Kebijakan Dan Prinsip Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad Saw Di Madinah (622-632 M) (Tinjauan Perspektif Pemikiran Politik Islam)

Syam, M. Basir

KRITIS : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Volume 1 Number 1, July 2015

Abstrak : Karya ilmiah ini merupakan suatu studi pemikiran politik Islam. Pendekatan yang digunakan adalah studi naskah terhadap Al Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad serta fakta historis yang telah ditulis oleh para ahli sejarah baik dari kalangan muslim maupun penulis Barat non muslim. Obyek kajiannya adalah peran Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara di Madinah pada tahun 622-632 M. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW bukan monarki absolut sebagaimana yang berkembang di dunia sepanjang sejarah manusia, melainkan negara republik. Hal ini terbukti bahwa selain memimpin warga negara yang heterogen agama dan etnis, beliau menjalankan pemerintahan yang bersifat demokratis dengan indikator musyawarah atau konsultasi yang terbuka, persamaan kedudukan warga negara, keadilan sosial yang merata tanpa diskriminasi, penghargaan terhadap kemerdekaan (HAM) dalam beragama, hidup, berpikir, hak milik dan jaminan sosial. Yang sangat menarik bahwa kekuasaan atau kepemimpinan harus dipertanggung jawabkan secara publik selain kepada Allah SWT. Kata kunci : Prinsip, Kenegaraan, Nabi Muhammad SAW. Abstract : This scientific work is a study of Islamic Political Thought. The approach used is the study of the Koran texts and tradition of the Prophet Muhammad as well as the historical facts that have been written by the historians of the Muslim and non-Muslim western writer. The object of study is the role of the Prophet Muhammad as head of state in Medina in AD 622-632. The results showed that the country that was built by the Prophet Muhammad is not the absolute monarchy as that developed in the world throughout human history, but the republic. It is evident that in addition to leading citizens heterogeneous religion and ethnicity, he was running a democratic government with indicator open deliberation or consultation, equality of citizens, social justice is equally without discrimination, respect for independence (HAM) in religion, life, thought, property rights and sosial security. Very interesting that power or leadership must be accountable to the public in addition to Allah.Key words : Principle, the State, the Prophet Muhammad.