences of annulment outside proper procedures.
Pelaksanaan Program “Sidang Keliling” Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Sebagai Upaya Peningkatan Acces to Justice Seftyana, Dea Angela; Rahman, Sufirman; Arief, Anggreany
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program sidang keliling di Pengadilan Agama Sungguminasa, khususnya dari aspek pembiayaan serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Sidang keliling merupakan salah satu bentuk inovasi pelayanan peradilan yang ditujukan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan dari wawancara langsung dengan pihak pengadilan, observasi lapangan, serta telaah dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya pelaksanaan sidang keliling cukup efisien dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pencari keadilan. Namun, pelaksanaan program ini tidak lepas dari berbagai kendala, seperti terbatasnya dukungan logistik, kondisi geografis yang sulit, serta belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait. Adapun faktor pendukung meliputi komitmen aparatur pengadilan, partisipasi masyarakat, dan dukungan regulasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan anggaran dan penguatan koordinasi lintas lembaga guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas program sidang keliling dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Polygamous. This study aims to analyse the effectiveness of the mobile court program conducted by the Sungguminasa Religious Court, with a focus on financial aspects as well as supporting and inhibiting factors in its implementation. The mobile court represents a judicial service innovation designed to enhance access to justice, especially for communities in remote and hard-to-reach areas. Using a qualitative method with a case study approach, data were collected through interviews with court officials, field observations, and a review of official documents. The results indicate that the cost of conducting mobile court sessions is relatively efficient and provides significant economic relief to justice seekers. Nevertheless, several challenges persist, including logistical limitations, difficult geographical conditions, and suboptimal inter-agency coordination. Supporting factors include the commitment of judicial officers, community participation, and favourable legal regulations. This study recommends increasing budgetary allocations and strengthening inter-institutional coordination to ensure the continuity and effectiveness of mobile court services in realising the principles of swift, simple, and low-cost justice.
Co-Authors Abd Rahman Aman, Amriani Andi Istiana Inayah Dwi Putri Asmah, Asmah Asriati Asriati, Asriati Aswari, Aan Erwin Erwin Hambali , Azwad Rachmat Hambali, Azwad Rachmat Ilham, Zulfadli Ismail, Muh Akbar Khalid, Hasbuddin Mahban, Muhammad Ali Muhammad Kamal Mustahar, Mustahar Nawi, Syahruddin Nurhikmah Nurhikmah Palu, Selvia Rahayu, Ade Lutfia Rahman , Erik Rahman, Sufirman Seftyana, Dea Angela Sumarja, Hendro Syalsyabila, Andi Aisya Syam, Dewi Fatimah Thalib, Hambali Thamsi, Muhammad Ichlas Umar Gazali, Indrahayu Zainuddin, Zainuddin