<![CDATA[Konflik antara hukum adat dan hukum nasional dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) menjadi isu yang terus meningkat di Indonesia, terutama pada wilayah-wilayah dengan pengakuan hak ulayat masyarakat adat yang belum memadai. Hukum adat sering kali berbenturan dengan kebijakan nasional yang memprioritaskan kepentingan pembangunan ekonomi dan investasi, sehingga memicu ketegangan sosial, hilangnya akses masyarakat adat terhadap wilayah tradisional, dan kerusakan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar konflik tersebut, dengan fokus pada studi kasus di Kalimantan dan Sulawesi Selatan. Melalui pendekatan yuridis dan antropologis, studi ini mengungkapkan bahwa minimnya harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat menjadi penyebab utama konflik. Selain itu, rendahnya keterlibatan masyarakat adat dalam proses perizinan dan tata kelola SDA memperburuk ketimpangan kekuasaan antara pihak pemerintah, korporasi, dan komunitas lokal. Sebagai solusi, studi ini merekomendasikan revisi regulasi terkait, seperti pengesahan RUU Masyarakat Adat dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengakuan hutan adat. Pendekatan partisipatif melalui pemetaan wilayah adat dan dialog multistakeholder juga dianggap penting untuk menyelesaikan konflik secara damai. Studi ini menegaskan pentingnya pelestarian kearifan lokal untuk mencapai pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2024
