<![CDATA[Lalu lintas adalah suatu tempat yang setiap harinya digunakan sebagai akses mobilisasi. oleh karena itu, perlunya aturan-aturan untuk memberikan pengaturan ketertiban lalu lintas itu tadi. Di Indonesia, peraturan/aturan tentang lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada produk hukum ini harapannya adalah untuk tercapainya ketertiban, keamanan, kenyamanan, keadilan, dan kepastian hukum pada ranah lalu lintas. Sanksi-sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar telah tertuang kedalam Undang-Undng Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akan tetapi, apakah sanksi pidana tersebut saat diberikan kepada pelanggar telah sesuai dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana mengingat dalam penegakan hukum perlulah untuk memberikn hukum yang setimpali oleh dengan apa yang telah dia perlakukan dan apa yang telah menjadi akibat, baik itu daripada pihak pelaku maupun pihak korban, implementasi terhadap hal itu adalah sebuah topik yang harus dibahas dan apakah strategi-strategi baru dan modernisasi konsep penegakan hukum lalu lintas seperti digunakannya Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau e-tilang, memberi dampak yang signifikan bagi penurunan tingkat pelanggaraan lalu lintas. Maka dari itu, perlu analisa mendalam terkait dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait dengan implementasi terhadap prinsip proporsionalitas hukum pidana dalam memberikan solusi yang efektif bagi penekanan angka pelanggar-an lalu lintas jalan raya. Kemudian apakah e-tilang merupakan hal yang dapat menjadi solusi dalam menekan pelanggaran lalu lintas. Traffic is a place that is used every day as access to mobilization. Therefore, the need for rules to regulate traffic order. In Indonesia, the law on traffic is regulateds in Law Number 22 of 2009 concerning Traffics and Transportation, through this legal product the hope is to achieve order, security, comfort, justice, and legal certainty in the realm of traffic. Criminal sanctions imposed on violators have been stated in Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Transportation. but, whether the criminal sanctions given to violators are in accordance with the principle of proportionality in criminal law considering that in law enforcement it is necessary to provide punishment that is comparable to what he has done and what has happened both from the prepetrator and the victim, the implementation of this is a topic that must be discussed and whether new strategies and modernization of the concept of traffic law enforcement such as the use of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) or electronic ticketing can have a significant impact on reducing the traffic violations. Therefore, an in-depth analysis is needed regarding Law Number 22 of 2009 concerning Traffics and Transportation related to the implementation of the principle of proportionality of criminal law in providing an effective solution to reduce the traffic violations. Then, whether electronic ticketing is something that can be a solution to reduce the traffic violations.]]>
Copyrights © 2024
