<![CDATA[ABSTRAK Ketatnya aturan terhadap perkawinan menjadi sebab jumlah perkawinan di bawah tangan masih terus terjadi. Peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia cenderung melegitimasi sistem "monogami" dan menjadikan salah satu syarat harus tercatat. Jika perkawinan itu tidak tercatat, konsekuensinya tidak sah dan berdampak negatif terhadap jaminan serta kepastian hukum menyangkut hak-hak pelaku. Walaupun demikian, terbuka ruang seluruh perkawinan yang telah terjadi sebelum dan sesudah di undangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak tercatat dapat mengajukan itsbat atau pengesahan nikah dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Riset ini untuk mengungkap urgensinya itsbat nikah dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kemudian mencoba menghubungkannya dengan tujuan utama perkawinan yaitu pencapaian kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan bersumberkan pada kajian pustaka yang didominasi dari artikel-artikel yang tersebar dalam ragam jurnal dengan metode analisis deskriptif dan komparatif, maka ditemukan beberapa catatan penting: itsbat nikah adalah solusi ketidakpastian hukum atas status perkawinan seseorang; itsbat nikah menjadi dasar penjaminan pelayanan negara (pemerintah) kepada suami istri atas segala bentuk hak-haknya; dan sakinah, mawaddah, warahmah sebagai tujuan utama perkawinan akan semakin sempurna jika perkawinan tidak melahirkan keraguan, fitnah, tuduhan terhadap suami istri yang tidak diketahui terjadinya suatu perkawinan di lingkungan bermasyarakat. Itsbat nikah sebagai cara untuk menghilangkan stigma negatif dan ketidak tenteraman psikologis bagi suami istri.]]>
Copyrights © 2025
