<![CDATA[Implementasi prinsip-prinsip etis dalam tata kelola pemerintahan menjadi landasan utama untuk membangun aparatur yang berintegritas dan bermoral tinggi. Ketika diterapkan dengan tegas dan berkelanjutan, etika pemerintahan mampu mengeliminasi berbagai bentuk pelanggaran dalam birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi etika birokrasi dalam sistem pelayanan publik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan komparatif. Data dikumpulkan melalui studi kasus di tiga wilayah, yaitu Sulawesi Utara, Kabupaten Tangerang, dan Kecamatan Kluet Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi etika birokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti praktik diskriminasi, rendahnya profesionalisme pegawai, keterbatasan infrastruktur, kurangnya transparansi, dan budaya organisasi yang belum mendukung pelayanan beretika. Meskipun penerapan etika birokrasi terbukti dapat meningkatkan kualitas, efisiensi, dan responsivitas pelayanan publik, upaya optimalisasinya membutuhkan transformasi komprehensif mencakup pengembangan SDM, penegakan kode etik, reformasi birokrasi berbasis merit, serta promosi transparansi dan akuntabilitas yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.]]>
Copyrights © 2025
