Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Politik Profetik International Journal of Interreligious and Intercultural Studies Sosio Dialektika Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Public Policy and Management Inquiry
Neneng Sobibatu Rohmah
Universitas Jenderal Soedirman
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
ELIT DAN PEMEKARAN DAERAH; KONFLIK ANTAR ELIT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PROVINSI BANTEN Rohmah, Neneng Sobibatu
CosmoGov Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.958 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v4i1.15925

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana konflik yang terjadi antar elit dalam proses pemekaran daerah Banten, siapa sajakah yang terlibat dan bagaimana dinamika yang terjadi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mendeskripsikan dan eksplorasi dari hasil analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua kelompok besar elit yang berkonflik dalam proses pembentukan provinsi Banten, yakni: elit Banten dan Elit Jawa Barat. Masing-masing kelompok elit memiliki alasan cukup kuat dalam mempertahankan pendirian. Adapun isu atau faktor yang melatarbelakanginya adalah faktor sejarah, etnik, ekonomi, dan tentu saja politik. Namun, dalam perkembangannya tarik menarik kepentingan dalam proses pembentukan Provinsi Banten ternyata tidak hanya terjadi di tingkat lokal (Jawa Barat dan Banten), tetapi juga di tingkat pusat dalam hal ini elit nasional. Proses pemekaran suatu daerah pada akhirnya sangat berpotensi untuk menimbulkan konflik antara Daerah Induk dengan Daerah Otonom Baru yang teraktualisasikan dalam konflik antar elit politik lokal. Kata Kunci: Pemekaran Daerah, Banten, Konflik Elit.
ELIT DAN PEMEKARAN DAERAH; KONFLIK ANTAR ELIT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PROVINSI BANTEN Neneng Sobibatu Rohmah
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.958 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v4i1.15925

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana konflik yang terjadi antar elit dalam proses pemekaran daerah Banten, siapa sajakah yang terlibat dan bagaimana dinamika yang terjadi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mendeskripsikan dan eksplorasi dari hasil analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua kelompok besar elit yang berkonflik dalam proses pembentukan provinsi Banten, yakni: elit Banten dan Elit Jawa Barat. Masing-masing kelompok elit memiliki alasan cukup kuat dalam mempertahankan pendirian. Adapun isu atau faktor yang melatarbelakanginya adalah faktor sejarah, etnik, ekonomi, dan tentu saja politik. Namun, dalam perkembangannya tarik menarik kepentingan dalam proses pembentukan Provinsi Banten ternyata tidak hanya terjadi di tingkat lokal (Jawa Barat dan Banten), tetapi juga di tingkat pusat dalam hal ini elit nasional. Proses pemekaran suatu daerah pada akhirnya sangat berpotensi untuk menimbulkan konflik antara Daerah Induk dengan Daerah Otonom Baru yang teraktualisasikan dalam konflik antar elit politik lokal. Kata Kunci: Pemekaran Daerah, Banten, Konflik Elit.
Identity Politics and National Integration; A Case Study of the Sunni-Shia Conflict in Sampang, 2012 Neneng Sobibatu Rohmah
International Journal of Interreligious and Intercultural Studies Vol 4 No 1 (2021): Interreligious and Intercultural Studies
Publisher : UNHI PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32795/ijiis.vol4.iss1.2021.1076

Abstract

This research attempts to examine the identity politics conflicts that occur between Sunni-Shia in Sampang. This conflict was based on religious identity that is used as a force in exerting pressure on different groups. On the other hand, national integration is needed as a form of acknowledging and accommodating differences through policies issued. Integration must be a two-way adaptation process involving changes in values, norms and behaviors. This study aims is also to determine whether the Sunni-Shia conflict in Sampang which is motivated by identity politics has now reached the direction of national integration or not. David Miller's theory of identity politics and Chantal Lacroix's national integration was used in this study. The methodology used is qualitative specifically with a case study approach. The findings showed that the Sunni-Shia conflict in Sampang has been seen towards integration of Tajul Muluk attitude and his followers’ decision to leave their faith and return to the doctrines of the majority community, Sunni. This makes the absence of a two-way adaptation process appears by abandoning their beliefs and following the wishes of the majority. The role of the state in fighting for freedom of religion and belief in Indonesia was very weak even though the constitution in Indonesia guarantees freedom of religion is strong enough. Therefore, the application of their efforts should have some supervisions.
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK TERKAIT PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016 ATAU PERPPU KEBIRI Millata, Chanifia Izza; Sumiwi, Cindya Esti; Rohmah, Neneng Sobibatu
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 21, No 2 (2024): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v21i2.179

Abstract

Abstract Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menuai pro dan kontra dari berbagai pihak dengan berbagai pertimbangan. Dengan menggunakan teori kebijakan publik, tulisan ini mencoba untuk menganalisis perumusan kebijakan tersebut. Pihak yang mendukung beranggapan bahwa keadaan mengenai kejahatan seksual anak sudah mendesak sementara belum ada regulasi yang menimbulkan efek jera. Sementara pihak-pihak yang kontra menganggap kebijakan ini tidak sesuai dengan HAM, tidak efektif, dan memboroskan anggaran pemerintah. Dalam proses perumusan Perppu ini sendiri dua fraksi dalam DPR, yaitu Gerindra dan PKS menyatakan ketidaksetujuannya, meskipun pada akhirnya PKS dalam hal ini menerima dengan syarat. Dinamika dalam proses pengesahan Perppu ini sendiri sebenarnya dikarenakan masih kurangnya data yang mendukung sehingga penerbitan kebijakan ini seakan-akan hanya karena desakan opini publik tanpa kajian yang lebih dalam.
REFORMASI BIROKRASI LAYANAN PAJAK ONLINE DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PONTIANAK BARAT Agustin, Salwa Indri; Rohmah, Neneng Sobibatu; Millata, Chanifia Izza
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 21, No 2 (2024): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v21i2.181

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kualitas layanan e-filing di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pontianak Barat dan mengidentifikasi potensi perbaikan dalam meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan tersebut. Dalam konteks reformasi birokrasi dan pembaruan administrasi, evaluasi ini penting untuk memahami efektivitas implementasi kebijakan pemerintah terkait modernisasi administrasi perpajakan. Metode penelitian yang diterapkan yaitu adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang selanjutnya dianalisa menggunakan model interaktif yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan simpulan. Evaluasi kualitas layanan e-Filing di KPP Pratama Pontianak Barat harus memperhatikan lima indikator kunci: Tangibles, Realibility, Responsiveness, Assurance, dan Emphaty. Fasilitas fisik dan perangkat elektronik dinilai baik, namun perlu peningkatan dalam sosialisasi langsung ke desa-desa. Respons secara online masih lambat khususnya melalui WhatsApp, meskipun keamanan lingkungan dan data pribadi wajib pajak dijamin. Kepedulian dan empati petugas dinilai baik, tetapi respon yang lambat perlu diperbaiki. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah 1) Diperlukan peningkatan jumlah staf yang bertanggung jawab atas layanan online di KPP Pratama Pontianak Barat. 2) Disarankan untuk membuat forum khusus bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam menggunakan layanan e-filing. 3) Perlu dilakukan penyesuaian jadwal untuk menyelenggarakan sosialisasi langsung ke desa-desa terpencil yang minim pengetahuan tentang teknologi. Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Kualitas Layanan, KPP Pratama Pontianak Barat.
Transisi dari Pendidikan Tinggi Menuju Pekerjaan pada Mahasiswa Jurusan Sosiologi dan Ilmu Politik FISIP Universitas Jenderal Soedirman Rizkidarajat, Wiman; Sobibatu Rohmah, Neneng; Wardhianna, Sotyania
Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia Vol 5 No 6 (2025): JPTI - Juni 2025
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpti.837

Abstract

Pemuda bertransisi menuju tahap dewasa melalui dua medium yaitu pendidikan tinggi dan kerja. Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di universitas, pemuda berupaya untuk mengkonversi modal sosial yang didapat melalui pendidikan menjadi pekerjaan yang layak dan linear. Namun, pada era kapitalisme tingkat lanjut, proyeksi tersebut seringkali tidak berjalan lurus dan terjadi “zig-zag journey.” Artikel ini membahas proses transisi yang dialami pemuda sebagai mahasiswa di Jurusan Sosiologi dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman. Kebaruan artikel ini terletak pada pertama cara membaca proyeksi transisi pemuda dengan mengaitkan pemberian kurikulum di pendidikan tinggi sebagai cara memperoleh modal sosial menuju pekerjaan pasca pendidikan tinggi dan kedua dalam membaca transisi pasca pendidikan tinggi dikaitkan dengan linearitas, kapitalisme tingkat lanjut dan “zig-zag journey”. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan review literatur. Sumber data utama adalah dokumen kurikulum tahun 2020 dan tracer study dari Fakultas tahun 2022. Temuan artikel ini menunjukkan bahwa tiga parameter transisi mahasiswa setelah lulus kuliah yang didapat dari olahan data tracer study menunjukan arah yang maju untuk menuju tahapan dewasa. Meskipun demikian ketika melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap transisi pemuda menuju dewasa di luar pendidikan tinggi, masih terdapat kemungkinan yang sangat besar yang membuat para pemuda terjebak “zig-zag journey”.
Reinterpretasi Pemikiran Al-Mawardi tentang Gender dan Kepemimpinan dalam Fiqh Siyasah: Studi Kasus Khofifah Indar Parawansa Maulana, Raihan; Rohmah, Neneng Sobibatu; Millata, Chanifia Izza
JPP (Jurnal Politik Profetik) Vol 13 No 1 (2025): June
Publisher : Department of Political Science, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/profetik.v13i1a4

Abstract

This article analyses women's leadership in politics through a reinterpretation of Al-Mawardi's thoughts in Ahkam al-Sulthaniyyah, particularly regarding the concept of gender and leadership requirements. The study focuses on the case of Khofifah Indar Parawansa as Governor of East Java. Qualitative method is used with hermeneutic textual analysis of Ahkam al-Sulthaniyyah and Khofifah's performance data. The results of the study show that Al-Mawardi's thoughts, although prioritising men as leaders, can be reinterpreted based on the principle of maslahat in Islam. Khofifah's leadership provides empirical evidence that women can lead well in the context of modern democracy, as long as they fulfil the criteria of justice, capability and benefits for society. This article also shows that the application of the principle of maslahat in fiqh siyasah provides room for women's leadership, as long as it prioritises the benefit of the people and the public interest, without being trapped in gender issues alone.
Implementation of Economic Cooperation Program (ECP) Under Indonesia Australia - Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Ramdlani, Muhammad Riyan Fitria; Rohmah, Neneng Sobibatu; Pambudi, Dimas Purbo
Public Policy and Management Inquiry Vol 9 No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2025.9.1.15726

Abstract

This research presents a critical review by analyzing and evaluating the implementation of the ratification of the Indonesia-Australia relationship based on the IA-CEPA. Therefore, the focus of this research question is how the implementation and effectiveness of the ‘economic powerhouse’ in the IA-CEPA. The concept of public policy guides this study to analyze the results of the implementation of the IA-CEPA cooperation between Indonesia and Australia. To answer the research question, this article uses a qualitative research method through a literature study to analyze the implementation of the IA-CEPA. The results of this study indicate that IA CEPA serves as a bridge of mutualism to advance the interests of both nations, especially in the economic sector for the welfare of the people. Through reciprocal skills exchange programs, on-the-job training, and regulations governing work and holiday visas, IA-CEPA has succeeded in improving the capabilities and knowledge of the Indonesian workforce in the field of human resource development.
URGENSI KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA YUDIKATIF Rohmah, Neneng Sobibatu; Rahayu, Susi Dian; Ramadhani, Nur Fitri Izzati
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 9, No1 (2025): April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v9i1.43223

Abstract

Di Indonesia, keterwakilan perempuan telah dijamin dalam konstitusi negara dan sejumlah peraturan perundangan lainnya yang bertujuan mengakomodir tindakan afirmatif bagi perempuan. Keterwakilan perempuan diharapkan tidak sekadar memenuhi kuota afirmasi 30 persen, namun memastikan kebijakan publik yang dihasilkan memenuhi hak asasi perempuan. Sekalipun kepemimpinan perempuan sudah terlihat peningkatannya di lembaga legislatif, namun tidak pada lembaga yudikatif. Keterwakilan perempuan sebagai hakim misalnya, baik pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung masih relatif rendah. Begitu juga pada Komisi Yudisial. Keterwakilan perempuan pada lembaga yudikatif penting untuk memastikan tersedianya kebijakan hukum yang berperspektif gender. Beberapa hasil penelitian mengatakan bahwa perempuan yang berhadapan dengan hukum seringkali menghadapi ketidakadilan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana penerapan kebijakan affirmative action di ranah yudikatif. Penelitian ini menggunakan konsep Women’s Active Agency Biirte Siim. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan affirmative action di ranah yudikatif belum optimal. Untuk mengoptimalkan keterwakilan perempuan dalam lembaga yudikatif, diperlukan sejumlah strategi yang bersifat institusional dan berkelanjutan. Diantaranya, perlu adanya revisi peraturan seleksi hakim yang mewajibkan komposisi gender minimal dalam setiap tahapan seleksi. Lembaga yang melakukan proses seleksi juga berkomitmen dalam mewujudkan kepemimpinan perempuan. Selain itu, sistem pengawasan secara intensif juga menjadi salah satu instrumen kuat akan terwujudnya nilai-nilai affirmative action yang maksimal dan merata.
Kolaborasi Pemerintah Desa Dan Civitas Academica (Studi Kasus Pemberdayaan Para Kader Posyandu Lansia Di Desa Cikakak, Banyumas) Pambudi, Dimas Purbo; Rahmawati, Titi; Riyan, Muhammad; Ramdlani, Fitria; Rohmah, Neneng Sobibatu; Millata, Chanifia Izza
SOSIO DIALEKTIKA Vol. 10 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini berfokus pada berjalannya kolaborasi antara pemerintah desa dengan civitas academica (dosen) dalam pemberdayaan kader tim pembina posyandu lanjut usia di desa Cikakak. Desa ini dikenal dengan prestasinya dalam layanan posyandu lanjut usia. Namun, dalam perjalanannya masih minim peran yang melibatkan civitas academika dalam meningkatkan kemampuan para kader posyandu lansia. Permasalahan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah masih minimnya bentuk kerjasama yang konstruktif untuk meningkatkan keberdayaan kognitif para kader posyandu lansia padahal hal tersebut sangat dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Desa Cikakak. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi langsung di lokasi penelitian. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan civitas academica sangat dibutuhkan untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para kader. Kesimpulan yang dapat disampaikan dari riset ini bahwa kolaborasi dalam pemberdayaan dapat terlaksana dengan baik, berbagai materi teori dan praktek dapat diterima dengan baik. Ada beberapa hal yang dapat direkomendasikan diantaranya adalah pertama, dibutuhkan aturan formal untuk meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak secara berkesinambungan; kedua, pemerintah desa harus memfasilitasi berbagai pemangku kepentingan untuk dapat mengoptimalkan berbagai sumberdaya di Cikakak; ketiga, dalam berkolaborasi dengan berbagai pihak maka dapat melibatkan partisipasi masyarakat agar lebih optimal. Kata kunci: Kolaborasi, Pemberdayaan, Kader TP Posyandu
Co-Authors Agustin, Salwa Indri dimas purbo pambudi, dimas purbo Maulana, Raihan Millata, Chanifia Izza Muhammad Riyan Rahmawati, Titi Ramadhani, Nur Fitri Izzati Ramdlani, Fitria Ramdlani, Muhammad Riyan Fitria Sotyania Wardhianna, Sotyania Sumiwi, Cindya Esti Susi Dian Rahayu Wiman Rizkidarajat