Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso

Hs. Pandipa, Abd. Khalid
Adelia, Adelia

Jurnal Ilmiah Administratie
Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 19 No. 2 Edisi September 2022

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 13 orang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan tekhnik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso tentang cakupan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan sebagian besar sudah tercapai, namun perlu peningkatan sumberdaya manusia dengan faktor pendorong dalam hal komitmen pimpinan politik serta kemampuan organisasi sudah membantu meringankan beban masyarakat dalam lingkup operasional kerja terutama dalam penyampaian program ke masyarakat. Faktor penghambat dalam hal banyaknya pemain (aktor) yang terlibat akan memunculkan tumpang tindih kebijakan yang akan membingungkan terutama masalah regulasi yang belum jelas pertanggung jawabannya. Abstract : This research aims to find out implemenation of Family Hope Program (PKH) in Mapane Village, Poso Pesisir Sub-District, Poso Regency and the factors that influence it. The informants in this research were 13 people. This research uses qualitative descriptive methods and data collection techniques using interviews, documentation and observation. The results of the research obtained that the implementation of the Family Hope Program (PKH) policy in Mapane sub- district, Poso Pesisir sub-district, Poso district regarding community coverage in obtaining services has largely been achieved, but the need to increase human resources with driving factors in terms of political leadership commitment and organizational capacity has helped alleviate community burden in the operational scope of work, especially in delivering programs to the community. Inhibiting factors in terms of the large number of players (actors) involved will give rise to overlapping policies which will be confusing, especially regulatory issues for which accountability is not yet clear .