<![CDATA[Sosiolo Artikel ini menjelaskan regulasi hukum yang mengurus penggunaan rekaman video dalam verifikasi tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kuasa hukum rekaman video sebagai bukti, serta tantangan-tantangan dan rintangan yang dialami selama implementasinya. Metodologi yang dipilih adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, meliputi analisis atas peraturan undang-undang yang relevan, termasuk KUHAP dan UU ITE. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rekaman video bisa berfungsi sebagai bukti yang sah jika memenuhi kriteria legalitas dan prosedural. Namun, masih ada isu terkait legitimasi rekaman yang didapatkan secara ilegal, yang dapat memengaruhi akseptornya di pengadilan. Di harapkan hasil penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang status hukum rekaman video dalam sistem peradilan pidana Indonesia.]]>
Copyrights © 2024
