<![CDATA[Perjanjian bernama adalah jenis perikatan yang diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa, dan perjanjian kerja. Namun, penerapannya dalam praktik sering menghadapi kendala, terutama dalam menyesuaikan diri dengan kompleksitas ekonomi dan teknologi modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembentukan perjanjian jual beli menurut KUHPerdata, mengevaluasi implementasinya dalam praktik hukum perikatan di Indonesia, dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi.Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHPerdata telah menyediakan dasar hukum yang jelas, penerapannya sering kali kurang mampu menjawab tantangan hubungan hukum modern, seperti pelanggaran itikad baik dan kurangnya perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi hukum perikatan untuk meningkatkan fleksibilitas dan keadilan dalam perjanjian bernama. Selain itu, penerapan prinsip seperti kebebasan berkontrak, itikad baik, dan pacta sunt servanda dapat memperkuat keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik hukum perdata di Indonesia.]]>
Copyrights © 2024
