Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.307
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik JURNAL CENDEKIA HUKUM Jurnal Cahaya Keadilan Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat Jurnal Puan Indonesia Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Innovative: Journal Of Social Science Research Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Zukriadi, Diki
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Governance for Sustainable Development for Nickel Project in Indonesia Hairi, Muhammad Imam Akbar; Zukriadi, Diki; Wulung, Lingga Angling; Husda, Nur Elfi
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 27, No 2 (2023): November
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.87023

Abstract

The paper investigates the governance and administrative process in the nickel project in Indonesia and offers suggestions to apply governance for sustainable development concept for creating an eco-mobility industry in Indonesia. This paper is a case study using qualitative methodology and governance for sustainable development theoretical framework. In applying qualitative methodology, this paper is supported by previous research publications, local press publications, and interviews. The governance for sustainable development is used as a strategic guideline in mining project to develop Indonesia’s eco-mobility industry further. This paper has three findings. First, the nickel project in Indonesia is part of bilateral cooperation between Indonesia with the National Strategic Program and China with the Belt and Road Initiative program. Thus, the concept of governance is not only applied in domestic policy but also bilateral cooperation. Second, non-technical issues have been identified during the governance and administrative process of nickel project in Indonesia. The governance concept must be applied to resolve the project’s non-technical problems and make it sustainable. Third, all the governance stakeholders in the nickel project must adopt a sustainable governance development framework. Indonesia should avoid further setback and refrain from the previous oil-booming phenomenon in the 1970s. The governance sustainable development concept requires all the stakeholders in the mining project to cooperate inclusively. It comprises extraction, production, recycling-waste management, e-vehicle industry, social acceptance, and rehabilitating the environment (land, air, water, and the living beings) affected by mining activities. This paper highlights Indonesia’s experience in creating an eco-mobility industry, using the nickel project as the key driver under investigation.
JCK EKSISTENSI ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE TERKAIT TINDAKAN TRIAL BY THE PRESS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI Zukriadi, Diki; Lebang, Moh. Andika Surya
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 11 No 02 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 02 Oktober 2023
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v11i02.8172

Abstract

Tindakan "trial by the press" dalam sistem hukum merupakan kaedah yangbertentangan. Asas presumption of innocence sebagai fundamental principlemenegaskan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknyaoleh proses hukum yang adil dan berkeadilan yang dalam praktiknya, tindakantrial by the press cenderung memengaruhi opini publik dan mengkondisikanmasyarakat untuk menganggap seseorang bersalah sebelum proses peradilanselesai. Dampak tindakan trial by the press terhadap pelaku tindak pidana korupsidalam perspektif hukum berupaya mengevaluasi bagaimana pemberitaan mediamassa yang tidak berimbang dapat mempengaruhi hak-hak pelaku tindak pidanakorupsi untuk mendapatkan proses peradilan yang adil sedangkan dari perspektifsosial, penelitian ini mengkaji bagaimana stigmatisasi dan tekanan publik dapatmempengaruhi kehidupan pribadi dan profesional pelaku tindak pidana korupsi,bahkan sebelum terbukti bersalah. Hasil penelitian ini mempertimbangkanberbagai upaya yang dapat dilakukan oleh sistem hukum dan media massa untukmemastikan bahwa asas presumption of innocence tetap terjaga, sementara tetapmenjaga transparansi dan akuntabilitas dalam kasus-kasus korupsi denganmenggarisbawahi pentingnya pendekatan yang berimbang dan profesional dalammeliput setiap kasus.
JCK INFORMED CONSENT PADA KASUS OPERASI BESAR BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA Lebang, Sartika Herawati; Lebang, Moh. Andika Surya; Zukriadi, Diki
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 11 No 02 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 02 Oktober 2023
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v11i02.8174

Abstract

Dalam profesi kedokteran hal ini bukanlah hal yang baru, namun informedconsent merupakan perangkat hukum kedokteran yang sangat rumit untukdipahami, diterapkan, dan menjadi bukti pemahaman asisten pasien.Penghormatan terhadap hak asasi manusia di bidang kedokteran, atau hak-hakpasien, ditetapkan sebagai salah satu kewajiban etis yang harus dipatuhi olehsetiap anggota profesi kedokteran. Dalam rumusan Kode Etik KedokteranInternasional yang diadopsi oleh Majelis Umum Organisasi Kedokteran Dunia(World Medical Assembly) pada tahun 1949. Sejalan dengan perkembanganreformasi dalam kehidupan bermasyarakat, informed consent yang semula lebihterkait dengan kewajiban etik, berkembang menjadi kewajiban administratif danbahkan kewajiban hukum. Informed consent dalam profesi kedokteran adalahpersetujuan pasien terhadap tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya.Persetujuan diberikan setelah pasien menerima penjelasan secara lengkap danobyektif mengenai diagnosis penyakit, upaya penyembuhan, tujuan dan pilihantindakan yang akan dilakukan. Tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit,terutama yang berhubungan langsung dengan pasien adalah dokter, perawat dantenaga kesehatan lainnya. Dalam hal tindakan medis, yaitu tindakandiagnostik/terapeutik (penentuan jenis penyakit/penyembuhan) yang dilakukanterhadap pasien, dokter akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhitugas dan kewajibannya untuk memberikan pelayanan kuratif kepada pasien atasdasar pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dimilikinya.
Implementasi Hukum Pembangunan Infrastruktur Kecamatan Galang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Zukriadi, Diki; Kornelis, Yudi
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 12 No 1 (2024): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 12 No. 01 April 2024
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v12i1.8949

Abstract

Latar Belakang Bagian wilayah hiterland Kota Batam khususnya Kecamatan Galang pembangunan yang terjadi masih belum merata, maka pemerintah Kota Batam berupaya melakukan pengembangan wilayah. Pengertian daerah/wilayah disini mencakup daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Propinsi, masing-masing sebagai daerah otonom. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pengembangan wilayah pada daerah Batam, yaitu pada karena saat ini wilayah hiterland sedang menjadi perhatian Pemerintah Kota Batam untuk dikembangkan. Dalam melaksanakan penelitian ini, Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum konseptual sebagaimana yang ada dalam peraturan PerUndang-Undangan dan konseptual yang ada dalam kaidah-kaidah hukum lainnya yang hidup dalam masyarakat terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Tujuan Penelitian ini untuk mensyiratkan kepada Pemerintahan Pusat khususnya dan Pemerintah Daerah pada khususnya agar memperhatikan Pembangunan yang berkelanjutan untuk daerah-daerah terluar seperti Pulau Galang, karena Pembangunan daerah terluar selama ini jauh tertinggal dari daerah-daerah daratan atau Minland. Kesimpulan penelitian ini Implementasi pembangunan infrastruktur di Kecamatan Galang berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dipengaruhi oleh beberapa komponen diantaranya Standard dan Sasaran Kebijakan dan Dalam mengukur standard kebijakan pemerintah memiliki landasan atau aturan yang harus dilaksanakan, di dalam kegiatan pembangunan infrastruktur kecamatan bulang berpedoman pada Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kelurahan (PM-PIK) Kota Batam.
JURIDICIAL IMPLICATIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 90/PUU-XXI/2023 IN THE PERSPECTIVE OF LEGAL SOCIOLOGY M, Tina Diarti; Zukriadi, Diki
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 9, No 2 (2024): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : LPPM STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v9i2.981

Abstract

This study aims to examine the juridical implications of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 from the perspective of Legal Sociology. The issue of the obstruction of democracy due to conflicts of interest, aimed at maintaining political dynasties that indirectly reflect the practice of nepotism surrounds the decision, especially with the difference of opinion among the judges. This research is qualitative in nature and uses normative legal research methods, that rely on secondary data in the form of research results or journals. The results show that the Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 which contains amendments to Law No. 17/2017 Article 169 letter q, which regulates the age limit for candidacy for president and vice president does not have a formal defect and does not conflict with the Judicial Power Law. However, this decision caused controversy because of the family relationship between the Chief Justice of the Constitutional Court and his nephew. From the perspective of legal sociology, the decision can be seen as a deviation from the principle of judicial independence that has the potential to create conflicts of interest and reduce public trust in the judicial system. In addition, this decision also exacerbates social inequality caused by political dynasties that utilize the law as a tool to maintain political dominance. The stifling of democracy is reflected in the limited public access to political processes and legal decisions, as well as the practice of nepotism that raises concerns about the logical consistency of decisions made quickly. Disagreements among judges, through dissenting and concurring opinions, indicate different values in interpreting the law.
Sosialisasi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) Di SMA N 27 Batam Ukas; Khairina, Etika; Jamba, Padrisan; Zukriadi, Diki; Lebang, Andika Surya
PUAN INDONESIA Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Puan Indonesia Vol 6 No 2 Januari 2025
Publisher : ASOSIASI IDEBAHASA KEPRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37296/jpi.v6i2.316

Abstract

Violence is a violation of human rights that cannot be tolerated. This is in line with the mandate of the 1945 Constitution that everyone has the right to protection from violence and the right to be free from torture or behavior that degrades human dignity. The public has increasingly highlighted violence in the Academic Environment with the increasing number of victims who dare to reveal these actions. Schools should be a safe place for people in them from the threat of sexual harassment and violence. The phenomenon of criminality must be eradicated immediately, one of which is by trying to prevent sexual harassment and violence, so there needs to be prevention efforts and strict legal sanctions in dealing with cases of sexual harassment and violence. The government has strictly regulated harassment and forms of violence through Permendikbud Number 46 of 2023 concerning the Prevention and Handling of Violence in the Education Unit Environment (PPKSP). One of the efforts to prevent sexual harassment and violence is through socialization through several activities such as webinars and social campaigns that are covered in Community Service activities. This community service aims to provide an overview and raise awareness of the importance of understanding and knowledge among the school community about preventing and handling harassment, violence, and sanctions for these actions.
Analisis Yuridis Terhadap Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Kasus Korupsi Sebagai Calon Legislatif Studi Putusan MK NO. 56/PUU-XVII/2019 Hutabarat, Linsey Stephani; Zukriadi, Diki
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.17445

Abstract

Abstrak Penelitian ini menganalisis pembatasan hak politik bagi mantan narapidana kasus korupsi dalam konteks pencalonan legislatif, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 56/PUU-XVII/2019. Keputusan ini berupaya menyeimbangkan antara penghormatan terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk dipilih, dan upaya menjaga moralitas serta integritas demokrasi. Penelitian ini mengkaji aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis dari putusan tersebut, dengan menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam proses pemilu. Putusan MK ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk mencegah mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai pejabat publik, sehingga menjaga kualitas pemilu dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam penerapan putusan ini dan memberikan rekomendasi terkait efektivitasnya dalam meningkatkan integritas politik di Indonesia. Kata Kunci: Politik Hukum, Hak Politik, Pembatasan, Korupsi, Integritas Demokrasi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAKAN PENGANIAYAAN DI INDONESIA MARIA CRISTY, ELSA; Zukriadi, Diki
SCIENTIA JOURNAL Vol 6 No 1 (2024): Scientia Journal
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/scientiajournal.v6i1.8224

Abstract

This research explores the legal protection for victims of acts of violence in Indonesia, with a focus on the role of existing legal policies and regulations. Although a legal framework has been established to address violence and protect victims, significant challenges continue to hinder the effectiveness of the victim protection system in the context of violence. This study employs qualitative methods, including interviews and document analysis, to delve into the issues faced by victims and evaluate the applicable policies and regulations. The research results identify the need for increased public awareness of victims' rights, improved law enforcement, and enhanced accessibility to legal assistance and support services. With these measures, it is expected that the victim protection system for acts of violence in Indonesia can be improved, ensuring better protection of victims' rights and interests.   Keywords: Legal protection, victims of acts of violence, legal policies, legal regulations, Indonesia..
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN CYBERBULLYING PADA MEDIA SOSIAL Panjaitan, Ranto Daniel; Zukriadi, Diki
SCIENTIA JOURNAL Vol 6 No 3 (2024): Scientia Journal
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/scientiajournal.v6i3.8277

Abstract

Social media has now become an inseparable need for human life, not only for adults and teenagers but hasspread to all levels, including young children. However, quite a few social media users misuse its benefits, oneof which is using social media for bullying or cyberbullying. Cyberbullying carried out by children under 12 yearsof age experiences a legal vacuum because responsibility towards the victim is deemed not to be in accordancewith the existing legal basis. The aim of this research is to find out how legal protection is for victims of childbullying in Indonesia and what legal accountability is for perpetrators of bullying who are children, usingnormative juridical research methods and analyzed using qualitative analysis methods. The results of theresearch are that in Indonesia cyberbullying is regulated in several regulations such as in the Criminal Codewhich is stated in article 310 paragraph (1) in the form of cyber harassment. Apart from that, cyberbullying isalso regulated in Law number 8 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, regulated inarticles 27 to article 29. Children as victims must be specially protected by the government and relatedinstitutions as regulated in Law number 35 of 2014 regarding changes to Law number 23 of 2002 concerningchild protection.
PERKEMBANGAN HUKUM DI DUNIA DIGITAL : EVOLUSI HUKUM KEJAHATAN DUNIA MAYA Dina, Dina Meilina; Zukriadi, Diki
SCIENTIA JOURNAL Vol 6 No 4 (2024): Scientia Journal
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research explores the evolution of cybercrime law in the face of developments in informationand communication technology (ICT) over the last few decades. The development of digitaltechnology has provided countless benefits, but has also given rise to increasingly complex threatsin the form of cyber attacks and cybercrime. The aim of this research is to investigate howcybercrime law has evolved in response to changes in ICT and how these developments haveinfluenced the effectiveness of cybercrime law enforcement. This research also analyzes the roleof cross-border cooperation in cybercrime law enforcement and how developments in internationallaw have influenced countries' ability to deal with global cybercrime threats. The research resultsshow that the evolution of cybercrime law includes the establishment of more specific cybercrimelaws and stronger protection of personal data. Cross-border cooperation plays an important role incybercrime law enforcement, including information exchange, joint prosecution, asset freezing, andextradition. Developments in international law, such as the Budapest Convention and the GeneralData Protection Regulation (GDPR), have provided the necessary legal basis for more effectivecross-border cooperation. However, challenges remain, including legal and jurisdictionaldifferences between countries that often hamper law enforcement efforts. Therefore, increasinginternational cooperation and efforts to overcome these obstacles is crucial in maintaining securityand privacy in the ever-evolving digital era. This is because that cyber weaknesses can bedisastrous global threat that threatens the business sector, national security, behavior, childprotection, and government systems.The research results show that today's society still abusesocial media to spread crime in cyberspace.
Co-Authors Amarullah, Moh Raja Dina, Dina Meilina Hairi, Muhammad Imam Akbar Husda, Nur Elfi Hutabarat, Linsey Stephani Jowan, Jowan Khairina, Etika Lebang, Andika Surya Lebang, Moh. Andika Surya Lebang, Sartika Herawati M, Tina Diarti MARIA CRISTY, ELSA Padrisan Jamba, Padrisan Panjaitan, Ranto Daniel Siahaan, Joti Novita Sinaga, Wahyu Ukas Wan Ferry Fadli Wulung, Lingga Angling Yudi Kornelis, Yudi