Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK TERKAIT PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016 ATAU PERPPU KEBIRI Millata, Chanifia Izza; Sumiwi, Cindya Esti; Rohmah, Neneng Sobibatu
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 21, No 2 (2024): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v21i2.179

Abstract

Abstract Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menuai pro dan kontra dari berbagai pihak dengan berbagai pertimbangan. Dengan menggunakan teori kebijakan publik, tulisan ini mencoba untuk menganalisis perumusan kebijakan tersebut. Pihak yang mendukung beranggapan bahwa keadaan mengenai kejahatan seksual anak sudah mendesak sementara belum ada regulasi yang menimbulkan efek jera. Sementara pihak-pihak yang kontra menganggap kebijakan ini tidak sesuai dengan HAM, tidak efektif, dan memboroskan anggaran pemerintah. Dalam proses perumusan Perppu ini sendiri dua fraksi dalam DPR, yaitu Gerindra dan PKS menyatakan ketidaksetujuannya, meskipun pada akhirnya PKS dalam hal ini menerima dengan syarat. Dinamika dalam proses pengesahan Perppu ini sendiri sebenarnya dikarenakan masih kurangnya data yang mendukung sehingga penerbitan kebijakan ini seakan-akan hanya karena desakan opini publik tanpa kajian yang lebih dalam.
REFORMASI BIROKRASI LAYANAN PAJAK ONLINE DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PONTIANAK BARAT Agustin, Salwa Indri; Rohmah, Neneng Sobibatu; Millata, Chanifia Izza
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 21, No 2 (2024): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v21i2.181

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kualitas layanan e-filing di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pontianak Barat dan mengidentifikasi potensi perbaikan dalam meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan tersebut. Dalam konteks reformasi birokrasi dan pembaruan administrasi, evaluasi ini penting untuk memahami efektivitas implementasi kebijakan pemerintah terkait modernisasi administrasi perpajakan. Metode penelitian yang diterapkan yaitu adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang selanjutnya dianalisa menggunakan model interaktif yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan simpulan. Evaluasi kualitas layanan e-Filing di KPP Pratama Pontianak Barat harus memperhatikan lima indikator kunci: Tangibles, Realibility, Responsiveness, Assurance, dan Emphaty. Fasilitas fisik dan perangkat elektronik dinilai baik, namun perlu peningkatan dalam sosialisasi langsung ke desa-desa. Respons secara online masih lambat khususnya melalui WhatsApp, meskipun keamanan lingkungan dan data pribadi wajib pajak dijamin. Kepedulian dan empati petugas dinilai baik, tetapi respon yang lambat perlu diperbaiki. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah 1) Diperlukan peningkatan jumlah staf yang bertanggung jawab atas layanan online di KPP Pratama Pontianak Barat. 2) Disarankan untuk membuat forum khusus bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam menggunakan layanan e-filing. 3) Perlu dilakukan penyesuaian jadwal untuk menyelenggarakan sosialisasi langsung ke desa-desa terpencil yang minim pengetahuan tentang teknologi. Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Kualitas Layanan, KPP Pratama Pontianak Barat.
Reinterpretasi Pemikiran Al-Mawardi tentang Gender dan Kepemimpinan dalam Fiqh Siyasah: Studi Kasus Khofifah Indar Parawansa Maulana, Raihan; Rohmah, Neneng Sobibatu; Millata, Chanifia Izza
JPP (Jurnal Politik Profetik) Vol 13 No 1 (2025): June
Publisher : Department of Political Science, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/profetik.v13i1a4

Abstract

This article analyses women's leadership in politics through a reinterpretation of Al-Mawardi's thoughts in Ahkam al-Sulthaniyyah, particularly regarding the concept of gender and leadership requirements. The study focuses on the case of Khofifah Indar Parawansa as Governor of East Java. Qualitative method is used with hermeneutic textual analysis of Ahkam al-Sulthaniyyah and Khofifah's performance data. The results of the study show that Al-Mawardi's thoughts, although prioritising men as leaders, can be reinterpreted based on the principle of maslahat in Islam. Khofifah's leadership provides empirical evidence that women can lead well in the context of modern democracy, as long as they fulfil the criteria of justice, capability and benefits for society. This article also shows that the application of the principle of maslahat in fiqh siyasah provides room for women's leadership, as long as it prioritises the benefit of the people and the public interest, without being trapped in gender issues alone.
Implementation of Economic Cooperation Program (ECP) Under Indonesia Australia - Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Ramdlani, Muhammad Riyan Fitria; Rohmah, Neneng Sobibatu; Pambudi, Dimas Purbo
Public Policy and Management Inquiry Vol 9 No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2025.9.1.15726

Abstract

This research presents a critical review by analyzing and evaluating the implementation of the ratification of the Indonesia-Australia relationship based on the IA-CEPA. Therefore, the focus of this research question is how the implementation and effectiveness of the ‘economic powerhouse’ in the IA-CEPA. The concept of public policy guides this study to analyze the results of the implementation of the IA-CEPA cooperation between Indonesia and Australia. To answer the research question, this article uses a qualitative research method through a literature study to analyze the implementation of the IA-CEPA. The results of this study indicate that IA CEPA serves as a bridge of mutualism to advance the interests of both nations, especially in the economic sector for the welfare of the people. Through reciprocal skills exchange programs, on-the-job training, and regulations governing work and holiday visas, IA-CEPA has succeeded in improving the capabilities and knowledge of the Indonesian workforce in the field of human resource development.
URGENSI KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA YUDIKATIF Rohmah, Neneng Sobibatu; Rahayu, Susi Dian; Ramadhani, Nur Fitri Izzati
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 9, No1 (2025): April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v9i1.43223

Abstract

Di Indonesia, keterwakilan perempuan telah dijamin dalam konstitusi negara dan sejumlah peraturan perundangan lainnya yang bertujuan mengakomodir tindakan afirmatif bagi perempuan. Keterwakilan perempuan diharapkan tidak sekadar memenuhi kuota afirmasi 30 persen, namun memastikan kebijakan publik yang dihasilkan memenuhi hak asasi perempuan. Sekalipun kepemimpinan perempuan sudah terlihat peningkatannya di lembaga legislatif, namun tidak pada lembaga yudikatif. Keterwakilan perempuan sebagai hakim misalnya, baik pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung masih relatif rendah. Begitu juga pada Komisi Yudisial. Keterwakilan perempuan pada lembaga yudikatif penting untuk memastikan tersedianya kebijakan hukum yang berperspektif gender. Beberapa hasil penelitian mengatakan bahwa perempuan yang berhadapan dengan hukum seringkali menghadapi ketidakadilan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana penerapan kebijakan affirmative action di ranah yudikatif. Penelitian ini menggunakan konsep Women’s Active Agency Biirte Siim. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan affirmative action di ranah yudikatif belum optimal. Untuk mengoptimalkan keterwakilan perempuan dalam lembaga yudikatif, diperlukan sejumlah strategi yang bersifat institusional dan berkelanjutan. Diantaranya, perlu adanya revisi peraturan seleksi hakim yang mewajibkan komposisi gender minimal dalam setiap tahapan seleksi. Lembaga yang melakukan proses seleksi juga berkomitmen dalam mewujudkan kepemimpinan perempuan. Selain itu, sistem pengawasan secara intensif juga menjadi salah satu instrumen kuat akan terwujudnya nilai-nilai affirmative action yang maksimal dan merata.