Lunturnya Hak Politik Kandidasi Calon Kepala Daerah Dalam Kekuasaan Partai Akibat Ongkos Pemilu Yang Mahal: The Erosion of Political Rights of Regional Head Candidates in Party Power Due to Expensive Election Costs

Abdullah

Jurnal Kolaboratif Sains
Vol. 7 No. 10: Oktober 2024

Demokrasi yang ideal harus memanuhi satu diantaranya adalah adanya sistem pemilihan pemimpin secara langsung baik ditingkat pusat maupun daerah. Pilkada mengharuskan figur yang memahami karakteristik diwilayahnya oleh sebab itu penentuan calon kandidasi kepala daerah membuka ruang bagi kekuasaan partai cenderung bersifat materialistik, sehingga mempermudah kekuatan oligarki sebagai pemilik modal untuk masuk. metode Penelitian ini menggunakan metode atau jenis penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji lunturnya hak politik calon kandidasi kepala daerah dalam kekuasaan partai akibat ongkos pemilu yang mahal. Menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah norm. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hilangnya hak politik calon kandidasi kepala daerah dalam pilkada disebabkan oleh beberapa faktor yang sangat urgen, diantaranya ialah adanya kekuatan penentu dari pantai politik, mengingat untuk bisa menjadi calon kepala daerah yang di usung oleh partai maka ada mahar politik yang harus disiapkan satu diantaranya adalah ongkos, ini sudah mencakup mulai dari biaya, administrasi, biaya kampanye, biaya tim sukses dll. Kemudian diketahui juga adanya peran serta pengaruh dari kekuatan oligarki yang cenderung bermain mengendalikan siapa yang mereka kehendaki untuk maju pada pilkada disuatu wilayah daerah, karena mereka menggunakan kekuatan parpol DPP yang memiliki legitimasi untuk menentukan calon kepala daerah yang akan di usung.