<![CDATA[Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pedofilia serta pengaturan hukum terkait pedofilia dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana pelaku pedofilia, serta mengkaji pengaturan hukum pedofilia dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat deskriptif, dan data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan analisis kualitatif. (1) pertanggungjawaban pidana Pelaku pedofilia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 KUHP, yang memungkinkan pelaku dijatuhi hukuman. Namun, dalam menentukan hukuman, kondisi psikologis pelaku harus dipertimbangkan sesuai dengan Pasal 44 KUHP, yang mempengaruhi berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan hakim. (2) Pengaturan Hukum Pedofilia Dalam KUHP, pelaku pedofilia dikenai sanksi terkait kejahatan kesusilaan, khususnya melalui Pasal 289-295 yang mengatur tindak pencabulan. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, terdapat pengaturan sanksi yang lebih komprehensif melalui Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 81, Pasal 81A, Pasal 82, dan Pasal 82A. ]]>
Copyrights © 2024
