Tanggung jawab developer dalam perolehan Sertifikat Hak Milik satuan rumah susun berdasarkan PPJB (studi apartement City Deli Medan)

Putri Mardiah Harahap (Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan)
Muhammad Yamin Lubis (Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan)
Zaidar Zaidar (Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan)
Maria Kaban (Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan)

Jurnal NORMATIF
Vol. 2 No. 2 (2022): Desember 2022

Pembangunan sistem perumahan susun atau apartemen juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dengan meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah di daerah-daerah yang berpenduduk padat dan luas tanah yang terbatas. Pembangunan superblok Podomoro City Deli Medan, PT Sinar Menara Deli mengatakan serta memastikan pembangunan dan serah terima unit apartemen kepada konsumen untuk terus berlangsung. Proses serah terima pada proyek yang dikembangkan anak usaha PT Agung Podomoro Land Tbk. sebelumnya pelanggaran kendala dalam hal penyerahan sertifikat yang menjanjikan oleh pengembang kepada pembeli belum terlaksana sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.Permasalahan yang terjadi adalah walaupun sudah ada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara pihak pengembang/pengembang selaku penjual dan pihak pembeli rumah, tetapi pelaksanaan dari perjanjian tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pihak pengembang. Hak pembeli untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah rumah tidak dipenuhi sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan oleh kedua belah pihak.Metode penelitian pada penelitian ini adalah yuridis empiris, bersifat deskriptif kualitatif, dengan sumber data primer yaitu wawancara dengan Manajer Bagian Legal Apartemen Podomoro (Developer) dan juga kepada pihak pembeli dengan nama inisial AM dan JM, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi ke Apartemen Podomoro dan melakukan wawancara. Analisa data dengan cara pengumpuland ata, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kekuatan ikatan pengikatan jual beli antara pihak developer dengan pihak konsumen dalam jual beli apartemen mempunyai kekuatan hukum serta mengikat apabila mengikatkan pada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum dan perlindungan hukum konsumen akibat terjadinya wanprestasi perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) antara developer dengan konsumen terhadap penerbitan shm apartemen podomoro dapat ditinjau melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dapat terealisasi berkat adanya pemenuhan hak dan kewajiban baik dari pelaku usaha kepada konsumen atau dari konsumen kepada pelaku usaha.