<![CDATA[Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis yuridis pelaksanaan proses perizinan sebagai pengendali penataan ruang di Indonesia. Perizinan menjadi aspek yang sangat penting bagi para pelaku usaha, izin menjadi nyawa dari kegiatan usaha. Tanpa adanya izin, kegiatan usaha tidak dapat berjalan. Demikian pentingnya perizinan itu sehingga pemerintah terus berusaha memperbaiki sistem perizinan yang ada di Indonesia. Betapa pun sistem dibuat, tidak ada sistem yang sempurna. Kekurangan dari sebuah sistem dapat ditemukan dalam banyak hal. Penelitian ini didasarkan pada metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep melalui studi kepustakaan. Sumber data yang dikaji dalam penelitian ini antara lain melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan yang merupakan rujukan untuk menganalisis hasil penelitian, wawancara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang seakurat mungkin. Adapun hasil yang ditemukan bahwa dalam pelaksanaan proses perizinan di Indonesia sudah dirancang dengan baik, tetapi ada beberapa bagian yang masih perlu revisi untuk meningkatkan kualitas tersebut. Masalah seperti panjangnya waktu proses perizinan, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, serta ketidakpastian hukum menjadi hambatan utama. Upaya pemerintah dalam meningkatkan dalam penataan ruang dalam laju pertumbuhan ekonomi serta kerangka dasar otonomi daerah ditempuh melalui profesionalisme pelayanan publik, termasuk di dalamnya penataan di bidang perizinan di Indonesia. Kata kunci: kebijakan; perizinan; penataan ruang]]>
Copyrights © 2025
