<![CDATA[Metaverse adalah eksistensi virtual yang secara eksplisit dirancang menyerupai dunia nyata dengan memanfaatkan internet. Di dalam metaverse, tanah virtual adalah jenis properti yang pemiliknya memiliki wewenang dan hak untuk mengelolanya. Di dunia nyata, tanah biasanya berbentuk fisik dan memiliki lokasi geografis tertentu. Namun, tanah virtual di metaverse tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memiliki fungsi yang sebanding. Nilai hak kepemilikan dan nilai ekonomi fundamental dipertaruhkan, karena tanah virtual tidak memiliki bentuk fisik, yang merupakan indikasi aset tak berwujud. Sangat penting untuk melakukan pembahasan yang lebih menyeluruh terhadap status aset tanah virtual dalam konteks kontruk hukum muamalat mengingat ini merupakan konsep baru. Pendekatan yuridis normatif adalah metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Aset tanah virtual dalam metaverse ditetapkan sebagai aset tidak berwujud dan dapat diklasifikasikan sebagai harta yang sah, sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Sebaliknya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa konsep properti terbatas pada dzat fisik. Akibatnya, aset tanah virtual tidak dianggap sebagai harta yang sah, terlepas dari kegunaannya. Pada saat yang sama, aset tanah virtual diklasifikasikan sebagai properti dan kepemilikannya dianggap sah sesuai dengan konsep properti sebagaimana didefinisikan oleh jumhur ulama (Imam Hanbali, Imam Syafi'i, dan Imam Maliki).]]>
Copyrights © 2024
