Garuda - Garba Rujukan Digital

The State Financial Recovery on Criminal Acts of Corruption through Approach to Criminal Claim Fidianto, Grahita; Ma'ruf, Umar; Witasari, Aryani
Law Development Journal Vol 3, No 4 (2021): December 2021
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

The purpose of this study is to find out and analyze the practice of imposing additional criminal charges in the form of payment of compensation, and how the concept of recovering state financial losses based on asset confiscation in the Corruption Crime Act. The method used in writing this law uses a normative juridical approach. The results of this study are that the practice of recovering state financial losses through additional criminal penalties in the form of payment of compensation is still limited to articles containing elements of state financial losses, while the level of success depends on the level of awareness or willingness of the convict to pay. The imposition of additional crimes in the form of confiscation of the convict's assets is not limited to corruption offenses with elements of state financial losses, and the success rate depends on the ability of the investigator to collect the convict's assets related to corruption, as well as the ability of the public prosecutor to prove the corruption-related property during the trial.

The Political Law of Simultaneous General Elections as Effort to Strengthen the Presidential System Kusriyah, Sri; Ma'ruf, Umar; Rhodiyah Dwi Istinah, Siti; Witasari, Ariyani
Jurnal Daulat Hukum Vol 7, No 3 (2024): September 2024
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v7i3.40022

This study aims to analyze the legal politics of simultaneous general elections as an effort to strengthen the presidential system both under national and Islamic law, which aims to discuss how the legal politics of general elections in Indonesia is the embodiment of popular sovereignty. The method used in this paper was a normative juridical method, namely by analyzing the norms related to the holding of simultaneous general elections, so that the data used in this paper is secondary data, problem analysis using qualitative analysis. The results of the discussion show that the legal politics of simultaneous general elections is intended to emphasize a strong and effective presidential government system, and basically, Islam cannot be separated from politics as a form of practicing shura, Amar Ma'ruf Nahi Munkar, as well as fighting for justice and preaching good deeds. The MPR as the institution authorized to stipulate and amend the Constitution can make stipulations on guidelines for the implementation of development that must be carried out by the President, which will later serve as suggestions for evaluating the performance of the President for five years.

LAW ENFORCEMENT AGAINST TELECOMMUNICATION CRIMES IN THE JURISDICTION OF THE CENTRAL JAVA REGIONAL POLICE Hendratno, Kurniawan; Ma'ruf, Umar
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 18, No 4 (2023): December 2023
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jhku.v18i4.1858

The jurisdiction of the Central Java Regional Police (Central Java Regional Police) can not be separated from the investigation of telecommunication crime, reports often appear in the area of Central Java Province. One of them is based on Police Report. Pol .: LP / A / 176 / V / 2014 / Jateng / Reskrimsus, dated May 8, 2014, alleged criminal act of selling / trading telecommunication equipments and equipments that do not comply with the required standards & rules of law and / or sell / Trade in telecommunication tools and equipment not equipped with certificate number or not in accordance with the certificate number, as referred to in Article 52 Act no. 36 of 1999 on Telecommunications and / or Article 62 paragraph (1) of Law no. 8 Year 1999 About Consumer Protection. That is why law enforcement based on applicable law needs to be applied so that in its implementation there is no disadvantaged party especially the consumer as the buyer. The legal sanction is contained in Article 62 paragraph (1) of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection, namely a maximum imprisonment of 5 (five) years or a fine of not more than Rp 2,000,000,000.00 (two billion Rupiah). Society as a consumer must be empowered and understand things related to consumer protection. Therefore, the issue of consumer protection needs to be socially disaggregated so that if its rights have been violated it can be responsive and active in reporting offenses of crime as well as other consumer violations.Keywords: Telecommunication Criminal, Law, Telecommunication, Protection.

KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT KADILANGU TANPA MEMILIKI SERTIPIKAT Ramadhani, Lutfi Hakim; Ma'ruf, Umar
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 3, No 4 (2024): Desember 2024
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum penguasaan tanah oleh masyarakat kadilangu tanpa memiliki sertipikat dan bertujuan untuk mengetahui sebab Mengapa tanah yang dikuasai oleh Masyarakat di Kelurahan Kadilangu Kecamatan Demak Kabupaten Demak tidak bisa disertipikatkan, Pada wilayah Kelurahan Kadilangu bukti kepemilikan tanah yang biasanya dibuktikan dengan surat hak milik tanah diganti dengan bukti kepemilikan surat letter C. Di Negara Indonesia pada saat ini sudah semakin maju mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tentang pertanahan, tetapi pada kenyataannya masih ditemukan masyarakat pedesaan atau bisa dikatakan masyarakat adat yang belum mengerti dengan peraturan-peraturan mengenai tanah yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode penelitian yang menekankan kepada ilmu hukum, disamping itu juga mempelajari yang namanya fenomena sosial dan hubungan antar individu, kelompok, dan masyarakat. Kepastian hukum mengenai penguasaan tanah oleh masyarakat kadilangu tanpa memiliki sertipikat adalah tidak berkepastian hukum karena penduduk hanya memiliki bukti kepemilikan tanah berupa letter c sementara berdasarkan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah kepastian hukum kepemilikan tanah harus bersertipikat sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan tersebut yaitu bukti kepemilikan tanah yang sah adalah seseorang mempunyai bukti kepemilikan tanah berupa sertipikat tanah entah apapun haknya. Sebab tanah yang dikuasai oleh masayrakat di Kelurahan Kadilangu Kecamatan Demak Kabupaten Demak tidak bisa disertipikatkan karena sudah bersertipikat hak wakaf. Disatu sisi Masyarakat Kadilangu dengan kepemilikan surat letter c bisa diajukan sebagai keperluan jaminan agunan untuk memperoleh modal usaha di Bank BRI.Kata Kunci: kepastian hukum, kepemilikan tanah, bekas perdikan

PEWARISAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA YANG DILAHIRKAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN Sari, Ayunda Putri Purnama; Ma'ruf, Umar
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 3, No 4 (2024): Desember 2024
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat interaksi manusia semakin luas dan tak terbatas dan memungkinkan terjadinya perkawinan antar warga negara. Dengan terjadinya perkawinan campuran berimplikasi pada kewarganegaraan anak yang dilahirkan dan bagaimana hak waris anak tersebut. Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui proses pewarisan hak milik atas tanah bagi anak berkewarganegaraan ganda yang dilahirkan dalam perkawinan campuran dan untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pewarisan hak milik atas tanah bagi anak berkewarganegaraan ganda yang dilahirkan dalam perkawinan campuran. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka. Data yang diperoleh dianilisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pewarisan tidak ada pembatasan mengenai kewarganegaraan sehingga anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran memiliki hak yang sama dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan biasa. Dalam hal pewarisan berupa hak milik atas tanah dapat dilakukan pendaftaran tanah karena pewarisan di kantor pertanahan setempat. Kendala dan solusi dalam pewarisan hak milik atas tanah bagi anak berkewarganegaraan ganda yang dilahirkan dalam perkawinan campuran yaitu mengenai pembuktian kepemilikan tanah oleh pewaris, dalam hal ini diperlukan adanya perjanjian perkawinan pemisahan harta bersama, status kewarganegaraan ganda yang dimiliki anak sehingga harus menunggu sampai usia 18 tahun dan memilih untuk menjadi warga negara Indonesia untuk memiliki tanah warisan secara sah dan penuh, usia anak yang belum dewasa sehingga harus dilakukan perwalian yang didasarkan pada penetapan pengadilan dan/atau meminta bantuan ahli hukum apabila ingin menjual tanah warisan..Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Anak, Waris.

PELAKSANAAN PEMBEBANAN JAMINAN PADA AKAD IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK (IMBT) DI KOPERASI PONDOK PESANTREN (KOPONTREN) AMANAH KUDUS Haqqi, Muhammad Dhiya'ul; Ma'ruf, Umar
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 3, No 3 (2024): September 2024
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) merupakan salah satu produk keuangan syariah yang mengkombinasikan akad sewa dengan opsi kepemilikan asset di akhir masa sewa. Pembebanan jaminan pada akad ini penting untuk mengamankan pembiayaan dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia dan hak tanggungan pada akad IMBT dan kendala serta solusinya di Koporasi Pondok Pesantren (Kopontren) Amanah Kudus. Penelitian ini berfokus pada proses administrasi, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh Kopontren Amanah Kudus dalam mengimplementasikan kedua jenis jaminan pada akad IMBT.Metode penelitian yang digunakan menerapkan pendekatan yuridis-empiris dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data primer melalui kepustakaan serta sekunder melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisa dokumen. Kemudian dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembebanan jaminan pada akad IMBT di Kopontren Amanah Kudus telah berjalan sesuai dengan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan. Prosesnya melibatkan beberapa tahapan mulai dari penawaran, negosiasi, hingga penandatanganan akad. Setiap tahapan dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun terdapat sejumlah kendala internal dan eksternal. Kendala internal berasal dari pihak Kopontren Amanah Kudus, seperti rendahnya kemampuan koperasi dalam menganalisis kelayakan, analisa pembiayaan yang berlebihan, serta pengikatan jaminan pembiayaan yang kurang sempurna. Solusi yang disarankan adalah penguatan sistem manajemen dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan. Kendala eksternal berasal dari pihak terkait/anggota, meliputi karakter debitur yang kurang baik, penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai, serta kondisi ekonomi nasional yang mempengaruhi keuangan debitur. Solusi yang disarankan adalah penyelesaian melalui jalur kekeluargaan dan hukum. Kendala pada jaminan fidusia dan hak tanggungan juga diidentifikasi, dengan solusi berupa perbaikan prosedur dan pengajuan permohonan pengosongan kepada ketua pengadilanKata Kunci: Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan, Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Kopontren, Pembiayaan Syariah

Investigation of Criminal Acts of Theft Based on Restorative Justice Dwisantosa, Andi; Ma'ruf, Umar
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 20, No 1 (2025): March 2025
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jhku.v20i1.43980

This study aims to determine and analyze the investigation of the crime of theft based on restorative justice in case Number LP/B/02/IV/2023/SPKT/Ajibarang Police/Banyumas Police/Central Java Police, the reasons for the investigation based on restorative justice, as well as the obstacles and solutions. This study uses a sociological legal approach method with the research specification being descriptive analytical. The data used are primary data and secondary data, while the data collection methods include literature studies and documentary studies. The data analysis method uses qualitative analysis. The theories used are restorative justice theory, law enforcement theory and progressive legal theory. Investigation of the crime of theft based on restorative justice in case Number LP/B/02/IV/2023/SPKT/Ajibarang Police/Banyumas Police/Central Java Police has been carried out in accordance with the Criminal Procedure Code and Police Regulation Number 8 of 2021. The reason for the investigation of the crime of theft based on restorative justice is because restorative justice can provide a more humane, fair, and solution-oriented alternative compared to the retributive approach. Obstacles in the investigation of the crime of theft based on restorative justice are the limitations of the law, the victim does not want restorative justice, there is no peace agreement, passive law enforcement officers, and lack of support from some of the community.

The Land Acquisition Policy Analysis for Development in the Public Interest on The Construction of the Semarang-Demak Toll Road Kusriyah, Sri; Rinda Listyawati, Peni; Ma'ruf, Umar
Sultan Agung Notary Law Review Vol 7, No 2 (2025): June 2025
Publisher : Program Studi Master of Notary Law (S2), Faculty of Law, Universitas Islam SUltan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/sanlar.7.2.107-124

National development is a series of continuous development efforts that cover all aspects of community life, nation and state, to carry out the task of realizing national goals. The implementation of development must be adjusted to spatial planning as an effort made in the context of meeting current needs without reducing the ability of future generations to meet their needs. Land is a national wealth needed by humans both individually, business entities and governments in order to realize national development. This paper is to find out how the land acquisition planning policy is for development in the public interest related to the construction of the Semarang-Demak toll road in Demak Regency, to find out how the procedure for implementing land acquisition in Demak Regency. The writing method uses a normative legal approach method, secondary data as the main data, primary data as supporting data, then analyzed with public policy theory and justice theory. The results of the study show that the Semarang-Demak toll road development policy is in accordance with the Demak Regency Spatial Planning policy in Regional Regulation No. Perda No. 1 of 2020. Concerning Amendments to Regional Regulation No. 6 of 2011 concerning the Demak Regency Spatial Planning Plan for 2011-2031. This conformity is very important because the local government understands the most about land use. The compensation procedure for land acquisition for the Semarang-Demak toll road applies the principles of justice, humanity and protection of human rights through deliberation, so that people who relinquish their land control rights sincerely relinquish their land rights. as regulated by Law No. 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest.

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara PT Bank Rakyat Indonesia dengan Petani Sawah di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Ma'ruf, Umar; Rifqi Andresta Putra
Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Vol. 3 No. 3 (2025): Juni : Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mutiara.v3i3.2314

A credit agreement is an agreement made between a debtor and a creditor that creates a debt relationship, where the debtor has an obligation to repay the loan given by the creditor, based on the terms and conditions agreed upon by the parties. This study aims to determine the implementation of the credit agreement between PT Bank Rakyat Indonesia and rice farmers in Sukolilo District, Pati Regency and to determine the obstacles and solutions in the implementation of the credit agreement. This study uses a juridical-empirical research approach method with a sociological legal approach, the specifications in the study are descriptive analysis, with data collection techniques through library studies and interviews, which are used qualitatively. The results of the study indicate that the implementation of the credit agreement between Bank Rakyat Indonesia (BRI) and rice farmers in Sukolilo District, Pati Regency, is in accordance with Article 1338 of the Civil Code. The legal relationship formed creates the rights and obligations of both parties, in order to improve economic welfare. In obtaining credit at Bank BRI, obstacles are faced by rice farmers, for example, spelling errors, crop failures and credit risks. The solution provided by the bank is to correct the error to the relevant party, namely the Population and Civil Registration Service. Problems, with the existence of agricultural insurance and credit guarantees. Defaults that arise in the future can be resolved properly by both parties.

Legal Analysis of Responsibility for the Criminal Act of Aggravated Theft Syahrul Ramadhan, La Ode Muhammad; Ma'ruf, Umar
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 20, No 2 (2025): June 2025
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jhku.v20i2.46033

This thesis examines the application of criminal law to perpetrators of aggravated theft, with a specific focus on the juridical analysis of Decision Number 644/Pid.B/2024/PN Mtr. The research is motivated by the importance of fair and proportional law enforcement in cases of aggravated theft, particularly in determining criminal sanctions that align with the degree of culpability and the defendant's personal circumstances. The objective of this study is to analyze how the law is applied in sentencing the defendant and to assess the legal reasoning employed by the judge in delivering the verdict. This research adopts a normative juridical approach, emphasizing library research and analysis of relevant statutory provisions, legal doctrines, and judicial decisions. Primary data consists of the court ruling, while secondary data is obtained from legal literature related to substantive criminal law and criminal procedure. The findings of the study indicate that the legal application in this aggravated theft case refers to Article 363 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). However, there is a discourse surrounding the proportionality of the sentence imposed. The judge considered several factors, including the socio-economic condition of the defendant, the defendant's confession and remorse, and the impact of the act on the victim. These considerations reflect the application of the principle of individualized sentencing, in which punishment is not solely retributive but also incorporates rehabilitative elements.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search