Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.717
P-Index
This Author published in this journals
All Journal REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Interdisciplinary Social Studies Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Ilmu Hukum Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Nanggroe: Journal of Scholarly Service Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Malikussaleh Mengabdi IJLSH
Zul Akli
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
Peradilan In Absentia terhadap Terdakwa yang Belum Di-periksa pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Tindak Pi-dana Korupsi Akli, Zul
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 1 (2020): Mei
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada proses peradilan pidana, keberadaan tersangka (tahap penyidikan) dan terdakwa (tahap penuntutan) adalah mutlak. Dalam kasus pidana korupsi terdapat ketentuan tentang pemeriksaan in absentia,  yaitu sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 23 UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur bahwa jika terdakwa telah dipanggil dengan sah namun tidak hadir dalam sidang Pengadilan tanpa memberikan alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim tanpa kehadirannya. Namun yang menjadi masalah adalah seringkali dalam pidana korupsi, tersangka melarikan diri, dan alamatnya tidak jelas sehingga pemanggilan tersangka tidak dapat dilakukan. Dengan alasan itu banyak kasus korupsi yang tertunda penyelesaiannya, sampai keberadaan tersangka ditemukan. Dalam penelitian ini ada dua hal yang diselesaikan yaitu alasan apakah yang dapat dijadikan dasar hukum dilaksanakannya peradilan  in absentia  terhadap terdakwa yang belum diperiksa pada tingkat penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi ?. dan Mengapa terjadi perbedaan pemahaman dalam putusan-putusan pengadilan dalam peradilan in absentia terhadap Terdakwa yang belum diperiksa pada tingkat penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi?. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif  dan yuridis empirik. Hasil penelitian menunjukkan, Pertama, secara normatif Alasan yang dapat dijadikan dasar hukum dilaksanakannya peradilan  in absentia terhadap terdakwa yang belum diperiksa pada tingkat penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi karena ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, dalam praktek terdapat dua tradisi yang berbeda diantara para hakim yaitu, ada yang menerima dan ada yang menolak.
Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat yang Terpapar Limbah B3 Abidin, Zainal; Akli, Zul; J, Johari
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 2 (2020): November
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research examines the legal protection of people who are victims of the B3 madical waste. This research is a qualitative research with literature study. The main sources in this research are written sources in the form of books, research results, and laws which  related to the issue. The results showed that the law provides protection to people who are exposed to the B3 madical waste, both criminal and civil law.  When  a dispute happening between the community and the company, the solution can be done in two ways, litigation and non-litigation. Settlement of environmental disputes through channels outside the court according to Article 85 paragraph (3) can only be done by using the services of a mediator and / or arbitrator to help resolve the dispute. Active community participation can be carried out by referring to Article 86 of the PPLH Law by establishing a free and impartial environmental dispute resolution institution facilitated by the government and local governments.
ILLEGAL FISHING DARI PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) Kendal Simangunsong, Yuheni Tarida; Kalsum, Ummi; Akli, Zul
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan illegal fishing merupakan permasalahan serius yang harus diperhatikan, karena telah menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan serta telah merusak ekosistem dan sumber hayati laut. Illegal fishing telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perikanan namun aturan tersebut menyimpang dari Hukum Acara Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana illegal fishing serta mengetahui dan menjelaskan hambatan dan solusi dalam penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana illegal fishing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang berkaitan dengan illegal fishing. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana illegal fishing yaitu penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Batas waktu penyelesaian perkara tindak pidana yaitu 400 hari untuk menyelesaikan suatu perkara mulai dari penyidikan sampai dengan putusan Mahkamah Agung. Sedangkan dalam Undang-Undang Perikanan penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di ZEEI paling lama tujuh hari. Batas waktu penyelesaian perkara illegal fishing cukup singkat yaitu 140 hari untuk menyelesaikan suatu perkara mulai dari penyidikan sampai dengan putusan Mahkamah Agung. Hambatan dalam penerapan Hukum Acara Pidan terdiri dari kewenangan penyidikan, lama penangkapan, dan jangka waktu penahanan. Berlakunya asas lex specialis derogate legi generalis telah menjadi solusi dalam penerapan Hukum Acara Pidana. Dengan ketentuan asas ini maka terhadap illegal fishing diutamakan menggunakan hukum acara Undang-Undang Perikanan dan apabila tidak diatur dalam Undang-Undang Perikanan, maka digunakan Hukum Acara Pidana. Disarankan kepada penegak hukum supaya merevisi Undang-Undang Perikanan agar penyelesaian tindak pidana illegal fishing dapat dilakukan secara optimal dan penegak hukum harus lebih mengutamakan merehabilitasi dan memulihkan suatu keadaan daripada memenjarakan pelaku tindak pidana illegal fishing serta kepada masyarakat supaya norma hukum tersebut diatur agar bisa disesuaikan dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat itu sendiri jangan sampai masyarakat bertindak sewenang-wenangnya seperti menyuap.
EKSEKUSI TINDAK PIDANA PERJUDIAN (MAISIR) DI MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSEUMAWE Zul Akli
Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.525 KB) | DOI: 10.30652/jih.v3i2.1816

Abstract

Article 5 Qanun No. 13 of 2003 onGambling (Gambling) states "Everyperson prohibited from gamblingact". Furthermore, in the explanationof Qanun No. 13 of 2003 states thatthe prohibition of gambling Qanunareintendedtopreemptive,preventive, and at its optimum levelRemedium as repressive effortsthrough the imposition of 'uqubat inthe form of' uqubat ta'zir which canbe either 'uqubat whip and' uqubatfines (gharamah). Syari'yah Court inthe Province of Aceh is a special courtin the religious courts throughout thejudicial authority regarding theauthority of religion and is a specialcourt in general courts throughoutthe judicial authority of the publicauthority concerned.Keywords : Ekseksekusi, Maisir, Mahkamah Syar’iyah.
Sosialisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Untuk Masyarakat Desa Ceumeucet Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Akli, Zul; M, Muhibuddin; F, Fatahillah; Subaedi, Julman
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 10 (2024): Januari
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10566486

Abstract

National Economic Development based on Article 33 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, states that the national economy is structured as a joint effort based on the principle of kinship to achieve prosperity and prosperity for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Realizing the important role of MSMEs, efforts are made to empower MSMEs in the context of accelerating regional and central economic development as well as increasing the competitiveness of MSME products. Social welfare, as a desired condition, cannot be realized if it is not developed through social welfare efforts, whether by the government, non-governmental organizations, or the business world. This community service is carried out using socialization methods, lectures, discussions, questions and answers as well as legal education regarding the Socialization of Micro, Small and Medium Enterprises for the Community of Ceumeucet Village, Kuta Makmur District, North Aceh Regency. The results of this counseling are that Micro, Small and Medium Enterprises can improve their MSME businesses in Gampong Ceumeucet, Kuta Makmur District, North Aceh Regency, they can develop their business products to a much greater extent by utilizing various existing technologies and building a technologically sound MSME product identity so that they can growing rapidly among the wider community.
PERAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS) ACEH TIMUR DALAM PEMBINAAN BAGI ANAK YANG TERKENA SANKSI PIDANA Wahab, Abdul; Akli, Zul; Hidayat, Hidayat
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13092

Abstract

Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) juga meimpunyai peiran yang peinting dalam meimbeirikan peimbinaan teirhadap para anak yang teilah meimpeiroileih peileipasan beirsyarat, yaitu deingan peimbeirian peingawasan yang khusus dalam hal pembinaan bagi anak yang terkena sanksi pidana. Permasalahan hukum dalam penelitian ini, Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur terhadap anak yang terkena sanksi pidana, Apakah hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang terkena sanksi pidana.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di LPKS Aceh Timur. Sampel penelitian dilakukan secara purposive sampling. sumber data dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa peran Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur berperan sebagai tugas pelaksana untuk membina anak-anak yang terkena sanksi pidana dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Syariah Aceh Timur untuk memberikan pendidikan dan pencegahan.Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan yang dilakukan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur terhadap anak yang terkena sanksi pidana, pembinaan yang dilakukan LPKS Aceh Timur sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang. Hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur dalam pelaksanaan pelatihan terhadap anak yang terkena sanksi pidana, hambatan LPKS Aceh Timur adalah minimnya tenaga didik, fasilitas dan anggaran sangat terbatas. Upaya yang sudah dilakukan LPKS Aceh Timur yaitu berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial Aceh Timur agar dilakukan penambahan tenaga didik, bantuan dan anggaran untuk LPKS Aceh Timur.Disarankan Perlunya meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur dengan cara menempatkan petugas yang memiliki motivasi yang tinggi terhadap kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial anak dan mengadakan seminar atau diskusi tentang pelatihan anak yang berhadapan dengan hukum, agar mendapatkan masukan-masukan dan menambahkan wawasan bagi pihak LPKS. Kata kunci : Anak dan LPKS 
PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA Fahlevy, Muhammad Reza; akli, zul; hidayat, hidayat
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17087

Abstract

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut mengutamakan model pemidanaan restorative justice. Restorative Justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan edukatif dipergunakan sebagai suatu wujud sistem tindakan yang berlaku saat ini. Melalui memerhatikan kewajiban dan hak-hak anak dan memberikannya sebuah perlakuan yang bisa mengembangkan atau memajukan anak. Terdapat 3 faktor yang memengaruhi atau yang menjadi hambatan pada implementasi sanksi pidana sebagai upaya terakhir pada anak yang berbuat tindak pidana, yakni faktor sarana/fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor hukum. Oleh karena itu, Pada penjatuhan sanksi yang diberikan kepada anak yang bermasalah dengan hukum, di samping hakim memerhatikan unsur-unsur dari kebijakan yang didakwakan, hakim pun bisa memerhatikan rasa keadilan keadaan dari seorang anak yang bermasalah dengan hukum, dengan demikian pada pembuatan putusannya, bisa didapatkan keputusan yang adil, yakni terhadap pelaku kejahatan maupun korban, upaya yang perlu didahulukan untuk menangani permasalahan anak yang berbuat tindak pidana yakni mengutamakan aspek kemasalahatan anak pada waktu mendatang, dengan demikian pembinaan harusnya lebih dikedepankan, tapi harus ditinjau juga dari aspek jera pada anak. 
ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SECARA RESTORATIVE JUSTICE (Studi Penelitian Kejaksaan Negeri Bireuen) Sofiya, Sofiya; Akli, Zul; Subaidi, Joelman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16900

Abstract

Masalah dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana upaya, dan kendala Kejaksaan melakukan penerapan mediasi restorative justice sebagai bentuk penyelesaian pada kasus penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bireuen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya dan kendala yang dilakukan Kejaksaan Negeri Bireuen dalam menerapkan restorative justice pada kasus penganiayaan.  Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, dan bersifat deskriptif. Untuk sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwasanya upaya penerapan restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bireuen menerapkan mediasi pada program restorative justice dilakukan dengan Upaya penghentikan penuntutan penanganan kasus pidana penganiayaan sesuai dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kendala dalam penerapan restorative justice dalam perkara penganiayaan di kejaksaan negeri bireuen Terdapat beberapa kendala yang dialami oleh penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya, yaitu sulitnya menyatukan pendapat antara korban dan pelaku agar menemui sebuah kesepakatan bersama, manajemen waktu yang tidak dipenuhi baik oleh korban maupun pelaku, dan belum tersedianya sarana dan prasarana yang dapat memudahkan melakukan mediasi pada program restorative justice. Saran kepada penegak hukum khususnya pada tingkat kejaksaan agar dapat memberikan arahan kepada pihak kepolisian agar mengupayakan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, agar masyarakat paham bahwa penyelesaian perkara secara restorative justice juga bisa dilaksanakan pada tingkat kepolisian. Dan juga supaya meminimalisir perkara yang dilipahkan ke kejaksaan. 
Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana lingkungan Hidup Dalam Kawasan Hutan (Studi putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 133/PID/LH/2021/PT.BNA) Hayya, Nurul; Akli, Zul; Abidin, Zainal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 2 (2023): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i2.10074

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan Menjelaskan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Kawasan Hutan Pada Putusan Nomor 133/ Pid/ LH/ 2021/ PT.Bna serta Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Perbandingan Pertimbangan Hakim Pada Putusan 260/Pid.B/LH/2020/PN.Lgs Dan Putusan Nomor 133/Pid/LH/2021/PT Bna. Tindak pidana pengrusakan lingkungan hidup dalam kawasan hutan merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan terhadap suatu wilayah yang dinyatakan sebagai kawasan hutan. Lingkungan hidup dan hutan merupakan kawasan yang dilindungi hukum sehingga bagi yang merusak nya dapat dikenakan ancaman pidana. Oleh karena kawasan tersebut merupakan kawasan yang dilindungi oleh hukum, maka dalam upaya perlindungannya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Jenis penelitian ini yaitu normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pada putusan Pengadilan Negeri Langsa Majelis Hakim Hakim Pengadilan Negeri Langsa mendakwakan Terdakwa dengan Pasal 83 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana selama 2 (dua) tahun penjara, sedangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Terdakwa didakwakan dengan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan dimana hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Lhokseumawe) Shafira, Jihan; Kalsum, Ummi; Akli, Zul
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13329

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalis bagaimana seorang anak diminta pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran yang dilakukannya serta bagaimana penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak dan bagaimana hambatan serta solusi yang di hadapi dalam penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus yang bersifat deskriptif. Serta menggunakan Data primer yang diperoleh secara langsung berdasarkan wawancara dari responden dan narasumber. Dan data Sekunder, yang dikumpulkan dari hasil studi kepustakaan. Yang diolah secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif.  Hasil penelitian pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang menghilangkan nyawa seseoang dalam kasus kecelakaan lalu lintas bahwa seorang anak yang masih dibawah umur dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan berdasarkan ketentuan usia anak tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan sistem peradilan anak. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak di desa meunasah pulo kecamatan sawang dikarenakan pelaku masih dibawah umur yaitu berusia 13 tahun dan kuatnya rasa kekeluargaan antara desa babah buloh dan desa meunasah pulo berakhir secara kekeluargaan hambatan dan solusi yang di hadapi dalam kasus pelanggaran lalu lintas ini yaitu faktor ekonomi dalam proses penyelesaian masalah, pihak keluarga korban meminta sejumlah uang untuk biaya pemakaman dll, pihak keluarga pelaku keberatan atas permintaan korban, dan solusi yang diharapkan adalah orang tua harus memperhatikan anak yang masih dibawah umur agar tidak memberikan fasilitas kendaraan bermotor apabila belum memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku.
Co-Authors - Fakhrurrazi . Zulfan A. Hamid, Muhibuddin Abdul Wahab Ade Riana Anggraini, Silvia Dea Azwa Reza, Rizka Cut Asmaul Husna, Cut Asmaul Damanik, Arya Ilham Fauzi Damanik, Fadiela Nurlitasari Elidar Sari F, Fatahillah Fatahillah Fatahillah, Fatahillah Fauzi, Muhammad Fadirah Hani Asri, Rosi Harley Agustian Hayya, Nurul Hidayat Hidayat Husni Ida Ayu Putu Sri Widnyani J, Johari Johari Johari Johari Kendal Simangunsong, Yuheni Tarida Khairul Amri M, Muhibuddin Maulana, T M Aldi Mawardah, Fadila Muhammad Hatta Muhammad Husaini Muhammad Nasir Muhibuddin Mutammimul Ula Nurarafah, Nurarafah Pratama Sirait, Miswan Saifuddin Muhammad Jalil Salahuddin Salahuddin Saptari, Mochamad Ari Saputra, Gibran Shafira, Jihan Sofiya, Sofiya Sofyan Jafar Subaedi, Julman Subaidi, Joelman Sumiadi Sumiadi, Sumiadi Teuku Yudi Afrizal Ummi Kalsum Ummi Kalsum Yulia Yulia Yusrizal Yusrizal Zahratul Fitri, Zahratul Zainal Abidin Zainal Abidin Zulkifli Zulkifli