PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 100 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 4 TAHUN 2015 (STUDI DI DESA THANG RAYA KECAMATAN BEDUAI KABUPATEN SANGGAU)

NIM. A1011201074, PUTRI MEI NANDA SINAMBELA

Jurnal Fatwa Hukum
Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum

Abstact    This thesis discusses the implementation of the functions of the Village Consultative Body based on the provisions of Article 100 of Sanggau Regency Regional Regulation Number 4 of 2015 (Study in Thang Raya Village, Beduai District, Sanggau Regency). In Sanggau Regency, the implementation of BPD functions is regulated in Article 100 of Sanggau Regency Regional Regulation Number 4 of 2015. Sanggau Regency Regional Regulation Number 4 of 2015 regulates how the Village Consultative Body (BPD) functions to carry out its duties to receive and convey community aspirations. The function of the Village Consultative Body in Thang Raya Village, Beduai District, Sanggau Regency has not been implemented as mandated in article 100 of the Sanggau Regency Regional Regulation Number 4 of 2015 concerning Village Government. In the context of community aspirations, Article 100 emphasizes that the BPD has the responsibility to actively collect various aspirations, needs and input from village communities. Empirical legal research or empirical juridical legal research is a type of legal research methodology used in this research and is carried out by examining situations that actually occur in the midst of people's lives, namely by looking for facts related to the problems in a research using qualitative analysis. Qualitative research is research that produces descriptive data regarding the spoken and written words of the people being studied. In accommodating future community aspirations, the BPD must continue to be an inclusive and effective forum for realizing wider community participation in the decision-making process at the village level.  Keywords: Village Consultative Body, Community Aspirations, Implementation and Function. AbstrakSkripsi ini membahas tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaran Desa berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 (Studi di Desa Thang Raya, Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau). Di Kabupaten Sanggau, implementasi fungsi BPD diatur dalam Pasal 100 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 mengatur bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan tugasnya untuk menerima dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Thang Raya Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau belum terlaksanakan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 100 peraturan daerah kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang pemerintahan Desa. Dalam konteks aspirasi masyarakat, Pasal 100 menegaskan bahwa BPD memiliki tanggung jawab untuk secara aktif menghimpun berbagai aspirasi, kebutuhan, dan masukan dari masyarakat desa. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yuridis empiris merupakan jenis metodologi penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini serta dilakukan dengan cara mengkaji keadaan yang terjadi sebenarnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat, yakni dengan mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam suatu penelitian menggunakann analasis kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dari orang-orang yang diteliti. Dalam meenampung aspirasi masyarakat kedepannya adalah agar BPD terus menjadi wadah yang inklusif dan efektif untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan ditingkat Desa.  Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Aspirasi Masyarakat, Pelaksanaan dan Fungsi.