<![CDATA[Anak-anak merupakan kelompok rentan yang sering menjadi target eksploitasi dalam kejahatan, termasuk perdagangan narkoba. Kejahatan ini menjadi perhatian serius karena pelaku memanfaatkan status anak untuk menghindari hukuman berat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan perantara perdagangan narkoba berdasarkan hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta instrumen hukum internasional seperti Konvensi Hak Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia mengakui anak yang terlibat dalam kejahatan narkoba sebagai korban eksploitasi, bukan sebagai pelaku. Hal ini memberikan dasar bagi perlakuan khusus berupa rehabilitasi dan pemulihan, bukan hukuman pidana. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan narkoba, sementara Undang-Undang Narkotika memberikan sanksi berat bagi pelaku dewasa yang memanfaatkan anak dalam jaringan perdagangan narkoba. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya menghadapi tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum, kurangnya pemahaman masyarakat, dan keterbatasan fasilitas rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat untuk memastikan perlindungan anak terlaksana secara efektif. Dengan pendekatan yang terintegrasi, perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan perantara perdagangan narkoba dapat diwujudkan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.]]>
Copyrights © 2024
