<![CDATA[Abstrak Penelitian ini menganalisis pembatasan hak politik bagi mantan narapidana kasus korupsi dalam konteks pencalonan legislatif, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 56/PUU-XVII/2019. Keputusan ini berupaya menyeimbangkan antara penghormatan terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk dipilih, dan upaya menjaga moralitas serta integritas demokrasi. Penelitian ini mengkaji aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis dari putusan tersebut, dengan menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam proses pemilu. Putusan MK ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk mencegah mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai pejabat publik, sehingga menjaga kualitas pemilu dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam penerapan putusan ini dan memberikan rekomendasi terkait efektivitasnya dalam meningkatkan integritas politik di Indonesia. Kata Kunci: Politik Hukum, Hak Politik, Pembatasan, Korupsi, Integritas Demokrasi.]]>
Copyrights © 2024
