Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PROSES PERIZINAN DALAM PENATAAN RUANG DI INDONESIA Mohammad Hifni; Irwanto Irwanto
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19029

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis yuridis pelaksanaan proses perizinan sebagai pengendali penataan ruang di Indonesia. Perizinan menjadi aspek yang sangat penting bagi para pelaku usaha, izin menjadi nyawa dari kegiatan usaha. Tanpa adanya izin, kegiatan usaha tidak dapat berjalan. Demikian pentingnya perizinan itu sehingga pemerintah terus berusaha memperbaiki sistem perizinan yang ada di Indonesia. Betapa pun sistem dibuat, tidak ada sistem yang sempurna. Kekurangan dari sebuah sistem dapat ditemukan dalam banyak hal. Penelitian ini didasarkan pada metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep melalui studi kepustakaan. Sumber data yang dikaji dalam penelitian ini antara lain melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan yang merupakan rujukan untuk menganalisis hasil penelitian, wawancara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang seakurat mungkin. Adapun hasil yang ditemukan bahwa dalam pelaksanaan proses perizinan di Indonesia sudah dirancang dengan baik, tetapi ada beberapa bagian yang masih perlu revisi untuk meningkatkan kualitas tersebut. Masalah seperti panjangnya waktu proses perizinan, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, serta ketidakpastian hukum menjadi hambatan utama. Upaya pemerintah dalam meningkatkan dalam penataan ruang dalam laju pertumbuhan ekonomi serta kerangka dasar otonomi daerah ditempuh melalui profesionalisme pelayanan publik, termasuk di dalamnya penataan di bidang perizinan di Indonesia. Kata kunci: kebijakan; perizinan; penataan ruang

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PROSES PERIZINAN DALAM PENATAAN RUANG DI INDONESIA Mohammad Hifni; Irwanto Irwanto
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19029

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis yuridis pelaksanaan proses perizinan sebagai pengendali penataan ruang di Indonesia. Perizinan menjadi aspek yang sangat penting bagi para pelaku usaha, izin menjadi nyawa dari kegiatan usaha. Tanpa adanya izin, kegiatan usaha tidak dapat berjalan. Demikian pentingnya perizinan itu sehingga pemerintah terus berusaha memperbaiki sistem perizinan yang ada di Indonesia. Betapa pun sistem dibuat, tidak ada sistem yang sempurna. Kekurangan dari sebuah sistem dapat ditemukan dalam banyak hal. Penelitian ini didasarkan pada metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep melalui studi kepustakaan. Sumber data yang dikaji dalam penelitian ini antara lain melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan yang merupakan rujukan untuk menganalisis hasil penelitian, wawancara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang seakurat mungkin. Adapun hasil yang ditemukan bahwa dalam pelaksanaan proses perizinan di Indonesia sudah dirancang dengan baik, tetapi ada beberapa bagian yang masih perlu revisi untuk meningkatkan kualitas tersebut. Masalah seperti panjangnya waktu proses perizinan, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, serta ketidakpastian hukum menjadi hambatan utama. Upaya pemerintah dalam meningkatkan dalam penataan ruang dalam laju pertumbuhan ekonomi serta kerangka dasar otonomi daerah ditempuh melalui profesionalisme pelayanan publik, termasuk di dalamnya penataan di bidang perizinan di Indonesia. Kata kunci: kebijakan; perizinan; penataan ruang

Sosialisasi dengan Tema Memahami Hukum Perjanjian dan Dampak Psikologisnya dalam Kehidupan di Era Globalisasi di Masyarakat Sukamarga: Pengabdian Mohammad Hifni; Novita Sari; Tiara Kurniati; Muhammad Adnan Faidh; Adnin Chiesa Syahwanes; Siti Rohayati; Ajeng Trihartini; Muhammad Idham Alfaridi; Dewi Lestari Pratami; Mutia Nandika Sukma
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 1 (Juli 2025 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i1.2180

A socialization activity with the theme "Understanding Contract Law and Its Psychological Impact on Life in the Era of Globalization" was held in Sukamarga Village as a form of community service by postgraduate students. This activity was motivated by the low level of legal literacy in the community in understanding legally valid agreements, as well as a lack of awareness of the psychological impact that can arise from legal conflicts, especially in the context of globalization which presents various forms of cooperation and transactions, both in person and digitally. The purpose of this activity was to increase public understanding of the elements of contract law and to identify potential mental stress arising from legal issues, such as stress, anxiety, and interpersonal conflict. The implementation method of this activity included material presentation, interactive discussions, and simple case studies to connect theory with real conditions experienced by the community. The results of the activity showed the enthusiasm of participants in absorbing the material and sharing experiences related to legal issues they experienced. Participants recognized the importance of understanding the contents of the agreement before agreeing to an agreement and the importance of maintaining mental health in responding to legal conflicts. The conclusion of this activity is that legal understanding and a psychological approach provided simultaneously can increase public awareness and resilience in facing the challenges of life in the era of globalization, while simultaneously forming a legally intelligent and mentally healthy society.

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak : Studi Kasus Putusan PN Serang Nomor 21/PDT. SUS-PHI/2025/PN SRG Abdul Gofar; Mohammad Hifni; Muhamad Jahiri; Dani Darmawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1963

Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak berdampak langsung pada keamanan ekonomi pekerja dan stabilitas hubungan industrial dalam konteks penegakan hukum ketenagakerjaan Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja korban PHK sepihak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2025/PN SRG, mengevaluasi keselarasan putusan dengan norma hukum positif, dan mengkaji implikasinya bagi praktik hubungan industrial. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, didukung analisis deskriptif-preskriptif atas dokumen putusan dan peraturan terkait, serta pelengkap yuridis empiris melalui telaah literatur dan standar internasional ketenagakerjaan. Hasil menunjukkan bahwa PHK dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga pengusaha diwajibkan membayar upah, pesangon, dan hak lainnya sebagai pengejawantahan prinsip perlindungan lebih dan keadilan sosial. Implikasi riset menekankan urgensi penguatan regulasi turunan, peningkatan kapasitas mediasi, dan mekanisme pengawasan yang efektif agar kepastian hukum, keseimbangan kepentingan para pihak, dan daya saing pasar kerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah di Bawah Tangan : Study Kasus Putusan No.12/PDT/2025/PT BTN Desi Pratiwi; Mohammad Hifni; Dani Darmawan; Muhamad Jahiri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2026

Jual beli tanah di bawah tangan masih banyak dilakukan masyarakat karena dianggap lebih mudah dan murah, namun menimbulkan persoalan kepastian hukum bagi pembeli. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli dalam praktik jual beli tanah di bawah tangan dengan studi kasus Putusan No. 12/PDT/2025/PT BTN. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun transaksi di bawah tangan tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997, pengadilan tetap dapat mengesahkan perjanjian tersebut apabila pembeli dapat membuktikan adanya itikad baik, bukti pembayaran, serta penguasaan nyata atas tanah. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya sosialisasi dan penegakan hukum agar masyarakat lebih memahami risiko jual beli tanah di bawah tangan serta mendorong penggunaan akta otentik PPAT untuk menjamin kepastian hukum.

Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi Antara Pemilik Tanah Dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serang: Studi Kasus Putusan Nomor Perkara : 53/PDT./2019/PN.SRG Rifkhi Iqbal Fitroni; Mohammad Hifni; Galuh Sulyana; Muhamad Jahiri; Dani Darmawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2081

Sengketa wanprestasi antara pemilik tanah dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menunjukkan kompleksitas hubungan hukum dalam pengelolaan aset negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim, implikasi putusan, dan efektivitas perlindungan hukum bagi pemilik tanah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan pertimbangan pada KUHPerdata dan peraturan teknis lelang, KPKNL dinyatakan melakukan wanprestasi karena melelang tanah yang masih bersengketa, serta putusan pengadilan memberikan perlindungan hukum repressif berupa ganti rugi dan pembatalan lelang. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan transparansi dalam pengelolaan lelang aset negara. Penelitian ini berimplikasi pada perlunya perbaikan regulasi dan peningkatan akuntabilitas KPKNL agar sengketa serupa dapat diminimalisasi

Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Ganti Rugi Dalam Proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Studi Kasus Putusan PN Serang Nomor 120/PDT.KONS/2024/PN.SRG Shabrian Yusuf Maulana; Mohammad Hifni; Galuh Sulyana; Muhamad Jahiri; Dani Darmawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2083

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan instrumen penting negara dalam pembangunan infrastruktur, namun sering menimbulkan sengketa terkait ganti rugi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum pengajuan gugatan ganti rugi serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 120/Pdt.Kons/2024/PN.Srg. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum gugatan telah sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) UUPA dan Perpres No. 134 Tahun 2021, dan majelis hakim memberikan perlindungan hukum represif melalui penyesuaian nilai ganti rugi. Putusan tersebut juga mencerminkan penerapan asas keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan, meskipun terdapat catatan terkait transparansi proses musyawarah dan keterlibatan masyarakat. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya konsistensi penerapan hukum agar penyelesaian sengketa tidak hanya formalistik, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan. Penelitian ini berimplikasi pada perlunya evaluasi regulasi dan praktik pengadaan tanah untuk memperkuat legitimasi pembangunan serta perlindungan hak masyarakat

Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang: Studi Kasus Putusan PN Serang 23/PDT.G.S/2024/PN.SRG Sintha Andiningtyas Kirani; Mohammad Hifni; Galuh Sulyana; Dani Darmawan; Muhamad Jahiri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2085

Wanprestasi dalam perjanjian utang piutang merupakan salah satu isu penting dalam hukum perdata yang berimplikasi pada kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian utang piutang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN.Srg. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan, didukung dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan Pasal 1234–1252 KUHPerdata secara konsisten, dengan mempertimbangkan kelengkapan bukti, itikad para pihak, serta prinsip pacta sunt servanda. Putusan ini memberikan perlindungan hukum kepada kreditur melalui ganti rugi dan pemenuhan kewajiban, sekaligus menegaskan pentingnya kesadaran hukum dalam membuat perjanjian tertulis. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan literasi hukum dan perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa agar sistem hukum lebih efektif dan responsif

Legal Review Of Breach Of Land Dispute Over Land Sale And Purchase Between Land Owner And PT. Pancapuri Indoperkasa : Serang District Court Decision Number 123/PDT/2025/PN. SRG Mutari Madhuri; M. Nassir Agustiawan; Mohammad Hifni; Najar Pratama; Muhamad Jahiri; Dani Darmawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2300

This study examines the legal implications of a breach of contract dispute between a landowner and PT. Pancapuri Indoperkasa, as ruled in Serang District Court Decision Number 123/Pdt/2025/PN.Srg. The research employs a normative juridical approach with a case study method to analyze the application of civil law. Data were obtained from the Supreme Court’s Case Tracking Information System (SIPP), relevant legislation, legal journals, and expert opinions, analyzed descriptively and qualitatively. The findings reveal that PT. Pancapuri Indoperkasa was proven to have defaulted by failing to fulfill payment obligations despite having received the land, which had been delivered more than two years earlier. The court rejected the company’s argument of force majeure due to internal delays in permits and funding changes, affirming that such business risks are the company’s responsibility. The judges confirmed that all elements of breach valid agreement, unfulfilled obligation, delay, loss, and causal relation were legally proven, reflecting the correct application of Articles 1244 1252 of the Civil Code. This decision illustrates the court’s progressive interpretation of pacta sunt servanda and good faith, ensuring protection for the weaker party and achieving substantive justice

Legal Review Of The Judge's Considerations In The Distribution Of Adopted Children's Inheritance According To Civil Law : Study Of Supreme Court Decision Number 113 K/PDT/2019 Yudhitya Gilang Ramadhan; Mohammad Hifni; M. Nassir Agustiawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2318

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan anak angkat dan Untuk mengetahui pertimbangan Hakim terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 113 K/Pdt/2019. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil dan pembahasan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sudah tepat, dengan menolak gugatan para penggugat, karena menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan. Dalam pengadilan akta notaris tidak begitu diperlukan. Hakim memberi kesimpulan bahwa Tan Kong Lay bukanlah anak angkat dari Liong Joeng Tjong dan Ny. Susan Tjien sehingga tidak berhak menjadi ahli waris dan tidak berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Anak angkat memiliki kedudukan dalam menerima harta warisan orang tua angkatnya jika sudah diberikan wasiat. Dalam pasal 1005 KUHPerdata, seorang pewaris boleh mengangkat seorang atau lebih pelaksanaan dalam bentuk surat wasiat, baik dengan surat wasiat maupun akta dibawah tangan ataupun dengan akta notaris khusus. Eskistensi Hakim dalam memutuskan perkara tersebut, didasarkan pada prinsip-prinsip penting yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim harus berpegang pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam menyelesaikan suatu perkara

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search