Garuda - Garba Rujukan Digital

REVISITING GENDER TOUGHT IN ISLAMIC STUDIES Khasanah, Karimatul
Teosofia: Indonesian Journal of Islamic Mysticism Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Ushuluddin dan Humaniora - UIN Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/tos.v6i1.1701

Women issue viewed from religions perspective will be always interesting to study. It is because religion often does "not bridging" the role of women as creatures who share a humanitarian and divine mission, like men, instead it makes the position of women subordinated and marginalized. responding to the discourse on gender, this paper tries to find the root of the problem out by making modern thinkers as a foothold, namely AminaWadud and KhaledAbou El-Fadl. AminaWadud introduces tauhidi hermeneutics which can be used as a paradigm and methodology. Meanwhile El-Fadl introduces a dialogical hermeneutics to bridge the imbalance of subjectivity elements that often occur in gender interpretation.

Hukum Ekonomi Syariah, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kapitalisme Global (Revitaformasi Hukum Ekonomi Pembangunan Islam) Khasanah, Karimatul
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 9 No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Ekonomi syariâ€™ah sesungguhnya adalah ekonomi yang menggunakan hukum syariah (sebagai nilai dan instrumen) dalam praktek aktivitas perekonomiannya. Hukum ekonomi syariâ€™ah yang dimaksudkan tersebut didasarkan pada maqa>sid al-syari>â€™ah yang dimaknai sebagai keadilanyang melahirkan kemaslahatan. Secara praksis, keadilantersebut mestinya bisa dikenali melalui Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index).Sayangnya, beberapa negara yang menggunakan sistem ekonomi syariah (secara formal) mempunyai Indeks Pembangunan Manusia yang kurang menggembirakan dibandingkan negara yang tidak menggunakan sistem ekonomi syariah (secara formal) yang notabenenya adalah negara Barat (materialis-kapitalis). Rumusan teoritik dan praktek hukum ekonomi syariah dalam dunia perekonomian syariah tampaknya masih cenderung berkutat pada sisi formal-legal kurang menyentuh substansial-filosofis yang justru seharusnya diperjuangkan, sehingga Indeks Pembangunan Manusia yang dihasilkannya pun cenderung kurang mencerminkan kata â€œSyariâ€™ahâ€ yang sakral dan bermakna mulia itu. Fenomena tersebut merekomendasikan bahwa hukum ekonomi syarâ€™iah sangat urgen untuk di-revitaformasi-kan. Revitaformasi menghendaki revitalisasi dan reformasiatas hukum ekonomi syariah yang berlandaskan dan berorientasikan pada keadilan dan kemaslahatan. Keadilan dan kemaslahatan yang ditampilkan secara nyata dalam rupa Indek Pembangunan Manusia menjadi barometer seberapa kuat kualitas â€œSyariâ€™ahâ€ dalam suatu agenda pembangunan ekonomi manusia berbasis hukum Islam (maqasid as-syariâ€™ah).

Relasi Dialektis International Human Right and Islamic Law (Perspektif Fathi Osman dan Mashood A. Baderin) Khasanah, Karimatul
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Hubungan Islam sebagai agama dengan ide Hak Asasi Manusia Internasional telah menarik perhatian banyak pihak diantaranya para aktivis dan akademisi.Diantara akademisi yang menaruh perhatian terhadap isu ini adalah Fathi Osman dan Mshood Baderin.Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini secara khusus didedikasikan untuk menggali gagasan, saran, dan konsepsi keduanya dalam menyoal isu yang dimaksud.Keduanya mencoba mensintesiskan antara konsep hukum Islam dengan Hak Asasi yang diadopsi oleh masyarakat internasional (melalui wadah PBB). Tulisan ini bertujuan menampilkan setrategi keduanya dalamm proses pensintesisan, yang dilakukan dengan investigasi secara penuh kehati-hatian pada konsep Hak Asasi Manusia secara Islami dan Hak Asasi Manusia secara modern dalam sejarah, selanjutnya diikuti dengan identifikasi faktor-faktor dan wacana-wacana yang melingkupi keduanya. Hal ini adalah setrategi guna memperoleh gagasan yang jelas mengenai bagaimana seharusnya komsep Hak Asasi Manusia diformulasikan.Tulisan ini juga mengkaji secara komparatif antara ide kedua figur dalam studi ini guna mengetahui mana yang lebih kompatibel untuk diaplikasikan dalam kehidupan kontemporer ini.

Telaah Integratif Filsafat Hukum Publik dan Teori Maslahah terhadap Kebijakan Amnesti Pajak di Indonesia Khasanah, Karimatul
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 15 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/mnh.v15i1.4041

Tax amnesty policy has been issued by the Government of Indonesia for six times, i.e., 1964, 1984, 2007, 2009, 2015, and 2016. But actually, such policy is not a common one, because taxes are obligation for everyone who has met the criteria as a taxpayer. Therefore, the emergence of this policy often leads to controversial responses from many people. This research aims to reveal how the analysis of the philosophy of public law (justice, expediency and legal certainty) toward tax amnesty policies in Indonesia, which is integrated with the theory of maÃ¡Â¹Â£laÃ¡Â¸Â¥ah (public benefit) in Islamic legal philosophy (Usul al-Fiqh). The findings of this study indicate that the implementation of the three legal principles in the tax amnesty policy in Indonesia actually has a legal legitimacy (iÃ¢â‚¬â„¢tibÃ„Âr syarÃ¢â‚¬â„¢iy) in the perspective of maÃ¡Â¹Â£laÃ¡Â¸Â¥ah (public benefits). As the character of the maslahah, then the hierarchy of the three is tentative depending on the level of urgency driven by surronding situations and conditions.

REVISITING GENDER TOUGHT IN ISLAMIC STUDIES Karimatul Khasanah
Teosofia: Indonesian Journal of Islamic Mysticism Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Ushuluddin dan Humaniora - UIN Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/tos.v6i1.1701

Women issue viewed from religions perspective will be always interesting to study. It is because religion often does "not bridging" the role of women as creatures who share a humanitarian and divine mission, like men, instead it makes the position of women subordinated and marginalized. responding to the discourse on gender, this paper tries to find the root of the problem out by making modern thinkers as a foothold, namely AminaWadud and KhaledAbou El-Fadl. AminaWadud introduces tauhidi hermeneutics which can be used as a paradigm and methodology. Meanwhile El-Fadl introduces a dialogical hermeneutics to bridge the imbalance of subjectivity elements that often occur in gender interpretation.

Problematika Hukum Tabungan Dengan Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah Karimatul Khasanah
Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Tulisan ini dilatarbelakangi adanya indikasi bahwa secara mekanisme tidak ada perbedaan antara tabungan dengan akad mudharabah atau akad lainnya, sehingga memunculkan beberapa problematika hukum dalam akad tersebut. Seperti halnya tabungan wadi’ah, dalam tabungan mudharabah nasabah juga dapat mengambil atau menambah dananya sewaktu-waktu di bank. Jika nasabah dapat sewaktu-waktu mengambil dananya di bank, apakah di setiap transaksinya membutuhkan akad baru, karena jumlah modal yang dimudharabah-kan tentunya berbeda dengan modal awal akad, modal juga masih terlihat dalam penguasaan sahib al-mal, dan bahkan mudarib seperti tidak diberi waktu untuk mengusahakan dana yang dimudharabah-kan tersebut. Selain itu, dalam tabungan mudharabah, sahib al-mal tidak dibebani resiko kerugian, di mana seharusnya adanya resiko kerugian yang ditanggung oleh sahib al-mal merupakan salah satu ciri khas akad mudharabah. Secara global disimpulkan bahwa akad tabungan mudharabah di perbankan syariah saat ini, walaupun terdapat beberapa problematika hukum dalam sistem dan aplikasinya tetap digolongkan ke dalam akad nafiz, yaitu akad yang sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya.

Hukum Ekonomi Syariah, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kapitalisme Global (Revitaformasi Hukum Ekonomi Pembangunan Islam) Karimatul Khasanah
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 9 No 2 (2015)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Ekonomi syariâ€™ah sesungguhnya adalah ekonomi yang menggunakan hukum syariah (sebagai nilai dan instrumen) dalam praktek aktivitas perekonomiannya. Hukum ekonomi syariâ€™ah yang dimaksudkan tersebut didasarkan pada maqa>sid al-syari>â€™ah yang dimaknai sebagai keadilanyang melahirkan kemaslahatan. Secara praksis, keadilantersebut mestinya bisa dikenali melalui Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index).Sayangnya, beberapa negara yang menggunakan sistem ekonomi syariah (secara formal) mempunyai Indeks Pembangunan Manusia yang kurang menggembirakan dibandingkan negara yang tidak menggunakan sistem ekonomi syariah (secara formal) yang notabenenya adalah negara Barat (materialis-kapitalis). Rumusan teoritik dan praktek hukum ekonomi syariah dalam dunia perekonomian syariah tampaknya masih cenderung berkutat pada sisi formal-legal kurang menyentuh substansial-filosofis yang justru seharusnya diperjuangkan, sehingga Indeks Pembangunan Manusia yang dihasilkannya pun cenderung kurang mencerminkan kata â€œSyariâ€™ahâ€ yang sakral dan bermakna mulia itu. Fenomena tersebut merekomendasikan bahwa hukum ekonomi syarâ€™iah sangat urgen untuk di-revitaformasi-kan. Revitaformasi menghendaki revitalisasi dan reformasiatas hukum ekonomi syariah yang berlandaskan dan berorientasikan pada keadilan dan kemaslahatan. Keadilan dan kemaslahatan yang ditampilkan secara nyata dalam rupa Indek Pembangunan Manusia menjadi barometer seberapa kuat kualitas â€œSyariâ€™ahâ€ dalam suatu agenda pembangunan ekonomi manusia berbasis hukum Islam (maqasid as-syariâ€™ah).

Relasi Dialektis International Human Right and Islamic Law (Perspektif Fathi Osman dan Mashood A. Baderin) Karimatul Khasanah
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10 No 1 (2016)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Hubungan Islam sebagai agama dengan ide Hak Asasi Manusia Internasional telah menarik perhatian banyak pihak diantaranya para aktivis dan akademisi.Diantara akademisi yang menaruh perhatian terhadap isu ini adalah Fathi Osman dan Mshood Baderin.Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini secara khusus didedikasikan untuk menggali gagasan, saran, dan konsepsi keduanya dalam menyoal isu yang dimaksud.Keduanya mencoba mensintesiskan antara konsep hukum Islam dengan Hak Asasi yang diadopsi oleh masyarakat internasional (melalui wadah PBB). Tulisan ini bertujuan menampilkan setrategi keduanya dalamm proses pensintesisan, yang dilakukan dengan investigasi secara penuh kehati-hatian pada konsep Hak Asasi Manusia secara Islami dan Hak Asasi Manusia secara modern dalam sejarah, selanjutnya diikuti dengan identifikasi faktor-faktor dan wacana-wacana yang melingkupi keduanya. Hal ini adalah setrategi guna memperoleh gagasan yang jelas mengenai bagaimana seharusnya komsep Hak Asasi Manusia diformulasikan.Tulisan ini juga mengkaji secara komparatif antara ide kedua figur dalam studi ini guna mengetahui mana yang lebih kompatibel untuk diaplikasikan dalam kehidupan kontemporer ini.

Telaah Integratif Filsafat Hukum Publik dan Teori Maslahah terhadap Kebijakan Amnesti Pajak di Indonesia Karimatul Khasanah
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 15 No 1 (2021)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Tax amnesty policy has been issued by the Government of Indonesia for six times, i.e., 1964, 1984, 2007, 2009, 2015, and 2016. But actually, such policy is not a common one, because taxes are obligation for everyone who has met the criteria as a taxpayer. Therefore, the emergence of this policy often leads to controversial responses from many people. This research aims to reveal how the analysis of the philosophy of public law (justice, expediency and legal certainty) toward tax amnesty policies in Indonesia, which is integrated with the theory of maá¹£laá¸¥ah (public benefit) in Islamic legal philosophy (Usul al-Fiqh). The findings of this study indicate that the implementation of the three legal principles in the tax amnesty policy in Indonesia actually has a legal legitimacy (iâ€™tibÄr syarâ€™iy) in the perspective of maá¹£laá¸¥ah (public benefits). As the character of the maslahah, then the hierarchy of the three is tentative depending on the level of urgency driven by surronding situations and conditions.

Problematika Hukum Implementasi Sifat Final dan Binding Putusan yang Dibuat oleh BASYARNAS dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Karimatul Khasanah
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 1 Issue 1 (2018) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Islamic State University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

BASYARNASâ€™s verdict in resolving dispute can be negotiated or cancelled by submitting nullification to the Religious Court if the parties or one of them felt dissatisfied with the BASYARNAS verdicts. This case is important to be reviewed academically because of its paradox and ambiguity. On the one hand the decision is final and binding, but on the other hand it could be cancelled through the Religious Court. If the BASYARNAS verdicts really want to be final and binding, the nullification of the verdicts should be abolished. It can be replaced by an amendment of the verdict submitted to BASYARNAS and handed back to the arbitrator (arbitrator panel) who handles the dispute. Apart being fast and confidential, the arbitrator (judge) is more aware of the case, the reasons, evidences and witnesses of the dispute.

Title

Found 40 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 40 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 40 Documents
Search