<![CDATA[Abstract Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menuai pro dan kontra dari berbagai pihak dengan berbagai pertimbangan. Dengan menggunakan teori kebijakan publik, tulisan ini mencoba untuk menganalisis perumusan kebijakan tersebut. Pihak yang mendukung beranggapan bahwa keadaan mengenai kejahatan seksual anak sudah mendesak sementara belum ada regulasi yang menimbulkan efek jera. Sementara pihak-pihak yang kontra menganggap kebijakan ini tidak sesuai dengan HAM, tidak efektif, dan memboroskan anggaran pemerintah. Dalam proses perumusan Perppu ini sendiri dua fraksi dalam DPR, yaitu Gerindra dan PKS menyatakan ketidaksetujuannya, meskipun pada akhirnya PKS dalam hal ini menerima dengan syarat. Dinamika dalam proses pengesahan Perppu ini sendiri sebenarnya dikarenakan masih kurangnya data yang mendukung sehingga penerbitan kebijakan ini seakan-akan hanya karena desakan opini publik tanpa kajian yang lebih dalam.]]>
Copyrights © 2024
