<![CDATA[Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) merupakan salah satu produk keuangan syariah yang mengkombinasikan akad sewa dengan opsi kepemilikan asset di akhir masa sewa. Pembebanan jaminan pada akad ini penting untuk mengamankan pembiayaan dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia dan hak tanggungan pada akad IMBT dan kendala serta solusinya di Koporasi Pondok Pesantren (Kopontren) Amanah Kudus. Penelitian ini berfokus pada proses administrasi, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh Kopontren Amanah Kudus dalam mengimplementasikan kedua jenis jaminan pada akad IMBT.Metode penelitian yang digunakan menerapkan pendekatan yuridis-empiris dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data primer melalui kepustakaan serta sekunder melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisa dokumen. Kemudian dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembebanan jaminan pada akad IMBT di Kopontren Amanah Kudus telah berjalan sesuai dengan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan. Prosesnya melibatkan beberapa tahapan mulai dari penawaran, negosiasi, hingga penandatanganan akad. Setiap tahapan dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun terdapat sejumlah kendala internal dan eksternal. Kendala internal berasal dari pihak Kopontren Amanah Kudus, seperti rendahnya kemampuan koperasi dalam menganalisis kelayakan, analisa pembiayaan yang berlebihan, serta pengikatan jaminan pembiayaan yang kurang sempurna. Solusi yang disarankan adalah penguatan sistem manajemen dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan. Kendala eksternal berasal dari pihak terkait/anggota, meliputi karakter debitur yang kurang baik, penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai, serta kondisi ekonomi nasional yang mempengaruhi keuangan debitur. Solusi yang disarankan adalah penyelesaian melalui jalur kekeluargaan dan hukum. Kendala pada jaminan fidusia dan hak tanggungan juga diidentifikasi, dengan solusi berupa perbaikan prosedur dan pengajuan permohonan pengosongan kepada ketua pengadilanKata Kunci: Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan, Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Kopontren, Pembiayaan Syariah]]>
Copyrights © 2024
