<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konflik norma dalam kedua dasar hukum tersebut, khususnya dalam ketentuan akad ijarah, dalam hal penetapan biaya pemeliharaan ma’jur dan apa akibat hukum dari terjadinya konflik norma tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan analitis yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi konflik norma dalam penetapan biaya pemeliharaan ma’jur pada akad ijarah, dimana dalam KHES mengatur bahwa pemeliharaan ma’jur (objek ijarah) menjadi tanggung jawab dari musta’jir (penyewa), sedangkan di dalam Fatwa DSN-MUI menetapkan sebaliknya bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang wajib menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah. Adapun akibat hukum adanya konflik norma tersebut yaitu menjadikan ketidakkepastian hukum dalam hal penetapan biaya pemeliharaan ma’jur yang dapat berakibat menambah potensi terjadinya sengketa di Lembaga Keuangan Syariah. Kontribusi keilmuan dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman kritis terhadap konflik norma dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia serta urgensi harmonisasi antara KHES dan Fatwa DSN-MUI untuk mewujudkan kepastian hukum dalam praktik akad ijarah.]]>
Copyrights © 2024
