<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dinamika pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, dengan fokus pada regulasi dan implementasi pendirian rumah ibadah sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif melalui studi pustaka untuk menganalisis regulasi, tantangan, dan implementasi pendirian rumah ibadah. Hak kebebasan beragama diatur dalam UUD 1945, termasuk Pasal 28E dan Pasal 29, serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selain itu, hak ini juga dijamin oleh instrumen HAM internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Pendirian rumah ibadah merupakan bagian dari hak tersebut, namun masyarakat menghadapi berbagai tantangan, seperti kebijakan diskriminatif, kurangnya dukungan keamanan dari kepolisian, tindakan pembiaran oleh negara, segregasi sosial, dan meningkatnya intoleransi. Masalah lain mencakup kesulitan dalam memenuhi persyaratan izin pendirian rumah ibadah yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bersama tersebut. Persyaratan seperti dukungan masyarakat dan rekomendasi dari FKUB sering kali menjadi hambatan, terutama di daerah dengan tingkat toleransi rendah. Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada tidak selalu menjamin keamanan dan dapat memperburuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas dalam mendirikan rumah ibadah.]]>
Copyrights © 2024
