cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zufri Hasrudy Siregar
Contact Email
rudysiregar7@gmail.com
Phone
+628116221919
Journal Mail Official
jurnalnormatif@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pintu Air IV No.214, Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20142
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal NORMATIF
Published by Universitas Al Azhar Medan
ISSN : 27973670     EISSN : 27973689     DOI : https://doi.org/10.54123/jn.v4i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Normatif adalah wadah menerbitkan artikel penelitian yang asli dibidang Ilmu Hukum, Hukum Bisnis dan Hukum Acara. Jurnal ini dekelola oleh Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan terbit 2 kali setahun yaitu bulan Juni dan Desember. Tim editorial bertujuan untuk mempublikasikan penelitian dan inovasi yang kreatif, berkualitas tinggi dengan mengangkat berbagai hasil riset atau penelitian maupun studi kasus yang terjadi dilapangan dari berbagai aspek dan perspektif yang berkembang dalam masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 54 Documents
 1   2   3   4   5 
AKIBAT PERPISAHAN KEDUA ORANG TUA YANG DISEBABKAN PERSELINGKUHAN Herlina Hanum Harahap
Jurnal Normatif Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sudah merupakan kodrat bahwa dua orang manusia yang berbeda jenis kelaminnya, seorang pria dan seorang wanita akan tertarik satu sama lainnya untuk membentuk suatu kehidupan bersama dalam mahligai rumah tangga dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, damai, dan sejahtera. Akan tetapi harapan manusia tidak selamanya dapat terkabul seperti apa yang dicita - citakannya seiring harapan itu hanyalah tinggal harapan belaka tanpa dapat diwujudkan menjadi kenyataan. Dalam undang–undang No 1 Tahun 1974 memberi pengertian tentang perkawinan. Pada pasal 1 dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET PERBANKAN Syapri Chan
Jurnal Normatif Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian sengketa kredit macet perbankan di Pengadilan Negeri sangat membutuhkan waktu yang panjang dan lama. Pihak perbankan selaku kreditur harus menghadapi upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali yang diajukan oleh debitur, sehingga perbankan harus menunggu penyelesaian sengketa kredit macet tersebut hingga mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) agar dapat dilaksanakan eksekusinya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan petunjuk kepada kalangan perbankan dalam menyelesaikan sengketa kredit macet perbankan di Indonesia melalui gugatan sederhana berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 4 Tahun 2019. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan hukum, dan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa kredit macet perbankan. Temuan penelitian ini adalah hukum acara dan tahapan penyelesaian sengketa kredit macet perbankan juga dapat melalui gugatan sederhana, upaya hukum yang harus dilakukan terhadap putusan gugatan sederhana dalam sengketa kredit macet perbankan dan pelaksanaan (eksekusi) putusan gugatan sederhana dalam sengketa kredit macet perbankan. Menindaklanjuti temuan pada penelitian ini, maka pemberdayaan gugatan sederhana ini dalam penyelesaian sengketa kredit macet perbankan harus lebih dioptimalkan oleh Pengadilan Negeri.
ANALISIS HUKUM ATAS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS NO.345/Pid.B/2017.PN TPG) Ervina Sari Sipahutar
Jurnal Normatif Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Banyak sekali potensi perubahan sosial dari berbagai kalangan dan usia hampir semua di masyarakat yang memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik. Arisan Online merupakan suatu kelompok orang yang melakukan Transaksi Elektronik yang di maksud dengan transaksi elektronik. Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, transaksi elektronik yaitu hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer dan atau media Elektronik lainya. Untuk itu, Internet sebagai media interaksi sosial telah terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perkembangan pengguna internet juga terus bertambah, jumlah pengguna internet di Indonesia pun juga berkembang sangat pesat dalam waktu yang signifikan. Kemajuan di bidang teknologi informasi komunikasi, dan transportasi telah membuat dunia menjadi seolah tanpa batas.
PEMBATALAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT MELALUI PROSES PRAPERADILAN Warsiman Warsiman
Jurnal Normatif Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, dan bukan berdasarkan atas kekusasaan semata. Hal ini sebagaimana tersebut di dalam sistem pemerintahan negara dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum, dan bukan berdasarkan atas kekuasaan. Adapun faktor penegakan hukum adalah merupakan salah satu untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Jika dalam negara terjadi tindak pidana maka langkah yang diambil adalah penegakan hukum pidana dengan menindak pelakunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum pidana. Untuk itu, maka sebelum terjadinya suatu tindak pidana perlu dilakukan usaha pencegahan (preventif) maupun pemberantasan (represif). Hukum di Indonesia telah mengatur pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk tindak kejahatan dalam kitab undang – undang hukum pidana (KUHP). Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja. Termasuk di dalamnya pemlasuan surat yang diatur dalam pasal 263 KUHPidana s/d pasal 276 KUHPidana. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan pasal 264 (memalsukan aktaakta otentik).
TRADISI MAKANAN BUBUR PEDAS PADA MASYARAKAT MELAYU BATUBARA (SUATU KAJIAN ANTROPOLOGIS) Maswita Maswita
Jurnal Normatif Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bubur pedas adalah makanan tradisi masyarakat melayu Batubara yang khusus di sajikan pada bulan Ramadhan. Berbagai mcam sayuran, umbi-umbian dan kacang-kacangan serta rempah rempah menjadi bahan masakan tersebut yang dimasak menjadi bubur yang enak untuk di makan.. Adapun tujuan dari penulisan ini untuk mendeskripsikan latar belakang masyarakat menjadikan bubur pedas suatu makanan khas di bulan Ramadhan. Penelitian ini berlokasi di desa Padang Genting Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara yang sampai masa kajian ini bubur pedas masih hidup dan berlanjut menjadi makanan khas bagi masyarakat di kabupaten Batubara. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa bubur pedas menjadi makanan khas di bulan Ramadhan karena, pertama membuat bubur itu terlalu rumit dan lama, kedua kebiasaan itu berlanjut hanya di bulan ramadhan sudah turun temurun terjadi di masyarakat, ketiga bahan bubur pedas bermanfaat bagi tubuh manusia karena terdiri dari berbagai macam jenis bahan makanan.
ANALISIS KEDUDUKAN SOSIAL PEREMPUAN BATAK TOBA DALAM KONTEKS KESUSASTRAAN Prinsi Rigitta
Jurnal Normatif Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kedudukan perempuan dalam kehidupan sosial ekonomi telah mengalami pergeseran sebagai anggota keluarga dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan kaum perempuan yang turut serta dalam kegiatan produktif ternyata memberikan sumbangan bagi keluarga inti dan luas, khususnya peningkatan ekonomi keluarga. Kedudukan, relasi sosial dan peran sosial perempuan dalam sistem Dalihan Na Tolu Suku Batak Toba penting untuk dikaji mengingat sistem patriarki masih mendominasi pengambilan keputusan dalam kehidupan sosial ekonomi suku Batak Toba yang mampu mengontrol aset produksi. Tujuan penelitian ini mengetahu kedudukan perempuan melalui konsep Dalihan Na Tolu dan 3H pada sistem keluarga luas orang Batak Toba Wilayah penelitian. Metode yang digunakan kualitatif dengan menggunakan analisis kedudukan sosial perempuan Batak Toba dengan mengambil lokasi penelitian di Pangururan Kabupaten Samosir. Peran dan kedudukan perempuan dalam kacamata etnis Batak Toba di Kecamatan Pangururan memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam pengambilan keputusan. Relasi sosial antara laki-laki dan perempuan mengalami pergeseran nilai-nilai budaya terhadap perempuan, seiring dengan peningkatan pendidikan, tingkat kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat
PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI OLEH JAKSA TERHADAP HARTA KEKAYAAN TERSANGKA DALAM PERKARA KORUPSI YANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Indra Gunawan Purba; Suwito Suwito
Jurnal Normatif Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia, telah melanggar hak-hak sosial dan hak hak ekonomi masyarakat.Korupsi menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi, merusak sistim hukum dan menghambat jalannya pemerintahan yang bersih dan demokratis. Pemberantasan tindak pidana korupsi difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan dan pengembalian tentang asset hasil korupsi (aset recovery). Tindak pidana korupsi, perbuatan dan tindakan atau aksinya yang dihukum, bukan akibat suatu perbuatan dalam hal ini kerugian keuangan negara. Sehingga dalam ilmu hukum, tindak pidana korupsi tergolong sebagai tindak pidana (delik) formil, karena dalam pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor. Tujuan Penelitian ini yaitu Menganalisi dan menjelaskan tentang pengaturan penyitaan barang bukti harta kekayaan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi, Menganalisis dan menjelaskan tentang pelaksanaan penyitaan barang bukti harta kekayaan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi, Menganalisis dan menjelaskan yang menjadi faktor penghambat dalam penyitaan barang bukti harta kekayaan tersangka tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan. Metode Penelitian ini yaitu penulisan hukum normatif. mekanisme pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana berupa Penelusuran Aset, Pembekuaan Aset, Penyitaan, Perampasan, dan pengelolaan aset. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara yaitu faktor kaedah hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor fasilitas dan sarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN PO. RAJA NAPOGOS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Nur Shabrina Sinulingga; Dini Chairunisa
Jurnal Normatif Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peranan pengangkutan dalam dunia perdagangan bersifat mutlak, sebab tanpa pengangkutan, perusahaan tidak mungkin dapat berjalan. Pada umumnya sebagian besar masyarakat sangat tergantung dengan angkutan umum untuk memenuhi kebutuhan mobilitasnya, karena sebagian besar masyarakat Indonesia tingkat ekonominya masih tergolong lema, dalam kenyataan masih sering pengemudi angkutan melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang (kerugian materiil), maupun kerugian secara immateriil seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang. Tujuan penelitian in adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam perusahaan pengangkutan, mengetahui tanggung jawab perusahaan angkutan umum terhadap pengguna jasa (penumpang) yang dirugikan karena kesalahan dan kelalaian pihak pengangkutan dann mengetahui pertanggung jawaban PO. Raja Napogos terhadap pengguna jasa angkutan umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan sosiologis. Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa (penumpang) angkutan umum telah diatur dengan baik dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana dalam undang-undang ini tidak hanya terdapat peranan serta tanggung jawab pihak pengangkut dan pihak penumpang tetapi juga terdapat pengaturan mengenai peranan dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, serta sanksi, perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak yaitu pihak pengangkut dan pihak pengguna jasa sama tinggi
Tinjauan Hukum tentang kecakapan tahanan dalam Penandatanganan Akta Notaris di Rumah Tahanan Mahalia Nola Pohan; Sri Hidayani; Zaini Munawir
Jurnal Normatif Vol. 1 No. 2 (2021): A Innovative Study About Law and ethics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Notaris adalah sebuah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen, sedangkan arti dari notaris itu sendiri sudah tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris no.30 tahun 2004, Berbicara tentang hak perlindungan dalam rumah tahanan, sudah pasti kita tidak terlepas berbicara tentang Hak Asasi Manusia, terkait dengan hak-hak tersangka atau tahanan, yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah, bagaimana kecakapan hukum terhadap tahanan di dalam rumah tahanan dan bagaimana unsur-unsur pemaksaan tanda tangan akta dalam rumah tahanan yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris no.30 tahun 2004 yang dilakukan oleh profesi notaris tersebut. Tulisan ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, di dalam tulisan ini akan membahas bagaimana perlindungan hak yang seharusnya didapat oleh tahanan dalam rumah tahanan khususnya untuk penandatanganan akta di dalam rumah tahanan dan Kecakapan tahanan dalam penandatanganan akta notaris
Analisis yuridis pertangungjawaban pidana terhadap pengguna Media Sosial menurut undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik Warsiman Warsiman; Anjani Sipahutar; Syahril Hidayah Nasution
Jurnal Normatif Vol. 1 No. 2 (2021): A Innovative Study About Law and ethics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajuan teknologi pada saat ini telah berkembang dengan pesat sehingga menyebabkan dunia yang tanpa batas dan secara langsung maupun tidak langsung mengubah pola hidup dan perilaku masyarakat di dunia yang dapat menyebabkan perubahan dalam hidup mereka misalnya perubahan sosial, ekonomi, budaya dan tidak menutup kemungkinan dalam hal penegakan hukum. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, media dan komonikasi misalnya komputer, handphone, facebook, email, internet dan lain sebagainya telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dapat juga menimbulkan gejala-gejala buruk yang meresahkan masyarakat sehingga aparat yang berwenang kurang maksimal mengendalikannya karena “jagat maya” telah menjadi dan dijadikan sebagai “rumah baru”. Berkembangnya dunia teknologi tersebut perlu adanya aturan hukum agar masyarakat dapat membedakan mana yang salah dan benar dengan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang diteliti. Bagaimanakah perkembangan penggunaan Media Sosial di Indonesia, Bagaimana pengaturan tindak pidana pengguna media sosial di Indonesia, Bagaimanakah analisis hukum terhadap pengguna media sosial di Pengadilan Negeri Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan penggunaan Media Sosial di Indonesia, untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pengguna media sosial di Indonesia, untuk mengetahui analisis hukum terhadap pengguna media sosial di Pengadilan Negeri Medan. Dalam perkembangan dunia informasi dan teknologi Indonesia telah memiliki aturan hukum yang cukup baik untuk membatasi tindak pidana dalam dunia teknologi informasi yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kerap dijadikan acuan dalam menjerat pelaku tindak pidana dalam teknologi informasi, agar pelaku tindak pidana pengguna media sosial mendapat hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bagi korban mendapatkan perlindungan hukum yang memenuhi rasa keadilan

Page 1 of 6 | Total Record : 54

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2024): 30 Juni 2024 Vol. 4 No. 2 (2024): Desember 2024 Vol. 3 No. 2 (2023): Desember 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2022): Desember 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): Juni 2022 Vol. 1 No. 2 (2021): A Innovative Study About Law and ethics Vol. 1 No. 1 (2021)